DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagran wilayah kerja serta sarana dan prasarzrna pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Al3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 197O tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor i9); 1 v $-,

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (kmbaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan l,embaran Negara Nomor 4588];
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20O5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O5);
10.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 07). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Bunian dan Kelurahan Balai Baru tentalg Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Bunian dan Kelurahan Balai Baru menjadi Kelurahan Kapalo Koto Dibalai tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Godang, Kecamatan Payakumbuh Utara. Memperhatikan v &, Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN KAPALO KOTO DIBAT.A.I. PEMBENTUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksalakan tugas dan kewaj ibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungiawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru. &/

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan lkpalo Koto Dibaiai. \, Pasa] 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesej ahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH Bagran Pertama Pembentukan

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
(2)Kelurahan Kapalo Koto Dibalai sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Bunian dan Kelurahan Balai Baru dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Kapalo Koto Dibalai administrasi pemerintahan adalah 0,62 krrf . secara

Pasal 6

Kelurahan Kapalo Koto Dibalai mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengal Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Balai Tongah Koto dan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapalrajo Kecamatan Payakumbuh Utara;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara;
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Tanah Subarang Padang dan Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat. uu

Pasal 7

Peta Kelurahan Kapalo Koto Dibalai tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1)Sebelum Kelurahan Kapalo Koto Dibalai diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan;
(2)Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagran wilayah kerja serta sarana dan prasarzrna pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Al3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (kmbaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan l,embaran Negara Nomor 4588];
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 20O5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O5);
10.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 07). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Bunian dan Kelurahan Balai Baru tentalg Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Bunian dan Kelurahan Balai Baru menjadi Kelurahan Kapalo Koto Dibalai tanggal Empat Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Ruang Rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Godang, Kecamatan Payakumbuh Utara. Memperhatikan v &, Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN KAPALO KOTO DIBAT.A.I. PEMBENTUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksalakan tugas dan kewaj ibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungiawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru. &/

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan lkpalo Koto Dibaiai. \, Pasa] 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesej ahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH Bagran Pertama Pembentukan

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Kapalo Koto Dibalai;
(2)Kelurahan Kapalo Koto Dibalai sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Koto Baru, Kelurahan Bunian dan Kelurahan Balai Baru dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Utara.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Kapalo Koto Dibalai administrasi pemerintahan adalah 0,62 krrf . secara

Pasal 6

Kelurahan Kapalo Koto Dibalai mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengal Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Balai Tongah Koto dan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapalrajo Kecamatan Payakumbuh Utara;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara;
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Tanah Subarang Padang dan Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat. uu

Pasal 7

Peta Kelurahan Kapalo Koto Dibalai tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

Pasal 11

(1)Sebelum Kelurahan Kapalo Koto Dibalai diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan;
(2)Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan.