DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 2

Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari dilaksanakan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara'Basandi Kitabullah dan Adat Salingka Nagari, Syarak mangato adat mamakai alam takambang jadi guru.

Pasal 3

Pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan Adat di Nagari bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari; {
a.memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari;
b.memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari;
c.meningkatkan peranan l,embaga Adat dan perangkat adat di Nagari;
d.memperkuat harkat, martabat, identitas dan jati diri masyarakat adat di Nagari dalam rangka mewujudkan masyarakat Nagari yang unggul dan mempunyai karakter adat dan identitas budaya yang kuat.
e.memperkuat peranan kmbaga Adat dan perangkat adat di Nagari; dan
f.meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan adat di Nagari.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melestarikan dan mengembangkan adat di Nagari.

Pasal 5

Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari;
b.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya adat;
c.melakukan upaya dalam rangka memperkuat Lembaga Adat dan perangkat adat di Nagari;
d.melindungi simbol dan ornamen bangunan adat serta melestarikan rumah gadang;
e.menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan terhadap adat di Nagari;
f.menyediakan informasi adat di setiap Nagari;
g.menyelenggarakan promosi adat melalui kegiatan dan pameran kebudayaan secara berkelanjutan; dan
h.menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan adat dengan berasaskan kegotongr:oyongan, kemandirian dan keadilan. I

BAB III

LEMBAGA ADAT Bagran Kesatu

Pasal 6

(1)Pelestarian dan Pengembangan adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran altif Lembaga Adat dan masyarakat adat yang ada pada wilayah adat di Nagari.
(2)Wilayah adat di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.taratak;
2. b.dusun; dan
3. c.koto/jorong.

Pasal 7

kmbaga Adat terdiri dari:

a.limbago adat merupakan cupak usali yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat di Nagari; dan
b.organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.

Pasal 8

Perangkat limbago adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a.limbago pucuak adat, yaitu :
1. 1.rajo;
2. 2.pangulu pucuak;
3. 3.pangulu kaampek suku;
4. 4.pangulu tuo kampuang; dan
5. 5.andiko pangulu.
b.urang nan ompek jinih yaitu :
1. 1.pangulu;
2. 2.manti;
3. 3.malin; dan
4. 4.dubalang.
c.jinih nan ompek yaitu :
f.imam;
1. 2.kotik;
2. 3.bilal; dan
3. 4.kadi.
d.pemangku adat di nagari Yaitu :
1. 1.niniak mamak; I
2. 2.alim ulama;
3. 3.cadiak pandai;
4. 4.bundo kanduang;
5. 5.puti bungsu dan
6. 6.paga nagari.
e.Disesuai dengan Adat Salingka Nagari Salingka Nagari di Kota Payakumbuh.

Pasal 9

(1)Organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
1. a.Perangkat Adat yang tumbuh terlebih dahulu dari l,embaga Adat yang ada setelah lahirnya Ka Ampek Suku da,lam Nagara.
2. b.hlAN; dan
3. c.Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.
(2)KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk di Nagari dalam rangka menyelenggarakan urusan adat di Nagari.
(3)KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur penghulu adat dan unsur masyarakat lainnya yang susunannya ditetapkan berdasarkan ketentuan adat salingka Nagari.
(4)tembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dibentuk di tingkat kecamatan dan di tingkat Daerah sebagai wadah berhimpun dan forum koordinasi KAN yang ada diseluruh Nagari di Daerah.

Pasal 10

(1)Lembaga Adat dan Perangkat Adat berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan melestarikan adat dalam kehidupan masyarakat di Nagari.
(2)Peranan Lembaga Adat dan Peralgkat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat sesuai falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
2. b.mendorong tetap bertahannya nilai adat di Nagari agar tidak terpengaruh oleh budaya asing:
3. c.melakukan sosialisasi dan pendidikan nilai adat terhadap anak kemenakan secara berkelanjutan;
4. d.melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan yalg melanggar kaedah adat; I

Pasal 11

(1)Penguatan terhadap lembaga Adat dan Perangkat Adat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.memberikan sosialisasi, seminar dan pelatihan terhadap anggota Lembaga Adat dan Perangkat Adat;
2. b.memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan l,embaga Adat dan Perangkat Adat;
3. c.melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kmbaga Adat dan Perangkat Adat;
4. d.mengikutsertakan lembaga Adat dan Perangkat Adat dalam pengambilan kebijakan di Daerah;
5. e.melaksanakan program yang berkaitan dengan penguatan Lembaga Adat dan Perangkat Adat; dan
6. f.melibatkan l,embaga Adat dan Perangkat Adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat salingka Nagari di Daerah.

Pasal 12

Selain penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, Pemerintah Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas Lembaga Adat yang meliputi :

a.memberikan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan l,embaga Adat terhadap upaya Pelestarian dan Pengembangan nilai adat di Daerah; dan/ atau
b.memberikan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen pengorganisasian kepada pemangku adat; dan/atau
c.memberikan bimbingan teknis dan pelatihan menajemen organisasi untuk pemangku adat.
e.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat dan permasalahan masyarakat lainnya di Nagari, tidak boleh dibawa keranah hukum sebelum melalui proses penyelesaian hukum adat dalam nagari;
f.ikut serta melakukan upaya pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari; dan
g.menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. (

BAB IV

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT

Pasal 13

(1)Pelestarian dan Pengembangan adat minangkabau dan Adat Salingka Nagari dilakukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan nilai dan norma adat sebagai identitas masyarakat Nagari.
(2)Pelestarian adat minangkabau dan Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap adat babuhua mati, yang terdiri atas :
1. a.adat nan sabana adat; dan
2. b.adat nan diadatkan.
(3)Pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap adat babuhua sentak, yang terdiri atas:
1. a.adat nan taradat; dan
2. b.adat istiadat.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pengaturan mengenai pelestarian dan pengembangan Adat di Nagari bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari; {
a.memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari;
b.memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat di Nagari;
c.meningkatkan peranan l,embaga Adat dan perangkat adat di Nagari;
d.memperkuat harkat, martabat, identitas dan jati diri masyarakat adat di Nagari dalam rangka mewujudkan masyarakat Nagari yang unggul dan mempunyai karakter adat dan identitas budaya yang kuat.
e.memperkuat peranan kmbaga Adat dan perangkat adat di Nagari; dan
f.meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan adat di Nagari.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melestarikan dan mengembangkan adat di Nagari.

Pasal 5

Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari;
b.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya adat;
c.melakukan upaya dalam rangka memperkuat Lembaga Adat dan perangkat adat di Nagari;
d.melindungi simbol dan ornamen bangunan adat serta melestarikan rumah gadang;
e.menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan terhadap adat di Nagari;
f.menyediakan informasi adat di setiap Nagari;
g.menyelenggarakan promosi adat melalui kegiatan dan pameran kebudayaan secara berkelanjutan; dan
h.menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam Pelestarian dan Pengembangan adat dengan berasaskan kegotongr:oyongan, kemandirian dan keadilan. I

BAB III

LEMBAGA ADAT Bagran Kesatu

Pasal 6

(1)Pelestarian dan Pengembangan adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran altif Lembaga Adat dan masyarakat adat yang ada pada wilayah adat di Nagari.
(2)Wilayah adat di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.taratak;
2. b.dusun; dan
3. c.koto/jorong.

Pasal 7

kmbaga Adat terdiri dari:

a.limbago adat merupakan cupak usali yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat adat di Nagari; dan
b.organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat.

Pasal 8

Perangkat limbago adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a.limbago pucuak adat, yaitu :
1. 1.rajo;
2. 2.pangulu pucuak;
3. 3.pangulu kaampek suku;
4. 4.pangulu tuo kampuang; dan
5. 5.andiko pangulu.
b.urang nan ompek jinih yaitu :
1. 1.pangulu;
2. 2.manti;
3. 3.malin; dan
4. 4.dubalang.
c.jinih nan ompek yaitu :
f.imam;
1. 2.kotik;
2. 3.bilal; dan
3. 4.kadi.
d.pemangku adat di nagari Yaitu :
1. 1.niniak mamak; I
2. 2.alim ulama;
3. 3.cadiak pandai;
4. 4.bundo kanduang;
5. 5.puti bungsu dan
6. 6.paga nagari.
e.Disesuai dengan Adat Salingka Nagari Salingka Nagari di Kota Payakumbuh.

Pasal 9

(1)Organisasi adat yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
1. a.Perangkat Adat yang tumbuh terlebih dahulu dari l,embaga Adat yang ada setelah lahirnya Ka Ampek Suku da,lam Nagara.
2. b.hlAN; dan
3. c.Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau.
(2)KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk di Nagari dalam rangka menyelenggarakan urusan adat di Nagari.
(3)KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur penghulu adat dan unsur masyarakat lainnya yang susunannya ditetapkan berdasarkan ketentuan adat salingka Nagari.
(4)tembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dibentuk di tingkat kecamatan dan di tingkat Daerah sebagai wadah berhimpun dan forum koordinasi KAN yang ada diseluruh Nagari di Daerah.

Pasal 10

(1)Lembaga Adat dan Perangkat Adat berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan melestarikan adat dalam kehidupan masyarakat di Nagari.
(2)Peranan Lembaga Adat dan Peralgkat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat sesuai falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
2. b.mendorong tetap bertahannya nilai adat di Nagari agar tidak terpengaruh oleh budaya asing:
3. c.melakukan sosialisasi dan pendidikan nilai adat terhadap anak kemenakan secara berkelanjutan;
4. d.melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan yalg melanggar kaedah adat; I

Pasal 11

(1)Penguatan terhadap lembaga Adat dan Perangkat Adat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.memberikan sosialisasi, seminar dan pelatihan terhadap anggota Lembaga Adat dan Perangkat Adat;
2. b.memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan l,embaga Adat dan Perangkat Adat;
3. c.melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kmbaga Adat dan Perangkat Adat;
4. d.mengikutsertakan lembaga Adat dan Perangkat Adat dalam pengambilan kebijakan di Daerah;
5. e.melaksanakan program yang berkaitan dengan penguatan Lembaga Adat dan Perangkat Adat; dan
6. f.melibatkan l,embaga Adat dan Perangkat Adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat salingka Nagari di Daerah.

Pasal 12

Selain penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, Pemerintah Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas Lembaga Adat yang meliputi :

a.memberikan bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan l,embaga Adat terhadap upaya Pelestarian dan Pengembangan nilai adat di Daerah; dan/ atau
b.memberikan bimbingan teknis dan pelatihan manajemen pengorganisasian kepada pemangku adat; dan/atau
c.memberikan bimbingan teknis dan pelatihan menajemen organisasi untuk pemangku adat.
e.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat dan permasalahan masyarakat lainnya di Nagari, tidak boleh dibawa keranah hukum sebelum melalui proses penyelesaian hukum adat dalam nagari;
f.ikut serta melakukan upaya pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan adat di Nagari; dan
g.menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. (

BAB IV

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT

Pasal 13

(1)Pelestarian dan Pengembangan adat minangkabau dan Adat Salingka Nagari dilakukan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan nilai dan norma adat sebagai identitas masyarakat Nagari.
(2)Pelestarian adat minangkabau dan Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap adat babuhua mati, yang terdiri atas :
1. a.adat nan sabana adat; dan
2. b.adat nan diadatkan.
(3)Pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap adat babuhua sentak, yang terdiri atas:
1. a.adat nan taradat; dan
2. b.adat istiadat.