DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;

d.memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
e.melakukan pembinaan terhadap tata kelola penyelenggaraan LKK;
f.melakukan pembinaan terhadap manajemen organisasi LKK;
g.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK; dan
h.memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

Pasal 82

(1)Pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD dan /atau Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi :
1. a.melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
2. b.melakukan evaluasi berkala terhadap kinefa dan peran aktif LKK dalam membantu Lurah dalam pelaksanaan porgram dan kegiatan di Kelurahan
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
(3)Hasil pemantau€ul dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pengharga€rn dan pelaksanaan penganggaran bagi LKK.

Pasal 81

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi :

a.memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
b.memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c.memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
d.memfasilitasi kerjasama antar LKK dan keq'asama LKK dengan pihak ketiga;
e.memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan
f.memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan daerah dalam pengembangan LKK.

BAB XIII

KETENTUAN LA]N-LAIN

Pasal 83

(1)LKK yang mempunyai forum atau wadah organisasi kedaerahan dan/atau nasional memiliki hubungan hierarki dengan forum atau wadah organisasi.
(2)LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga melaksanakan tugas dan fungsi yang ada pada forum atau wadah organisasi selain tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

(1)Kepengurusan LKK yang sedang bery'alan saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa bhakti kepengurus:rn berdasarkan pengangkatan dalam surat keputusan.
(2)Kepengurusan LKK yang telah habis masa bhakti kepengurusannya untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

(1)Dalam hal terjadi penggabungan atau pemekaran kelurahan maka untuk kepengurusan LKK kembali dilakukan pemilihan kepengurusan.
(2)Datam hal terjadi penggabungan atau pemekaran RT dan RW maka untuk kepengurusan RT dan RW kembali dilakukan pemilihan kepengurusan.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2O03 tentang Pembentukan lrmbaga Pemberdayaan Masyaralat (LPM) Di Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh; dan
b.Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pedoman Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh. Ditetapkan di Payakumbuh padatanggal * Meln@r Totb Plt. WALIKOTA MBUH ( S R Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal U (h\qr\bec wb SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 24 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT: (24l2016l S PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR ,4 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan kmbaga Kemasyarakatan, maka Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kmbaga Kemasyarakatan di Kelurahan. kmbaga Kemasyarakatan di Kelurahan di dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam hal ini penataan kelembagaan sangatlah diperlukan egar tugas, fungsi, kewajiban, kegiatan, tata kerl'a, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan bisa lebih jelas. Pada saat ini di Kota Payakumbuh belum ada peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, utuh dan rigrd mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan LKK bagi masyarakat dan sekaligus dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan LKK. Dengan demikian penyelenggaraan LKK akan yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pemerataan pembangunan serta perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh dapat diwujudkan dengan baik. Materi muatan Peraturan Daerah Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan adalah sebagai berikut :

a.mekanisme pembentukan LKK mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
b.maksud dan tujuan LKK; I. UMUM
c.tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
d.kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhalrti pengurus, hak dan kewajiban LKK;
e.keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban LKK;
f.memuat tata kerja LKK; dan
g.memuat sumber dana LKK. U. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah mendorong peran masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan "demokratis" adalah bahwa pembentukan LKK dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Huruf c Yang dimaksud dengan "gotong- royong' adalah dalam menyelenggarakan suatu organisasi harus saling toleransi dan saling beke{asama. Huruf d Yang dimaksud dengan 'kemanfaatan dan kedayagunaan" adalah dalam membentuk suatu lembaga dan menyelenggarakan kegiatan harus memperhatikan unsur manfaat bagi kehidupan masyarakat luas bahwa lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. Huruf e Yang dimaksud dengan "pelayanan" adalah bahwa LKK yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas. Huruf f Yang dimaksud dengan 'kesamaan hak" adalah tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. Huruf g Yang dimaksud dengan "kreatifitas" adalah semangat atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa ide kreatif baru atau cara untuk memecahkan suatu permasalahan dan melihat hubungan-hubungan yang baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Huruf h Yang dimaksud dengan 'kesejahteraan" adalah bahwa pembentukan LKK harus bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Huruf i Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan kelurahan harus dapat dipertanggunglawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;

d.memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
e.melakukan pembinaan terhadap tata kelola penyelenggaraan LKK;
f.melakukan pembinaan terhadap manajemen organisasi LKK;
g.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK; dan
h.memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

Pasal 82

(1)Pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD dan /atau Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi :
1. a.melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
2. b.melakukan evaluasi berkala terhadap kinefa dan peran aktif LKK dalam membantu Lurah dalam pelaksanaan porgram dan kegiatan di Kelurahan
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
(3)Hasil pemantau€ul dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pengharga€rn dan pelaksanaan penganggaran bagi LKK.

Pasal 81

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi :

a.memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
b.memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c.memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
d.memfasilitasi kerjasama antar LKK dan keq'asama LKK dengan pihak ketiga;
e.memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan
f.memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan daerah dalam pengembangan LKK.

BAB XIII

KETENTUAN LA]N-LAIN

Pasal 83

(1)LKK yang mempunyai forum atau wadah organisasi kedaerahan dan/atau nasional memiliki hubungan hierarki dengan forum atau wadah organisasi.
(2)LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga melaksanakan tugas dan fungsi yang ada pada forum atau wadah organisasi selain tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

(1)Kepengurusan LKK yang sedang bery'alan saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa bhakti kepengurus:rn berdasarkan pengangkatan dalam surat keputusan.
(2)Kepengurusan LKK yang telah habis masa bhakti kepengurusannya untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

(1)Dalam hal terjadi penggabungan atau pemekaran kelurahan maka untuk kepengurusan LKK kembali dilakukan pemilihan kepengurusan.
(2)Datam hal terjadi penggabungan atau pemekaran RT dan RW maka untuk kepengurusan RT dan RW kembali dilakukan pemilihan kepengurusan.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2O03 tentang Pembentukan lrmbaga Pemberdayaan Masyaralat (LPM) Di Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh; dan
b.Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pedoman Dasar Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

a.mekanisme pembentukan LKK mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;
b.maksud dan tujuan LKK; I. UMUM
c.tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
d.kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhalrti pengurus, hak dan kewajiban LKK;
e.keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban LKK;
f.memuat tata kerja LKK; dan
g.memuat sumber dana LKK. U. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.