DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Balai Tongah Koto. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (kmbaran Negara Tahun f956 Nomor 19i; 1 ov '0

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lcmbaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2O08 tentang Organisasi Tata Keda Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O5);
10.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O13 Nomor O7). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Balai Jariang, Kelurahan Balai Gadang dan Kelurahan Balai Gurun tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Balai Jariang, Kelurahan Balai Gadang dan Kelurahan Balai Gurun menjadi Kelurahan Ba-lai Tongah Koto tanggal Enam Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Godang Kecamatan Payakumbuh Utara. Memperhatikan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII-A.N RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN BALAI TONGAH KOTO. PEMBENTUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahal adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingal, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Balai Tongah Koto. @/ L Pasa.l 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam ralgka r-[ewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Balai Tongah Koto;
(2)Kelurahan Balai Tongah Koto sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Balai Jariarg, Kelurahan Balai Gadang dan Kelurahan Balai Gurrn dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara. Begtan Kedua Luas Wilayah

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Balai Tongah Koto administrasi pemerintahan adalah 0,68 km2. secara

Pasal 6

Kelurahan Balai Tongah Koto mempunyai batas wilayah:

a.sehlah utara berbatas dengan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, Kelurahan Tigo Koto Diate dan Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utaya;
b.sebelah timur berbatas dengan kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara dan kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapalrajo Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur; a V
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai darr Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 7

Peta Kelurahan Balai Tongah Koto tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terl'adinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Balai Tongah Koto dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk kelurahan dilal<sanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1)Sebelum Kelurahan Balai Tongah Koto diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan;
(2)Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Balai Tongah Koto dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan kmbaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lcmbaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2O08 tentang Organisasi Tata Keda Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O5);
10.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2O13 Nomor O7). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Balai Jariang, Kelurahan Balai Gadang dan Kelurahan Balai Gurun tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Balai Jariang, Kelurahan Balai Gadang dan Kelurahan Balai Gurun menjadi Kelurahan Ba-lai Tongah Koto tanggal Enam Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Godang Kecamatan Payakumbuh Utara. Memperhatikan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKII-A.N RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN BALAI TONGAH KOTO. PEMBENTUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewaj ibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahal adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingal, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Balai Tongah Koto. @/ L Pasa.l 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam ralgka r-[ewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Balai Tongah Koto;
(2)Kelurahan Balai Tongah Koto sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Balai Jariarg, Kelurahan Balai Gadang dan Kelurahan Balai Gurrn dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara. Begtan Kedua Luas Wilayah

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Balai Tongah Koto administrasi pemerintahan adalah 0,68 km2. secara

Pasal 6

Kelurahan Balai Tongah Koto mempunyai batas wilayah:

a.sehlah utara berbatas dengan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah, Kelurahan Tigo Koto Diate dan Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utaya;
b.sebelah timur berbatas dengan kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara dan kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapalrajo Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur; a V
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai darr Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 7

Peta Kelurahan Balai Tongah Koto tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terl'adinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Balai Tongah Koto dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Sebelum Kelurahan Balai Tongah Koto diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan;
(2)Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Balai Tongah Koto dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan.