DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65|P1[-{K.O2l2015 Tentang Standar Biaya masukan tahun anggarat 2O\7, perlu disesuaikan dalam Standar Biaya Khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 nomor 1206, Tambahan kmbaran negara Republik Indonesia nomor 4438);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tanbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2OOO tentang Pembagian Hasil Penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Nomor 36);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1O8 tahun 20OO tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 36);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2O00 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 210);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO6 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (lrmbagara Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20O7 (l,embaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 ?ahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa_rr Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang T\:njangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2O15 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2Ol3 tentang perubahan Ketiga Atas Perubahan Daerah Nomor 03 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENBTAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

I{BTEI|TUAIT I'UT'U

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh.

BAB II

STAITI'AR BIAYA XIIUSUS

Pasal 2

(l) Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017 berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam L,ampiran Peraturan ini.

(2)Standar Biaya Khusus, ditetapkan adalah standar malsimal atau tertinggi, dimana SKPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.

BAB III

XETEITTUAI| PETTUfl'P

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2OL7. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh. Ditetapkandi Payakumbuh Pada tanggal ) .r rN !\+H !o\'l u. Diundangkal di payakumbuh Pada tanggal 1 ' DFr \\Elr -!$\ \ SEKR TARIS DAERAII K(yTA PAYAI('UBUHL AERAH , / ( h BEI{NI BERITA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR .?.. rxu \R Leoptraa Tentang : Peraturan Walltot! PaFLumbuh : ? Tahun 2O17 : 3 -r3nua.i 20'! ? : Penetapan Standar Biaya Khusus Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 20 17 Honor Wasor Supervisor TBC Honor Pembantu uperator Fogging UK Iip. i00.000,- Honor Tim KPA

b.Pengelola Program
c.Penselola Adminisfrasi
d.Penjangkau Lapangan Biaya Pemeriksaan Sampel Air
a.Bakteri
b.Kimia 1 4 5 OB OR OB Sampel Sampei OK OK OK Buku OH Sampel Rp.4O0.000,- Rp 4OO.OOO - Rp. 4O0.oO0,- Rp. 23.000,- Rp.85.000,- Rp.750-OOO,- Rp.5UU.UoU,- Rp. 4O0.0O0,- 25 r)r}0,- 15.000,- 10.o00,- Rp. 15.OOO,- r\P. J\.,.i.,UrJ,- Ph On finn - Rp.20.000,- Sehat
a.Ketrra
b.Se-lffetans
c.Anggota flUrlUI rEtt.ttsas rgfucr r[$t1 r\gt Elrtali1rr Haji ke II GJH (Calon Jamaah Haji) a Dnkter SrT esialis
b.Dokter Umum
c.Paramedis Pengisian Buku Kesehatan Haji PuskesmaslKota Honor Tenaga Sound System Senam Pagi Bersama H^.^r In<tnrLtrrr/ Pandamnino Senqm Pagi Bersama (Car Free Day) Pengambil Sampel SHK (Stcrining Hipotiroiri Xr.rngeniiai) Rp Rp Rp 9 1_2 13 16 6 Pengelolaan Sampah Medis Kg Rp. 3O.OOO,- KODE RTKE MICG T'RAIAN SATUAX HARGA SATUA!{ KET OB Rp. 200.0O0,- 2 Honor Ooerator Fogginr OK Rp. 150.00O.- 10 Insentif Kader OH Rp. 3O.OOO,- Sampel Rp.55.OOO,-l4 Jasa Pemeriksaan SHK _tD HOnOr vetugas rengawas Kl r( UK t<p. zDU.uuu,- Honor Juri Lomba Pengambilan Sampel Spesimen Rp. 3OO.0OO,- Rp. 40.OOO,- OH OH17 I I Pemenksa ,/ Org Pemeriksa/ Org Pemeriksa/Org i I 18 Biaya Periksa Sampel : Siklamat, RodaminB, Pewarna Merah, Borax, Pemutih, Forrnalin PKT Rp. 450.000,- 19 Biaya Cetak Buku Perda Pangan buah Rp. 2O.OO0,- 17 Honorium Petugas Kesehatan Dalam Rangka Inspeksi l,apangan Untuk Pemberian Rekomendasi Bidang Kesehatan OH Rp. 7O.OOO,- 18 Honor Muat Bongkar Obat OH Rp.55.000,- Vorrijder/ Pengamanan Kota Sehat OH Rp.50O.0O0,- 20 Pembinaan Kota Sehat/ Pemicuan STBM OH Rp. 40.OOO,- 2r Pembinaan Forum Kota Sehat ke Kecamatan dan F'orum Kecamatan ke Kelurahan OH Rp. 4O.O00,- 22 iarcatli Bagi fcaage Fli tlhuo 20r.6 Bidan PTT OK Rp.400.OOO,- ,", Keglatan DAI( ltor trtllt a Pemeriksaan Laboratorium - Sampel Kimia - gempel Bal,rteri Sampel Sampel Rp. 85.OOO,- Rp 23.OOO,- b Analisa Data Kesehatan Kegiatan UKM Puskesmas berkas Rp. 3.000,- c Kegiatan Imunisasi Puskesmas OH Rp. 35.OOO,- e Hadiah (Media) Penunjang Kegiatan UKM Pkt Rp. 2O.OOO,- f Tim Survey Tingkat Puskesmas - Penanggungjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota OK OK OK OK Rp. 55.OOO,- Rp. 5O.OOO,- Rp. 45.OOO,- Rp. 4O.0OO,- Monev PNS Keg. UKM Puskesmas OH Rp. 5o.0OO,- h Monev Non PNS Keg UKM Puskesmas OH Rp. 3O.OOO,- I Pendataan Unsur Kader Pmgram UKM Puskesmas OH J Pemberian Boneka Dadu Untuk Pemicuan BH Rp. 30.000,- WALIKOTA I 19 Rp. 4O.OO0,- u. I

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65|P1[-{K.O2l2015 Tentang Standar Biaya masukan tahun anggarat 2O\7, perlu disesuaikan dalam Standar Biaya Khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 nomor 1206, Tambahan kmbaran negara Republik Indonesia nomor 4438);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tanbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2OOO tentang Pembagian Hasil Penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Nomor 36);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1O8 tahun 20OO tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 36);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2O00 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 210);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO6 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (lrmbagara Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20O7 (l,embaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 47);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 ?ahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa_rr Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang T\:njangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2O15 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
13.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor O3 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2Ol3 tentang perubahan Ketiga Atas Perubahan Daerah Nomor 03 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENBTAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

I{BTEI|TUAIT I'UT'U

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh.

BAB II

STAITI'AR BIAYA XIIUSUS

Pasal 2

(l) Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017 berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam L,ampiran Peraturan ini.

(2)Standar Biaya Khusus, ditetapkan adalah standar malsimal atau tertinggi, dimana SKPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.

BAB III

XETEITTUAI| PETTUfl'P

Pasal 3

b.Pengelola Program
c.Penselola Adminisfrasi
d.Penjangkau Lapangan Biaya Pemeriksaan Sampel Air
a.Bakteri
b.Kimia 1 4 5 OB OR OB Sampel Sampei OK OK OK Buku OH Sampel Rp.4O0.000,- Rp 4OO.OOO - Rp. 4O0.oO0,- Rp. 23.000,- Rp.85.000,- Rp.750-OOO,- Rp.5UU.UoU,- Rp. 4O0.0O0,- 25 r)r}0,- 15.000,- 10.o00,- Rp. 15.OOO,- r\P. J\.,.i.,UrJ,- Ph On finn - Rp.20.000,- Sehat
a.Ketrra
b.Se-lffetans
c.Anggota flUrlUI rEtt.ttsas rgfucr r[$t1 r\gt Elrtali1rr Haji ke II GJH (Calon Jamaah Haji) a Dnkter SrT esialis
b.Dokter Umum
c.Paramedis Pengisian Buku Kesehatan Haji PuskesmaslKota Honor Tenaga Sound System Senam Pagi Bersama H^.^r In<tnrLtrrr/ Pandamnino Senqm Pagi Bersama (Car Free Day) Pengambil Sampel SHK (Stcrining Hipotiroiri Xr.rngeniiai) Rp Rp Rp 9 1_2 13 16 6 Pengelolaan Sampah Medis Kg Rp. 3O.OOO,- KODE RTKE MICG T'RAIAN SATUAX HARGA SATUA!{ KET OB Rp. 200.0O0,- 2 Honor Ooerator Fogginr OK Rp. 150.00O.- 10 Insentif Kader OH Rp. 3O.OOO,- Sampel Rp.55.OOO,-l4 Jasa Pemeriksaan SHK _tD HOnOr vetugas rengawas Kl r( UK t<p. zDU.uuu,- Honor Juri Lomba Pengambilan Sampel Spesimen Rp. 3OO.0OO,- Rp. 40.OOO,- OH OH17 I I Pemenksa ,/ Org Pemeriksa/ Org Pemeriksa/Org i I 18 Biaya Periksa Sampel : Siklamat, RodaminB, Pewarna Merah, Borax, Pemutih, Forrnalin PKT Rp. 450.000,- 19 Biaya Cetak Buku Perda Pangan buah Rp. 2O.OO0,- 17 Honorium Petugas Kesehatan Dalam Rangka Inspeksi l,apangan Untuk Pemberian Rekomendasi Bidang Kesehatan OH Rp. 7O.OOO,- 18 Honor Muat Bongkar Obat OH Rp.55.000,- Vorrijder/ Pengamanan Kota Sehat OH Rp.50O.0O0,- 20 Pembinaan Kota Sehat/ Pemicuan STBM OH Rp. 40.OOO,- 2r Pembinaan Forum Kota Sehat ke Kecamatan dan F'orum Kecamatan ke Kelurahan OH Rp. 4O.O00,- 22 iarcatli Bagi fcaage Fli tlhuo 20r.6 Bidan PTT OK Rp.400.OOO,- ,", Keglatan DAI( ltor trtllt a Pemeriksaan Laboratorium - Sampel Kimia - gempel Bal,rteri Sampel Sampel Rp. 85.OOO,- Rp 23.OOO,- b Analisa Data Kesehatan Kegiatan UKM Puskesmas berkas Rp. 3.000,- c Kegiatan Imunisasi Puskesmas OH Rp. 35.OOO,- e Hadiah (Media) Penunjang Kegiatan UKM Pkt Rp. 2O.OOO,- f Tim Survey Tingkat Puskesmas - Penanggungjawab - Ketua - Sekretaris - Anggota OK OK OK OK Rp. 55.OOO,- Rp. 5O.OOO,- Rp. 45.OOO,- Rp. 4O.0OO,- Monev PNS Keg. UKM Puskesmas OH Rp. 5o.0OO,- h Monev Non PNS Keg UKM Puskesmas OH Rp. 3O.OOO,- I Pendataan Unsur Kader Pmgram UKM Puskesmas OH J Pemberian Boneka Dadu Untuk Pemicuan BH Rp. 30.000,- WALIKOTA I 19 Rp. 4O.OO0,- u. I

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 2 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

I{BTEI|TUAIT I'UT'U

Pasal 1

STAITI'AR BIAYA XIIUSUS

Pasal 2

XETEITTUAI| PETTUfl'P

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

I{BTEI|TUAIT I'UT'U

Pasal 1

STAITI'AR BIAYA XIIUSUS

Pasal 2

XETEITTUAI| PETTUfl'P

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011