DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasul< perlindungan Perempuan dan Anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa maralnya kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anal< dimasyarakat, memerlukan peningkatan komitmen serta koordinasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku dalam rangka melakukan langkah-langkah penanganan dan pencegahan;
c.bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan lealitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusar wajib yang merrjadi tugas, wewenang dal tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dirnaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

1.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2.Undang-Undang Nomor B Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH, Lingkungan Daerah [iropinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri llomor 8 Tahun 1970 tenLang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimationn of all foms of Discrimination Againt Women ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3277l;
4.Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3886) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lambaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4235 ) sebagaimala telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagalgan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3720 );
8.Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahaa Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta1-run 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 15 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732\;
11.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi darr Tata Kerja Inspektorat dan kmbaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04 );
12.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 tahun 2013 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEREMPUAN DAN ANAK PERLINDUNGAN

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1 ) Penyelenggaraan perlindungan perempuan berdasarkan asas :

a.Kepentingan terbaik bagi perempuan
b.Keadilan gender dan kesetaraan gender
c.Kearifan lokal
d.KePastian Hukum

(2)Penyelengggaraan perlindungan anak berdasarkan azas :
1. a.Non Diskriminasi
2. b.Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. c.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan'
4. d.Penghargaan terhadap pendapat anak
5. e.KePastian Hukum

Pasal 3

Pengatur:rn perlindungan perem.puan dan anak berlujuan :

a.sebagai pedoman bag, Pemerintah Daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak.
b.melindungi perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak.
c.mencegah tedadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
d.meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan.
e.meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peraran adat dalam perlindungan perempuan dan anak, dan
f.meningkatkan peran iembaga pemerintah dan non pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

BAB III

I{AK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Setiap peremPuan berhak :

a.Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
b.Memperoieh Perlindungan seksual; dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi
c.Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik' psikologis' seksual dan penelantaran;
d.Memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya; lah/ gaji sesuai Peraturan
e.Memperoleh cuti kerja dengan menerlma ul perundang-undangan;
f.Memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis' jenjang dan jalur pendidikan;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak meliputi :

a.Pencegahan;
b.Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
c.Penanganan;
d.Pemberdayaan, dan
e.Pembinaan dan pengawasan;
g.Mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau ii profesinya terhadap hal -hal yang dapat mengancatn keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan, dan
h.Pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap anak berhak :

a.Untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan ;
b.Memperoieh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
c.Memperoleh perlindungan dari ekspioitasi ekonomi dan eksploitasi seksuai;
d.Memperoleh perlindungan dari kekerasan frsik, psikoiogis, seksual dan penelantaran;
e.Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
f.Memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya;
g.Untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang trra/ wali;
h.Untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
i.Untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang ruanya sendiri;
j.Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhal {isik, mentai spiritual dan sosial;
k.Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
1. 1.Memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anali yang berkebutuhan khusus'
m.Menyampaikan dan didbngar pendapatnya, dan
n.Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri' (.t\

(1)Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab :
1. a.Menjamin hak perempuan tanpa disriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
3. c.Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. d.Melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
5. e.Memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, dan
6. f.Meiakukan tindakan prefentif daiam rangka mecegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.
(2)Tanggung jawab pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, ORANG TUA DAN ATAU/ KELUARGA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggung jawab : a.Menjaminlnekazaziterhadapanaktanpadiskriminasisesuai peraturan Perunda.ng-undangan ; b.Memberikandukungansarana,prasaranadalampenyelenggaraan perlindungan anak;
1. c.Menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
2. d.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/ kegiatan perlindungan terhadaP hak anak; t fr
3. e.Melakukan keq'asama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
4. f.Melakukan rehabilitasi terhadap anak yang mejadi korban tindak kekerasan;
5. g.Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisoiasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan anak dengan HIV/AIDS;
6. h.Menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus, dan
7. i.Melakukan tindakan prefenLif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam meiaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Tanggung jawab masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempu€rn dan anak :
1. a.Berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan te{adinya pelanggaran terhadaP hak PeremPuan dan anak;
2. b.Memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang bcrwenang' dan
3. c.Mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
(2)Ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai serta bundo kanduang bertanggung jawab melindungi dan mencegah terjadinya peianggaran terhadap hak perempuan dan anak.
(3)Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {21 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 11

Keluarga dalam upaya perlindungan hak perempuan bertanggung jawab :

a.Melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
b.Mernberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri dibidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya, dan
c.Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Pasal 12

(i) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak bertanggung jawab:

a.Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b.Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
c.Memberikan pendidikan formal dan non formal;
d.Membimbing anak berprilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
e.Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak'

(2)Dalamhalorangtuatidakada,ataulidakdiketahuikeberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal beralih pada keluarga' ,llL I

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasul< perlindungan Perempuan dan Anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa maralnya kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anal< dimasyarakat, memerlukan peningkatan komitmen serta koordinasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku dalam rangka melakukan langkah-langkah penanganan dan pencegahan;
c.bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan lealitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusar wajib yang merrjadi tugas, wewenang dal tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dirnaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

1.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2.Undang-Undang Nomor B Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH, Lingkungan Daerah [iropinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri llomor 8 Tahun 1970 tenLang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimationn of all foms of Discrimination Againt Women ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3277l;
4.Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3886) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lambaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4235 ) sebagaimala telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagalgan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3720 );
8.Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahaa Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta1-run 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 15 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732\;
11.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi darr Tata Kerja Inspektorat dan kmbaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04 );
12.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 tahun 2013 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 03 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEREMPUAN DAN ANAK PERLINDUNGAN

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1 ) Penyelenggaraan perlindungan perempuan berdasarkan asas :

a.Kepentingan terbaik bagi perempuan
b.Keadilan gender dan kesetaraan gender
c.Kearifan lokal
d.KePastian Hukum

(2)Penyelengggaraan perlindungan anak berdasarkan azas :
1. a.Non Diskriminasi
2. b.Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. c.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan'
4. d.Penghargaan terhadap pendapat anak
5. e.KePastian Hukum

Pasal 3

Pengatur:rn perlindungan perem.puan dan anak berlujuan :

a.sebagai pedoman bag, Pemerintah Daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak.
b.melindungi perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak.
c.mencegah tedadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
d.meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan.
e.meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peraran adat dalam perlindungan perempuan dan anak, dan
f.meningkatkan peran iembaga pemerintah dan non pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

BAB III

I{AK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 5

Setiap peremPuan berhak :

a.Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
b.Memperoieh Perlindungan seksual; dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi
c.Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik' psikologis' seksual dan penelantaran;
d.Memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya; lah/ gaji sesuai Peraturan
e.Memperoleh cuti kerja dengan menerlma ul perundang-undangan;
f.Memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis' jenjang dan jalur pendidikan;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak meliputi :

a.Pencegahan;
b.Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
c.Penanganan;
d.Pemberdayaan, dan
e.Pembinaan dan pengawasan;
g.Mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau ii profesinya terhadap hal -hal yang dapat mengancatn keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan, dan
h.Pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap anak berhak :

a.Untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan ;
b.Memperoieh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
c.Memperoleh perlindungan dari ekspioitasi ekonomi dan eksploitasi seksuai;
d.Memperoleh perlindungan dari kekerasan frsik, psikoiogis, seksual dan penelantaran;
e.Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
f.Memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya;
g.Untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang trra/ wali;
h.Untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
i.Untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang ruanya sendiri;
j.Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhal {isik, mentai spiritual dan sosial;
k.Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
1. 1.Memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anali yang berkebutuhan khusus'
m.Menyampaikan dan didbngar pendapatnya, dan
n.Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri' (.t\

(1)Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab :
1. a.Menjamin hak perempuan tanpa disriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
3. c.Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. d.Melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
5. e.Memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, dan
6. f.Meiakukan tindakan prefentif daiam rangka mecegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.
(2)Tanggung jawab pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, ORANG TUA DAN ATAU/ KELUARGA

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggung jawab : a.Menjaminlnekazaziterhadapanaktanpadiskriminasisesuai peraturan Perunda.ng-undangan ; b.Memberikandukungansarana,prasaranadalampenyelenggaraan perlindungan anak;
1. c.Menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
2. d.Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/ kegiatan perlindungan terhadaP hak anak; t fr
3. e.Melakukan keq'asama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
4. f.Melakukan rehabilitasi terhadap anak yang mejadi korban tindak kekerasan;
5. g.Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisoiasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan anak dengan HIV/AIDS;
6. h.Menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus, dan
7. i.Melakukan tindakan prefenLif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dengan Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam meiaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Tanggung jawab masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempu€rn dan anak :
1. a.Berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan te{adinya pelanggaran terhadaP hak PeremPuan dan anak;
2. b.Memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang bcrwenang' dan
3. c.Mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
(2)Ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai serta bundo kanduang bertanggung jawab melindungi dan mencegah terjadinya peianggaran terhadap hak perempuan dan anak.
(3)Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {21 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 11

Keluarga dalam upaya perlindungan hak perempuan bertanggung jawab :

a.Melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
b.Mernberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri dibidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya, dan
c.Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Pasal 12

(i) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak bertanggung jawab:

a.Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b.Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
c.Memberikan pendidikan formal dan non formal;
d.Membimbing anak berprilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
e.Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak'

(2)Dalamhalorangtuatidakada,ataulidakdiketahuikeberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal beralih pada keluarga' ,llL I