DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Menimbang a b C d Mengingat i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 197O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang l,arangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4866); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Tahun 20O9 Nomor 13O Tambahan lrmbaran Negara Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perdagangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 Tahun 2014); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan l,embara:t Negara Republik Indonesia Nomor S5g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.Peraturaa Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahvn 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2Ol2 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41|PRT lMl2OOT tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 lM- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII-A,N RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN:
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78|PMK.O6l2Ol4 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenfaatan Barang Milik Negara; i8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 03);
19.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 201O Tentang Pedagang Kaki Lima dan atau Pedagang Malam (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 201O Nomor 09);
20.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1O Tahun 2010 Tentang Kawasan Pasar Payakumbuh (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 10);
21.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 19);
22.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 2O).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat Daerah Kota Payakumbuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota payakumbuh.
4.Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
6.Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7.Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat.
8.Izin Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat IPTU adalah pemberian izin pemakaian Toko, Kios, atau l,os kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Tradisional.
9.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10.Kemitraan adalah keq'asama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan a-ntara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
11.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12.Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13.l,os adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
14.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15.R:sat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
17.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikar oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah.perangkat daerah pada pemerintah daerah kota Payakumbuh yang membidangai urusan pasar.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagran Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Tradisional diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kepastian hukum;
c.berkelanjutan;
d.keterpaduan;
e.kemanfaatan; dan
f.kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Tradisional bertujuan untuk:

a.menciptakan Pasar Tradisional yang bersih, sehat, tertib, teratur, aman, dan nyaman;
b.memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pelaku Usaha;
c.mendorong Pasar Tradisional agar marnpu berkompetisi dan berdaya saing dengal Pusat Perbelaljaan dan Toko Modern ;
d.memberdayakan Pasar Tradisional dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan; dan
e.membangun sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan Pasar Tradisional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan Pasar Tradisional yang dimiliki, dibangun dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta seluruh Toko/Kios yang berada dalam area pasar tradisional.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(l) Pemerintah Daerah w4iib menyusun Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, berwawasan lingkungan, dan tanggap terhadap kebutuhal masyarakat. (21 Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana umum pengelolaan Pasar Tradisional yang memuat antara lain:

a.rencana program pengembangan dan revitalisasi Pasar Tradisonal;
b.rencana pengembangan kelembagaan pengelolaan Pasar Tradisional;
c.zonasi tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan;
d.ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
e.rencana tata kelola air limbah, persampahan, dan penyediaan air bersih;
f.analisis dampak dan rekayasa lalu lintas;
g.rencana penyediaan sarana pendukung, fasilitas umum dan perparkirar;
h.rencana pola kemitraan antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanj aan dan Toko Modern;
i.indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
j.rencana peningkatan peranserta masyarakat dal badan usaha/ swasta.

(3)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
(4)Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

(1)Pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. b.Rencana Detail Tata Ruang; dan/atau
3. c.Peraturan Tanasi. Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
4. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta UMKM, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
5. b.menyediakan fasiiitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang;
6. c.kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan;
7. d.menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatal bagi petugas maupun Pengguna Pasar;
(2)
1. e.menyediakan fasilitas parkir, toilet umurn, kamar mandi, mushala, dan fasilitas umurn lainnya;
2. f.menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dan persampahan; dan
3. g.menyediakan fasilitas lainnya yang menjamin pasar Tradisional menjadi bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Pasar Tradisional sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional. (21 Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD dan/ atau BUMD yang menyelenggarakan urusarl pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap Pelaku Usaha yang memanfaatkan Toko, Kios, atau Los yang dibangun, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memperoleh IPTU dari Pemerintah Daerah. (21 Ketentuan sebaSaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap tanah dan bangunan toko, kios, los milik pelaku usaha yang memiliki bukti yang sah dan berkekuatan hukum.
(3)Pemberian IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada:
1. a.Pelaku Usaha yang telah terdaftar pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan/atau
2. b.Pelaku Usaha yang belum mempunyai tempat usaha di Pasar Tradisiona-I.
(4)Dalam hal terdapat pengembangan dan penambahan usaha IPTU dapat diberikan setelah mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan pertimbangan teknis.
(5)Dalam hal penambahan setiap IpTU yang akan diajukan oleh pedagang akan dikenakan Retribusi Progesif.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai IPTU diatur dengan peraturan walikota. Pasa-l 9 IPTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan atas Toko, Kios, atau Los.

Pasal 10

(1)IPIU diberikan oleh Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh setiap pelaku usaha baik perseorarlgan, kelompok orang, atau badan hukum dengan berpedoman kepada zonasi tempat usaha sesuai dengan penggrlongan jenis barang dagangan. (21 Pengajuan IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengisi formulir permohonan izin;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. c.fotokopi akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
4. d.surat keterangan bidang usaha dari Lurah setempat;
5. e.surat pernyataan kesanggupan memenuhi/menaati ketentuan peraturan pemndang-undangan.
(3)IPTU diterbitkan walikota dalam jangka waktu paling iama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara benar dan lengkap.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan IpTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemanfaatan Pelataran, Kios, dan Los yang dibangun, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerlntah Daerah. (21 Terhadap pelaku usaha sebegaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Pelayanan Pasar yang termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemanfaatan Toko yang dibangun, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (21 Retribusi sebagaimana dimatsud pada ayat (1) merupakan Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan yang termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

10.Peraturaa Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahvn 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2Ol2 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41|PRT lMl2OOT tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 lM- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2Ol2 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII-A,N RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN:
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78|PMK.O6l2Ol4 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenfaatan Barang Milik Negara; i8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 20O8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 03);
19.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 201O Tentang Pedagang Kaki Lima dan atau Pedagang Malam (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 201O Nomor 09);
20.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1O Tahun 2010 Tentang Kawasan Pasar Payakumbuh (l,embaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 10);
21.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 19);
22.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 2O).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat Daerah Kota Payakumbuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota payakumbuh.
4.Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
6.Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7.Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat.
8.Izin Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat IPTU adalah pemberian izin pemakaian Toko, Kios, atau l,os kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Tradisional.
9.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10.Kemitraan adalah keq'asama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan a-ntara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
11.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12.Kios adalah bangunan di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13.l,os adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
14.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15.R:sat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
17.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikar oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah.perangkat daerah pada pemerintah daerah kota Payakumbuh yang membidangai urusan pasar.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagran Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Tradisional diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.kepastian hukum;
c.berkelanjutan;
d.keterpaduan;
e.kemanfaatan; dan
f.kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Tradisional bertujuan untuk:

a.menciptakan Pasar Tradisional yang bersih, sehat, tertib, teratur, aman, dan nyaman;
b.memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pelaku Usaha;
c.mendorong Pasar Tradisional agar marnpu berkompetisi dan berdaya saing dengal Pusat Perbelaljaan dan Toko Modern ;
d.memberdayakan Pasar Tradisional dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan; dan
e.membangun sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan Pasar Tradisional.

Pasal 4

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

a.rencana program pengembangan dan revitalisasi Pasar Tradisonal;
b.rencana pengembangan kelembagaan pengelolaan Pasar Tradisional;
c.zonasi tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan;
d.ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
e.rencana tata kelola air limbah, persampahan, dan penyediaan air bersih;
f.analisis dampak dan rekayasa lalu lintas;
g.rencana penyediaan sarana pendukung, fasilitas umum dan perparkirar;
h.rencana pola kemitraan antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanj aan dan Toko Modern;
i.indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
j.rencana peningkatan peranserta masyarakat dal badan usaha/ swasta.

(3)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
(4)Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

(1)Pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. b.Rencana Detail Tata Ruang; dan/atau
3. c.Peraturan Tanasi. Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
4. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta UMKM, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
5. b.menyediakan fasiiitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang;
6. c.kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan;
7. d.menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatal bagi petugas maupun Pengguna Pasar;
(2)
1. e.menyediakan fasilitas parkir, toilet umurn, kamar mandi, mushala, dan fasilitas umurn lainnya;
2. f.menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dan persampahan; dan
3. g.menyediakan fasilitas lainnya yang menjamin pasar Tradisional menjadi bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Pasar Tradisional sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Pasar Tradisional. (21 Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD dan/ atau BUMD yang menyelenggarakan urusarl pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap Pelaku Usaha yang memanfaatkan Toko, Kios, atau Los yang dibangun, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memperoleh IPTU dari Pemerintah Daerah. (21 Ketentuan sebaSaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan terhadap tanah dan bangunan toko, kios, los milik pelaku usaha yang memiliki bukti yang sah dan berkekuatan hukum.
(3)Pemberian IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada:
1. a.Pelaku Usaha yang telah terdaftar pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan/atau
2. b.Pelaku Usaha yang belum mempunyai tempat usaha di Pasar Tradisiona-I.
(4)Dalam hal terdapat pengembangan dan penambahan usaha IPTU dapat diberikan setelah mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan pertimbangan teknis.
(5)Dalam hal penambahan setiap IpTU yang akan diajukan oleh pedagang akan dikenakan Retribusi Progesif.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai IPTU diatur dengan peraturan walikota. Pasa-l 9 IPTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan atas Toko, Kios, atau Los.

Pasal 10

(1)IPIU diberikan oleh Walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh setiap pelaku usaha baik perseorarlgan, kelompok orang, atau badan hukum dengan berpedoman kepada zonasi tempat usaha sesuai dengan penggrlongan jenis barang dagangan. (21 Pengajuan IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengisi formulir permohonan izin;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
3. c.fotokopi akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
4. d.surat keterangan bidang usaha dari Lurah setempat;
5. e.surat pernyataan kesanggupan memenuhi/menaati ketentuan peraturan pemndang-undangan.
(3)IPTU diterbitkan walikota dalam jangka waktu paling iama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara benar dan lengkap.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan IpTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemanfaatan Pelataran, Kios, dan Los yang dibangun, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerlntah Daerah. (21 Terhadap pelaku usaha sebegaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Pelayanan Pasar yang termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap pemanfaatan Toko yang dibangun, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (21 Retribusi sebagaimana dimatsud pada ayat (1) merupakan Retribusi Grosir dan/atau Pertokoan yang termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.