DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 346

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g.menetapkan KPA;
h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; I. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, walikota juga berwenang untuk menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(4)Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(5)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.Kepala SKPD selaku PA.
(6)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan 10 kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(7)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 6

(1)Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
(2)Ketentuan mengenai Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi di bidang penyusunan rancangzrn APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.memimpin TAPD.
(2)Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah paling sedikit meliputi:
1. a.koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi dalam penJrusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
3. c.koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Walikota.
(4)Koordinator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Walikota dalam menJrusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. ll

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
1. a.men)rusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan peraturan Daerah tentang APBD, ranc€rngan peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rErncangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan fungsi BUD;
5. e.mengelola investasi;
6. f.menetapkan Anggaran Kas;
7. g.melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
8. h.membuka Rekening Kas Umum Daerah;
9. i.membuka rekening penerimaan;
10. j.membuka rekening pengeluaran;
11. k.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
12. l.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
1. a.men]rusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. i.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(l) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D; t2

Pasal 8

d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran ApBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f.menyimpan uang daerah;
g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengalola/ menatausahakan investasi;
h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/ KPA atas Beban APBD;
i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
j.melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
k.melakukan penagihan Piutang Daerah;
1. 1.menyiapkan Anggaran Kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji Anggaran Kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
m.melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
n.menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

(4)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungiawab kepada PPKD selaku BUD.
(5)Walikota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari I (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali.

Pasal 10

(1)Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
1. a.men)rusun RKA SKPD;
2. b.menyusun DPA SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan angaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
9. i.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; L menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
12. m.menetapkan jabatan lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
13. n.men1rusun Anggaran Kas SKPD;
14. o.melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; l3
15. p.menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
16. q.men5rusun dokumen pemberian bantuan sosial;
17. r.melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
18. s.menJrusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
19. t.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggarar kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/ perjanjian ke{a sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. f.mengawasi palaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggungjawab kepada PA.
(6)Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pasal 12

(1)PA/ KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/ Unit SKPD selaku PPTK. 14
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/ KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Walikota.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional tertentu selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Walikota.
(4)Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/ KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

Pasal 14

(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf I untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM;
3. c.melakukan verilikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. e.menJrusun laporan keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.
(4)Dalam hal PPK SKPD berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA dapat menunjuk pejabat/pejabat fungsional tertentu lainnya sebagai PPK SKPD sementara sampai dengan PPK SKPD yang bersangkutan aktif kembali. l5

Pasal 15

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagaian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat
(2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
(2)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; dan
3. c.melakukan verihkasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.
(3)Dalam hal PPK Unit SKPD berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPA dapat menunjuk pejabat/pejabat fungsional tertentu lainnya sebagai PPK Unit SKPD sementara sampai dengan PPK Unit SKPD yang bersangkutan aktif kembali.

Pasal 16

(1)Walikota menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 17

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Walikota dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
(2)Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Walikota.

Isi peraturan

Teks346PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g.menetapkan KPA;
h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; I. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, walikota juga berwenang untuk menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(4)Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(5)Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.Kepala SKPD selaku PA.
(6)Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan 10 kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(7)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 6

(1)Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
(2)Ketentuan mengenai Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi di bidang penyusunan rancangzrn APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.memimpin TAPD.
(2)Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah paling sedikit meliputi:
1. a.koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi dalam penJrusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan
3. c.koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Walikota.
(4)Koordinator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Walikota dalam menJrusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. ll

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
1. a.men)rusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan peraturan Daerah tentang APBD, ranc€rngan peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rErncangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan fungsi BUD;
5. e.mengelola investasi;
6. f.menetapkan Anggaran Kas;
7. g.melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
8. h.membuka Rekening Kas Umum Daerah;
9. i.membuka rekening penerimaan;
10. j.membuka rekening pengeluaran;
11. k.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
12. l.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
1. a.men]rusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. i.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
10. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

(l) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D; t2

Pasal 8

d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran ApBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f.menyimpan uang daerah;
g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengalola/ menatausahakan investasi;
h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/ KPA atas Beban APBD;
i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
j.melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
k.melakukan penagihan Piutang Daerah;
1. 1.menyiapkan Anggaran Kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji Anggaran Kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
m.melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
n.menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

(4)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungiawab kepada PPKD selaku BUD.
(5)Walikota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari I (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali.

Pasal 10

(1)Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
1. a.men)rusun RKA SKPD;
2. b.menyusun DPA SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan angaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
9. i.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; L menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
12. m.menetapkan jabatan lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
13. n.men1rusun Anggaran Kas SKPD;
14. o.melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; l3
15. p.menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
16. q.men5rusun dokumen pemberian bantuan sosial;
17. r.melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
18. s.menJrusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
19. t.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggarar kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/ perjanjian ke{a sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. f.mengawasi palaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggungjawab kepada PA.
(6)Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pasal 12

(1)PA/ KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/ Unit SKPD selaku PPTK. 14
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/ KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Walikota.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional tertentu selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Walikota.
(4)Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/ KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

Pasal 14

(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf I untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM;
3. c.melakukan verilikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. e.menJrusun laporan keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.
(4)Dalam hal PPK SKPD berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA dapat menunjuk pejabat/pejabat fungsional tertentu lainnya sebagai PPK SKPD sementara sampai dengan PPK SKPD yang bersangkutan aktif kembali. l5

Pasal 15

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagaian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat
(2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
(2)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; dan
3. c.melakukan verihkasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.
(3)Dalam hal PPK Unit SKPD berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPA dapat menunjuk pejabat/pejabat fungsional tertentu lainnya sebagai PPK Unit SKPD sementara sampai dengan PPK Unit SKPD yang bersangkutan aktif kembali.

Pasal 16

(1)Walikota menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 17

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Walikota dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
(2)Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Walikota.