DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Mengingat : 1. Pasa-l 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daera,h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahal Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s67el;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). L Menetapkarr z Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dal WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota ada,lah Kota Payakumbuh.
2.Pemerinta-tr Kota adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Ra-kyat Daera-h selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwalilan Ralryat Daerah Kota Payalumbuh.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Payakumbuh.
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Payakumbuh.
9.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Payakumbuh.
10.Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Payalumbuh. 1l.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. l2.Unit Pelaksana Teknis Badan, ada-lah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. L Pasa.l 2 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yangjelas;dan C. fleksibilitas

BAB II

PBMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh merupakan Sekretariat Daerah Tipe B ;
2. b.Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh merupakan Sekretariat DPRD Tipe C ;
3. c.Inspektorat Kota Payakumbuh merupakan Inspektorat Tipe B ;
4. d.Dinas Daerah Kota Payakumbuh, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusarl pemerintah bidang Pendidikan ;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ;
  3. 3.Dinas Pekelaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan ;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahal Rakyat dan Kawasan Pemukiman ;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Ketentramal dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ;
  6. 6.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusa,n pemerintahan bidang Sosial ; Perangkat / 4
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dal Perindustrian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Keq'a dan bidang Perindustrian ;
  8. 8.Dinas Pemberdayaaa Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahal bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan ;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan uru san pemerintahaa bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  12. 12.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggaratan urusar pemerintahan bidang Perhubungan ;
  13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dal Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian ;
  14. 14.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga,h Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan ;
  15. 15.Dinas Penanaman Moda.l dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  16. 16.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan bidang Kebudayaan ;
  17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  18. 18.Dinas Pertartiart Tipe B menyelenggara-kan urusan pemerintah bidang Pertanian dan bidang Kelautan dan Perikanan. 4 5
5. e.Badan Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanal<al fungsi penunjang Perencanaan dart fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan ;
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
6. f.Kecamatan di Kota Payakumbuh terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Payakumbuh Barat Tipe A ;
  2. 2.Kecamatan Payakumbuh Timur Tipe A ;
  3. 3.Kecamatan Payakumbuh Utara Tipe A ;
  4. 4.Kecamatan Payakumbuh Selatan Tipe A ;
  5. 5.Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tipe B.

Pasal 4

(1)Selain jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, pada perangkat daerah terdapat jabatan fungsional.
(2)Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keq'a di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPIB.
(2)UP|D dan UPIB dibentuk untuk melal<sanalan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya L 6

Pasal 7

(1)Selain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di Daerah dibentuk satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan non formai.

Pasal 8

(llSelain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPID di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanal yang beke4'a secara profesional.

(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. BAB tV STAF AHLI

Pasal 9

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN Pasal lO Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku UPT Dinas dan UPT Badan, Rumah Sakit daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru. L 7 Pasa-1 12

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa darl politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksalakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melal<sanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dima,ksud ayat (1) tergabung kedalam urusan pemerintahan umum, Perangkat Daera,h tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Angga-ran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahal umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keq'a sebelum Peraturan Daerah ini diundaagkan, tetap melalsanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksana-kan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh. Mengingat : 1. Pasa-l 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daera,h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahal Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s67el;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daera-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). L Menetapkarr z Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dal WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota ada,lah Kota Payakumbuh.
2.Pemerinta-tr Kota adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Ra-kyat Daera-h selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwalilan Ralryat Daerah Kota Payalumbuh.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Payakumbuh.
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Payakumbuh.
9.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Payakumbuh.
10.Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Payalumbuh. 1l.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. l2.Unit Pelaksana Teknis Badan, ada-lah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. L Pasa.l 2 Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yangjelas;dan C. fleksibilitas

BAB II

PBMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
1. a.Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh merupakan Sekretariat Daerah Tipe B ;
2. b.Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh merupakan Sekretariat DPRD Tipe C ;
3. c.Inspektorat Kota Payakumbuh merupakan Inspektorat Tipe B ;
4. d.Dinas Daerah Kota Payakumbuh, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusarl pemerintah bidang Pendidikan ;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan ;
  3. 3.Dinas Pekelaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan ;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahal Rakyat dan Kawasan Pemukiman ;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Ketentramal dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ;
  6. 6.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusa,n pemerintahan bidang Sosial ; Perangkat / 4
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dal Perindustrian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Keq'a dan bidang Perindustrian ;
  8. 8.Dinas Pemberdayaaa Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahal bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan ;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup ;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan uru san pemerintahaa bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  12. 12.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggaratan urusar pemerintahan bidang Perhubungan ;
  13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dal Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian ;
  14. 14.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menenga,h Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perdagangan ;
  15. 15.Dinas Penanaman Moda.l dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  16. 16.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan bidang Kebudayaan ;
  17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  18. 18.Dinas Pertartiart Tipe B menyelenggara-kan urusan pemerintah bidang Pertanian dan bidang Kelautan dan Perikanan. 4 5
5. e.Badan Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanal<al fungsi penunjang Perencanaan dart fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan ;
  3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
6. f.Kecamatan di Kota Payakumbuh terdiri dari:
  1. 1.Kecamatan Payakumbuh Barat Tipe A ;
  2. 2.Kecamatan Payakumbuh Timur Tipe A ;
  3. 3.Kecamatan Payakumbuh Utara Tipe A ;
  4. 4.Kecamatan Payakumbuh Selatan Tipe A ;
  5. 5.Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tipe B.

Pasal 4

(1)Selain jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, pada perangkat daerah terdapat jabatan fungsional.
(2)Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit keq'a di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN UPTD dan UPTB

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPIB.
(2)UP|D dan UPIB dibentuk untuk melal<sanalan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya L 6

Pasal 7

(1)Selain UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di Daerah dibentuk satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan non formai.

Pasal 8

(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. BAB tV STAF AHLI

Pasal 9

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN Pasal lO Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa darl politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksalakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melal<sanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dima,ksud ayat (1) tergabung kedalam urusan pemerintahan umum, Perangkat Daera,h tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Angga-ran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahal umum diundangkan.

Pasal 13

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksana-kan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2019