DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagan wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahal dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 197O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 iiomor i9i; 1 @ L

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 20O5 tentang Kelurahan (kmbaran Negara Tahun 2O05 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 20O5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20O6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor O5); 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O7). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang menjadi Kelurahan Ikua Koto Dibalai tanggal Lima Memperhatikan o t Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dal WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Godang, Kecamatan Payakumbuh Utara. PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI. PEMBENTUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 Daerah adalah Kota Payakumbuh;

2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungiawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai. Menetapkan c V

Pasal 3

T\rjuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ke sej ahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
(2)Kelurahan Ikua Koto Dibalai sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Ikua Koto Dibalai administrasi pemerintahan adalah 1,85 km2. secara

Pasal 6

Kelurahan Ikua Koto Diba-lai mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan Kelurahan Tigo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Tiakar dan Kelurahan Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Tiatar Kecamatan Payakumbuh Timur;
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah dan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara. c U

Pasal 7

Peta Kelurahan lkua Koto Dibalai tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat {1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu unhrk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagan wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahal dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 20O5 tentang Kelurahan (kmbaran Negara Tahun 2O05 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 20O5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20O6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 20O8 Nomor O5); 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O7). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang menjadi Kelurahan Ikua Koto Dibalai tanggal Lima Memperhatikan o t Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dal WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Godang, Kecamatan Payakumbuh Utara. PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI. PEMBENTUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 Daerah adalah Kota Payakumbuh;

2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungiawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai. Menetapkan c V

Pasal 3

T\rjuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ke sej ahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Ikua Koto Dibalai;
(2)Kelurahan Ikua Koto Dibalai sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Muaro, Kelurahan Pasia, Kelurahan Taruko dan Kelurahan Balai Cacang dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Ikua Koto Dibalai administrasi pemerintahan adalah 1,85 km2. secara

Pasal 6

Kelurahan Ikua Koto Diba-lai mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Ompang Tanah Sirah dan Kelurahan Tigo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Tiakar dan Kelurahan Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Tiatar Kecamatan Payakumbuh Timur;
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah dan Kelurahan Balai Tongah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara. c U

Pasal 7

Peta Kelurahan lkua Koto Dibalai tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat {1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.