DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 238

Lembaga terkait

Ringkasan

Jenis Pajak terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

(3)Masa Pajak yang menjadi dasar bagr Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimafla dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu I (satu) bulan kaleder.
(4)Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. (21 Wajib PBB-P2 adaiah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan /atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

(1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatlcan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ;
(1)(2t
1. c.Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggala:r purbakala, atau yang sejenis;
2. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
3. e.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsuLat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
4. f.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh Badan/atau perwakilan lembaga internasional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. g.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh WaIi Kota; dan
6. h.Bumi dan/ atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perke mbangan wilayah Daerah. Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayaf (21 diatur dengan Peraturan Wali Kota. Pengaturan penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6 7 (s)

Pasal 8

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20ol" (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak. (21 Besaran Persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan :
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/ atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah. {8}
(3)Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1olo (nol koma satu persen). (21 Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,057o (nol koma nol lima persen).
(1)

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-F2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 s€legaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2t. Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat tedadinya kepemilikan, penguasaan, dan /atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. Tahun PBB-P2 adalah jangka walrtu 1(satu) tahun kalender. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2. Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada a1'at (1) merupakan u'ila1'ah Daerah tempat Bumi dan/ atau Bangunan berikut berada:

a.perairan darat dan Bangunan di atasnya, dan
b.Bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan. (2t

(3)(41 (s)
(6)Paragral 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 11

(l) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. l2l Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1)Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (21 Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena: jual beli; tukar-menukar; hibah; hibah wasiat; waris; I 2 3 4 5
  1. 6.pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
  2. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  3. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  4. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; I 0. penggabungan usaha; I 1. peleburan usaha;
  5. 12.pemekaran usaha; atau
  6. 13.hadiah; dan
2. b.pemberian hak baru karena:
3. l.kelanjutan pelepasan hak; atau
  1. 2.di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan. (41 Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan:
7. a.untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya y'ang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
8. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan /atau untuk pelaksanaan pembangunal guna kepentingan umum;
9. c.untuk Badan atau perrvakilan lembaga intemasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
10. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
11. e.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
12. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
13. g.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
14. h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ikiteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
(6)Iftiteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekedaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

(1)Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak. (21 Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.harga transaksi untuk jual beli;
2. b.nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
3. c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan P4lak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp8O.0OO.OO0,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(5)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris 56legaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a ang!<a 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu dera.iat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp3OO.OOO.OOO,OO (tiga ratus juta rupiah).
(6)Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp30O.00O.OOO,OO (tiga ratus juta ntpiah). (71 Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi tanah ulayat yang diperoleh dan tidak dapat dijual atau diwariskan kembali.

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 57" (lima persen)

Pasal 15

(1)Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5) atau ayat
(6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (21 Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat teg'adinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
1. a.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
2. b.pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
3. c.pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan halnya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
4. d.pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
5. e.pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai keianjutan dari pelepasan hak; f, pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
6. g.pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(3)Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli. {4} Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Isi peraturan

Teks238PDFHirarki

Memuat teks peraturan…