DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Penetapan Bab IV Pengembangan Bab V Penelitian Bab VI Pemanfaatan Bab VII Pembinaan Bab VIII Pengendalian Bab IX Pengawasan Bab X Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Bab XI Sistem Informasi Bab XII Peran Serta Masyarakat Bab XIII Pembiayaan Bab XIV Penyidikan Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 2

Pangan Berkelanjutan diselenggarakan +

e.keterbukaan dan akuntabilitas;
f.kebersamaan dan gotong-royong;
g.partisipatif;
h.keadilan;
i.keserasian, keselarasan, dankeseimbangan;
j.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k.desentralisasi;
l.tanggung jawab;
m.keragaman; dan
n.sosial dan budaya.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan;
b.penetapan;
c.pengembangan;
d.penelitian;
e.pemanfaatan;
f.pembinaan;
g.pengendalian;
h.pengawasan;
i.perlindungan dan pemberdayaarr petani; t

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat agar memiliki kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.
j.sistim informasi
k.peran serta masyarakat; dan
l.pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap:
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.l,ahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (21 Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Lahan Pertanian Basah.
(3)Rencana perlindungan Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap lahan yang diperuntukan sebagai l,ahan pengganti-
(4)Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Lahan Pertanian Basah yang memiliki produktivitas l'ahan potensial'

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas men5rusun program kegiatan Perlindungan l,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (21 PenJrusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahaP :
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
3. c.konsultasi Publik.
(3)Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan memPerhatikan: It
1. a.kondisi sosial dan ekonomi Petani, kesesuaian dan kemampuan Lahan;
2. b.pemetaan [,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. c.identifikasi lahan pertanian yang dijadikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan status kepemilikan Lahan; dan
4. d.rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 7

(1)Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud da,lam Pasal 6 Dinas dibantu oleh tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (21 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berasal dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.pemangku kepentingan ; dan
3. c.masyarakat Petani.
(3)Ketentuan mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang membidangi unsur perencanaan daerah dan pertanian. (21 Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disampaikan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah'
(3)Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.lokasi dan jumlah luas l,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pembiayaan. ((

Pasal 9

Perencanaan Perlindungan l,ahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berkelanjutan dimuat dalam

BAB III

PENETAPAN

Pasal 10

(1)Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi tanggungiawab Dinas. (21 Proses dan tahapan penetapan La.han Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi kepada Petani dan pemilik l,ahan;
2. b.inventarisasi luas lahan pertanian di Daerah; dan
3. c.rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait'

Pasal 11

proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui inventarisasi luas lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2)huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria penetapar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Penetapanl,ahanPertanianPanganBerkelanjutanmenjadibagiandari penetapan rencana tata ruang Daerah' (21 Penetapan l,ahan Pertanian Palgan Berkelanjutan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi'

Pasal 13

(1)Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 meliputi :
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (21 Penetapan Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a terdiri dari luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan luas Lahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…