DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 166

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi 98 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Layana Umum; Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian; Ketentuan Lain- Lain; Ganti Rugi dan Sanksi.Barang Milik Daerah Berupa Rumah Tangga; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 88

Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dilakukan oleh:

a.Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
b.Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 89

(l) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya.

(2)Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk OPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Ba;ang.
(3)Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Baraag dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21.
(4)Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN I..AYANAN UMUM

Pasal 90

(1)Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan l,ayanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah Kota Payakumbuh. t
(3)Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 84

(l) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

(2)Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
(3)Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)digunakan sebagai bahan untuk menJrusun neraca OPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 85

(1)Pengelola Barang harr.rs menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan tahunan.
(2)Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pen5rusunan laporan barang milik daerah.
(3)Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 digunalan sebagai bahan untuk men1rusun neraca pemerintah daerah.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Walikota. t

Pasal 83

Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XII

PENATAUSAHAAN

Pasal 81

(1)Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kode{ikasi barang.
(2)Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(3)Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pengelola Barang men5rusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefrkasi barang.
(5)Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 82

(1)Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2)Dalam hal Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. f
1. b.berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
2. c.berdasarkan keputusan Walikota, untuk Barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.

BAB XI

PENGHAPUSAN

Pasal 78

Penghapusan meliputi:

a.Penghapusan dari Daftar Baralg Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
b.Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
c.Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 79

(1)Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, dilakukan dalam hal Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang.
(2)Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
(3)Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Penghapusan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihapuskan karena:
1. a.Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
2. b.Pemindahtanganan; atau
3. c.Pemusnahan.
(4)Walikota dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.
(5)Pelaksanaan Penghapusan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Walikota.

Isi peraturan

Teks166PDFHirarki

Memuat teks peraturan…