Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Mengingat : 1. Pasa-l 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945 ;
L Menetapkarr z Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dal WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1l.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. l2.Unit Pelaksana Teknis Badan, ada-lah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. L Pasa.l 2 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:
BAB II
Perangkat / 4
4 5
Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keq'a di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB III PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB
BAB III
(llSelain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPID di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanal yang beke4'a secara profesional.
BAB tV STAF AHLI
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal lO Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan. KETENTUAN PERALIHAN
BAB V
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku UPT Dinas dan UPT Badan, Rumah Sakit daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru. L 7 Pasa-1 12
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keq'a sebelum Peraturan Daerah ini diundaagkan, tetap melalsanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksana-kan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)