Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan t Daerah ini, terdiri dari : a. Hp MP Ang — . LAMPIRAN XIII LAMPIRAN I LAMPIRAN II LAMPIRAN III LAMPIRAN IV LAMPIRAN V LAMPIRAN VI LAMPIRAN VII LAMPIRAN VIII LAMPIRAN IX LAMPIRAN X LAMPIRAN XI LAMPIRAN XII LAMPIRAN XIV LAMPIRAN XV LAMPIRAN XVI LAMPIRAN XVII LAMPIRAN XVIII : LAMPIRAN XIX LAMPIRAN XX : Laporan Realisasi Anggaran, yang terdiri atas:
1.Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi,
2.Ringkasan Realisasi APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan,
3.Rincian Realisasi APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dan
4.Rekapitulasi dan realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, : Laporan Operasional, : Laporan Perubahan Ekuitas, : Neraca: : Laporan Arus Kas, : Catatan atas Laporan Keuangan, : Daftar rekapitulasi piutang daerah, : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak g tertagih, : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah, : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, : Daftar rekapitulasi aset lainnya, : Daftar dana cadangan daerah, : Daftar kewajiban jangka pendek, Daftar kewajiban jangka panjang: : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, dan : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri atas:
1.Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah: dan
2.Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah.