DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar keluraJran dapat memberikan pelayanal yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagran wilayah ke{a serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasa1 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor i9); I @. U V

2.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan (l,embaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar€ran Pemerintahan Daerah (l.,embaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2OO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 05);
10.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2OL3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh firmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O7). Berita Acara Masyarakat Kelurahan l,abuah Baru, Kelurahan Balai Kaliki dan Kelurahan Kubu Gadang tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Labuah Baru, Kelurahan Balai Kaliki dan Kelurahan Kubu Gadang menjadi Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrqjo tanggal Enam Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Godang, Kecamatan Payakumbuh Utara. Memperhatikan ag Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRAJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah ke{a lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaraa dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapair:rajo. e/V

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanalan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH Bagran Pertama Pembentukan

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo;
(2)Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Labuah Banr, Kelurahan Balai Kaliki dan Kelurahan Kubu Gadang dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo secara administrasi pemerintahan adalah 1,1 1 km2.

Pasal 6

Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat;
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat.

Pasal 7

Peta Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 1l

(1)Sebelum Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan; {2} Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan. UV

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar keluraJran dapat memberikan pelayanal yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagran wilayah ke{a serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasa1 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan (l,embaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar€ran Pemerintahan Daerah (l.,embaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2OO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 05);
10.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2OL3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh firmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O7). Berita Acara Masyarakat Kelurahan l,abuah Baru, Kelurahan Balai Kaliki dan Kelurahan Kubu Gadang tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Labuah Baru, Kelurahan Balai Kaliki dan Kelurahan Kubu Gadang menjadi Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrqjo tanggal Enam Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Godang, Kecamatan Payakumbuh Utara. Memperhatikan ag Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KOTOKOCIAK KUBU TAPAKRAJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah ke{a lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaraa dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.

BAB II

MAKSUD DANTUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapair:rajo. e/V

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanalan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH Bagran Pertama Pembentukan

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo;
(2)Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Labuah Banr, Kelurahan Balai Kaliki dan Kelurahan Kubu Gadang dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo secara administrasi pemerintahan adalah 1,1 1 km2.

Pasal 6

Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbuh Barat;
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat.

Pasal 7

Peta Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

(1)Sebelum Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan; {2} Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan. UV

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013