DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah ke{a serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ot3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Tigo Koto Diate.

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaal Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun f956 Nomor i9); %
2.Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan lembaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan Irmbaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O5);
10.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O13 Nomor O7). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Padang Kaduduak, Kelurahan Cubadak Air dan Kelurahan Tarok tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Padang Kaduduak, Kelurahan Cubadak Air dan Kelurahan Tarok menjadi Kelurahan Tigo Koto Diate tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di AuIa Kantor Camat Payakumbuh Utara. Memperhatikart eL Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN TIGO KOTO DIATE. PEMBENTUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungiawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahal baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Tigo Koto Diate. h V @

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat datam rangka mewujudkan ke sej ahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Tigo Koto Diate;
(2)Kelurahan Tigo Koto Diate sebagaimana dimaksud ayat
(1)merupakan penggabungan dari Kelurahan Padang Kaduduak, Kelurahan Cubadak Air dan Kelurahan Tarok dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Tigo Koto Diate administrasi pemerintahan adalah 2,31 km2. secara

Pasal 6

Kelurahan Tigo Koto Diate mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Taratat Padang Kampuang Kecamatan Payakumbuh Utara;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Utara;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Padangdata Tanahmati Kecamatan Payakumbuh Barat;
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara. o4

Pasal 7

Peta Kelurahan Tigo Koto Diate tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Tigo Koto Diate dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah ke{a serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ot3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Tigo Koto Diate.

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaal Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun f956 Nomor i9); %
2.Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan lembaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan Irmbaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O5);
10.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O13 Nomor O7). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Padang Kaduduak, Kelurahan Cubadak Air dan Kelurahan Tarok tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Padang Kaduduak, Kelurahan Cubadak Air dan Kelurahan Tarok menjadi Kelurahan Tigo Koto Diate tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di AuIa Kantor Camat Payakumbuh Utara. Memperhatikart eL Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN TIGO KOTO DIATE. PEMBENTUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungiawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahal baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Tigo Koto Diate. h V @

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat datam rangka mewujudkan ke sej ahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Tigo Koto Diate;
(2)Kelurahan Tigo Koto Diate sebagaimana dimaksud ayat
(1)merupakan penggabungan dari Kelurahan Padang Kaduduak, Kelurahan Cubadak Air dan Kelurahan Tarok dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Tigo Koto Diate administrasi pemerintahan adalah 2,31 km2. secara

Pasal 6

Kelurahan Tigo Koto Diate mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Taratat Padang Kampuang Kecamatan Payakumbuh Utara;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Balai Jariang Kecamatan Payakumbuh Utara;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Padangdata Tanahmati Kecamatan Payakumbuh Barat;
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara. o4

Pasal 7

Peta Kelurahan Tigo Koto Diate tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Tigo Koto Diate dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.