DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
3.Pemerintah Daerah adalah walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 3 4 6 diperuntukkaa bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, dan/ atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
6.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
7.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
8.Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
10.Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.

Pasal 2

Pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.bhineka tunggal ika;
b.manfaat;
c.keteladanan;
d.ketertiban;
e.keberdayagunaan;
f.partisipasi; dan
g.keserasian.

Pasal 3

Pengaturan mengenai pedoman pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat sehingga tertib penamaan jalan dan fasilitas umum dapat terwujud. Pengaturan mengenai betujuan:

Pasal 4

pedoman pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum

a.memberikan kepastian hukum dalam pemberian nama Ja_lan dan Fasilitas umum;
b.menerlibkan penarnaan Jalan dan Fasilitas umum;
c.memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
d.melakukan inventarisasi dan pendataan Jalan dan Fasilitas umum di Daerah; dan
e.mengenang narna pahlawan, tokoh, dan nama lain yang memiliki sejarah atau keistimewaan tertentu yang mencerrninkan semangat dan kebudayaan daerah yang berada di Daerah.

BAB II

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 5

(l) Jafan dan Fasilitas Umum di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib mempu nyai nama.

(2)Nama Jalan dan Fasilitas Umum di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan wilayah Kecamatan.
(3)Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh ruas jalan yang berada diwilayah Kota Payakumbuh.
(4)Fasilitas umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tempat olah raga;
2. b.tempat rekreasi;
3. c.tempat ibadah;
4. d.taman kota; dan/ atau
5. e.Fasilitas umum lainnya.
(5)Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan adat, kearifan lokal dan/ atau kondisi khas daerah.
(2)Pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diusulkan untuk diambil dari:
1. a.n€una pahlawan tingkat nasional dan/ atau daerah;
2. b.nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia;
3. c.nama peristiwa atau identitas lokasi yang bersejarah di daerah;
4. d.nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di daerah dengan lilosofi adat basandi syara' syara' basandi kitabullah;
5. e.nama yang mencerminkan pembangunan, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
6. f.nama flora dan fauna; atau
7. g.nama geografis.
(3)Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
1. a.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.bertentangan dengan norma agarna, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan nonna adat masyarakat setempat; dan/ atau
3. c.bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 7

(l) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kaidah:

a.bahasa Indonesia yang baik dan benar;
b.penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa Daerah;
c.tidak menggunakan istilah asing, nama usaha dan/ atau merek dagang;
d.sejarah lokasi dan asal usul daerah setempat; dan
e.tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. (21 Dalam hal nama Jalan dan Fasilitas umum yang diusulkan diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah beg'asa bagi daerah dan telah meninggal dunia maka pengusulan nama harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

(3)Proses penyesuaian nama jalan mengatas namakan tokoh masyarakat setempat harus atas persetujuan ahli warisnya. (41 Pengaturan tentang tata cara persetujuan dari ahli waris diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan tertib penamaan jalan dan fasilitas umum, Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi dan pendataan nama jaian dan fasilitas umum yang bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat di daerah.
(2)Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal ada pada masyarakat di daerah.
(3)Hasil inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijadikan sebagai dasar :
1. a.perubahan nama jalan dan fasilitas umum; dan
2. b.pengusulan nama jalan dan fasilitas umum baru.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian nama jalan dan fasilitas umum harus melibatkan peran aktif masyarakat.
(2)Pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diusulkan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.tokoh masyarakat;
3. c.tokoh agama;
4. d.tokoh adat;
5. e.keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang bery'asa kepada bangsa, negara, dan/ atau daerah;
6. f.kelompok masyarakat dan/atau l,embaga Swadaya Masyarakat;
7. g.pengembang perumahan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan
8. h.badan usaha swasta.
(3)Pengusulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 10

Pengajuan usulan Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal t harus dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

a.usulan ntrma yang diajukan;
b.alasan pengajuan nama, dilengkapi dengan asal usul nama yang diajukan; dan
c.identitas lengkap pengusul.

Pasal 11

(1)Dalam rangka tindak lanjut proses pengajuan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Walikota membentuk tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum.
(2)Keanggotaan tim peneliti usulan pemberian nama jaian dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur tokoh agama;
3. c.unsur tokoh adat; dan
4. d.unsur Akademisi;
(3)Tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memeriksa persyaratan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum;
2. b.melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diusulkan;
3. c.meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama Ja1an atau Fasilitas umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah beq'asa bagi Daerah dan telah meninggal dunia; dan
4. d.membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota. (a) Dalam hal diperlukan tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat meminta pertimbangan DPRD terhadap usulan nama jalan dan fasilitas umum yang diusulkan.
(5)Susunan keanggotaan tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, persyaratan, dan prosedur penelitian pengusulan nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
3.Pemerintah Daerah adalah walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 3 4 6 diperuntukkaa bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, dan/ atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
6.Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
7.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
8.Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
10.Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.

Pasal 2

Pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.bhineka tunggal ika;
b.manfaat;
c.keteladanan;
d.ketertiban;
e.keberdayagunaan;
f.partisipasi; dan
g.keserasian.

Pasal 3

Pasal 4

pedoman pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum

a.memberikan kepastian hukum dalam pemberian nama Ja_lan dan Fasilitas umum;
b.menerlibkan penarnaan Jalan dan Fasilitas umum;
c.memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
d.melakukan inventarisasi dan pendataan Jalan dan Fasilitas umum di Daerah; dan
e.mengenang narna pahlawan, tokoh, dan nama lain yang memiliki sejarah atau keistimewaan tertentu yang mencerrninkan semangat dan kebudayaan daerah yang berada di Daerah.

BAB II

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 5

(l) Jafan dan Fasilitas Umum di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib mempu nyai nama.

(2)Nama Jalan dan Fasilitas Umum di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan wilayah Kecamatan.
(3)Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh ruas jalan yang berada diwilayah Kota Payakumbuh.
(4)Fasilitas umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tempat olah raga;
2. b.tempat rekreasi;
3. c.tempat ibadah;
4. d.taman kota; dan/ atau
5. e.Fasilitas umum lainnya.
(5)Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan adat, kearifan lokal dan/ atau kondisi khas daerah.
(2)Pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diusulkan untuk diambil dari:
1. a.n€una pahlawan tingkat nasional dan/ atau daerah;
2. b.nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia;
3. c.nama peristiwa atau identitas lokasi yang bersejarah di daerah;
4. d.nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di daerah dengan lilosofi adat basandi syara' syara' basandi kitabullah;
5. e.nama yang mencerminkan pembangunan, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
6. f.nama flora dan fauna; atau
7. g.nama geografis.
(3)Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
1. a.bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.bertentangan dengan norma agarna, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan nonna adat masyarakat setempat; dan/ atau
3. c.bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 7

(l) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kaidah:

a.bahasa Indonesia yang baik dan benar;
b.penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa Daerah;
c.tidak menggunakan istilah asing, nama usaha dan/ atau merek dagang;
d.sejarah lokasi dan asal usul daerah setempat; dan
e.tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. (21 Dalam hal nama Jalan dan Fasilitas umum yang diusulkan diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah beg'asa bagi daerah dan telah meninggal dunia maka pengusulan nama harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

(3)Proses penyesuaian nama jalan mengatas namakan tokoh masyarakat setempat harus atas persetujuan ahli warisnya. (41 Pengaturan tentang tata cara persetujuan dari ahli waris diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan tertib penamaan jalan dan fasilitas umum, Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi dan pendataan nama jaian dan fasilitas umum yang bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat di daerah.
(2)Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal ada pada masyarakat di daerah.
(3)Hasil inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijadikan sebagai dasar :
1. a.perubahan nama jalan dan fasilitas umum; dan
2. b.pengusulan nama jalan dan fasilitas umum baru.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian nama jalan dan fasilitas umum harus melibatkan peran aktif masyarakat.
(2)Pemberian nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diusulkan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.tokoh masyarakat;
3. c.tokoh agama;
4. d.tokoh adat;
5. e.keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang bery'asa kepada bangsa, negara, dan/ atau daerah;
6. f.kelompok masyarakat dan/atau l,embaga Swadaya Masyarakat;
7. g.pengembang perumahan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan
8. h.badan usaha swasta.
(3)Pengusulan pemberian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 10

Pengajuan usulan Nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal t harus dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

a.usulan ntrma yang diajukan;
b.alasan pengajuan nama, dilengkapi dengan asal usul nama yang diajukan; dan
c.identitas lengkap pengusul.

Pasal 11

(1)Dalam rangka tindak lanjut proses pengajuan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Walikota membentuk tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum.
(2)Keanggotaan tim peneliti usulan pemberian nama jaian dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur tokoh agama;
3. c.unsur tokoh adat; dan
4. d.unsur Akademisi;
(3)Tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.memeriksa persyaratan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum;
2. b.melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diusulkan;
3. c.meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama Ja1an atau Fasilitas umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah beq'asa bagi Daerah dan telah meninggal dunia; dan
4. d.membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota. (a) Dalam hal diperlukan tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat meminta pertimbangan DPRD terhadap usulan nama jalan dan fasilitas umum yang diusulkan.
(5)Susunan keanggotaan tim peneliti usulan pemberian nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.