DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 211

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); Unda-ng-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); b C d 1 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tel:tang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l.embaral Negara Republik Indonesia Nomor 68s6); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s29a); Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2O12 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 l2 Nomor 567); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi, dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 269); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: MenetAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat;
b.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat;
c.memulihkan Fungsi Sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian;
d.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial; dan
e.meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berasaskan :

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;'
e.keterbukaan;
f.akuntabilitas;
g.partisipasi;
h.profesionalitas;dan
i.keberlanjutan. Ruang lingkup Sosial meliputi:

Pasal 4

pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan

a.tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
c.sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
d.pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS;
e.peran serta masyarakat;
f.pemeliharaan taman makam pahlawan;
g.koordinasi; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
(2)Tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosiat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggar€rn pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya /bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
3. c.memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
4. d.memelihara taman makam pahlawan; dan
5. e.melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesej ahteraan Sosial meliputi:

a.penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
b.koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya;
c.pemberian izin dan pengawas€rn pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
d.pemeliharaan taman malam pahlawan; dan
e.pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB III

PEI\TYELENGGARAAN KESF^IAHTERAAN SOSIAL

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan program di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
1. a.perseorangan;
2. b.Keluarga;
3. c.kelompok; dan/atau
4. d.masyarakat.
(3)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.penyandang disabilitas;
4. d.keterpencilan;
5. e.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana; dan/atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimalsud dalam Pasal 7 meliputi:

a.RehabilitasiSosial;
b.Jaminan Sosial;
c.Pemberdayaan Sosial; dan
d.Perlindungan Sosial.

(2)Tanggungiawab sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti;
2. b.melaksanakan norma, standar prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti;
3. c.mengalokasikan €rnggaran pembiayaan dan belanja Daerah untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti;
4. d.menyusun rencana keda Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti secara berkala dan berkelanjutan ;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti;
6. f.membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti sesuai dengan tanggungiawabnya; dan
7. g.membangun sistem rujukan antar organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam Keluarga, masyarakat maupun Panti.
(2)Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam rangka memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, Keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan Fungsi Sosialnya secara wajar.
(3)Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:
1. a.anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. b.anak yang memerlukan pengembangan Fungsi Sosial;
3. c.anak jalanan;
4. d.anak balita;
5. e.Anak Terlantar;
6. f.penyandangdisabilitasterlantar;
7. g.penyandang disabilitas non terlantar;
8. h.tuna susila;
9. i.korban perdagangan orang;
10. j.korban tindak kekerasan;
11. k.Lanjut Usia Terlantar
12. l.Lanjut Usia Non Terlantar; dan
13. m.korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adlktif Lainnya. Pasal 1l (l) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan StandarRehabilitasi Sosialdengan pendekatan profesi pekerjaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial dilaksanakan diluar Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pasa-l l2
(1)Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
1. a.rehabilitasi sosial dasar; dan
2. b.rehabilitasi sosial lanjutan.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.pendekatan awal;
2. b.asesmen;
3. c.pen5rusunan rencana intervensi;
4. d.intervensi;
5. e.resosialisasi;
6. f.terminasi; dan
7. g.bimbingan lanjut.
(3)Pendekatan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan terdiri atas:
1. a.sosialisasi dan konsultasi;
2. b.identifikasi;
3. c.motivasi;
4. d.seleksi; dan
5. e.penerimaan.
(4)Tahapan berupa penyusunan rencana intervensi dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial

Pasal 13

(1)Wafikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti.
(2)Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial diluar Panti dilakukan pada:
1. a.rumah singgah atau nama lain; dan/atau
2. b.pusat kesejahteraan sosial.
(3)Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.penyandangdisabilitas terlantar;
2. b.anak terlantar;
3. c.lanjut usia terlantar; dan
4. d.gelandangan dan pengemis.

Pasal 14

Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti dilakukan terhadap penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria:

a.tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
b.masih ada perseorangan Keluarga, dan fatau masyarakat yang mengurus.

Pasal 15

(1)Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti dilakukan terhadap Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria:
1. a.perseorangan atau kepala Keluarga berusia 19 (Sembilarr belas) tahun sampai dengan 6O (enam puluh) tahun;
2. b.tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
3. c.tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
4. d.masih ada perseorangan, Keluarga, dan /atau masyarakat yang peduli.
(2)Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap kepala Keluarga, istri/ suami, dan anaknya.

Isi peraturan

Teks211PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat;
b.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat;
c.memulihkan Fungsi Sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian;
d.meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial; dan
e.meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berasaskan :

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;'
e.keterbukaan;
f.akuntabilitas;
g.partisipasi;
h.profesionalitas;dan
i.keberlanjutan. Ruang lingkup Sosial meliputi:

Pasal 4

pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan

a.tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
c.sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
d.pendataan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS;
e.peran serta masyarakat;
f.pemeliharaan taman makam pahlawan;
g.koordinasi; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
(2)Tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosiat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggar€rn pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya /bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
3. c.memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
4. d.memelihara taman makam pahlawan; dan
5. e.melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesej ahteraan Sosial meliputi:

a.penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
b.koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya;
c.pemberian izin dan pengawas€rn pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
d.pemeliharaan taman malam pahlawan; dan
e.pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB III

PEI\TYELENGGARAAN KESF^IAHTERAAN SOSIAL

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk pelaksanaan kegiatan dan program di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
1. a.perseorangan;
2. b.Keluarga;
3. c.kelompok; dan/atau
4. d.masyarakat.
(3)Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.penyandang disabilitas;
4. d.keterpencilan;
5. e.ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana; dan/atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimalsud dalam Pasal 7 meliputi:

a.RehabilitasiSosial;
b.Jaminan Sosial;
c.Pemberdayaan Sosial; dan
d.Perlindungan Sosial.

(2)Tanggungiawab sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti;
2. b.melaksanakan norma, standar prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti;
3. c.mengalokasikan €rnggaran pembiayaan dan belanja Daerah untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti;
4. d.menyusun rencana keda Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti secara berkala dan berkelanjutan ;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti;
6. f.membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti sesuai dengan tanggungiawabnya; dan
7. g.membangun sistem rujukan antar organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam Keluarga, masyarakat maupun Panti.
(2)Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam rangka memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, Keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan Fungsi Sosialnya secara wajar.
(3)Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi:
1. a.anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. b.anak yang memerlukan pengembangan Fungsi Sosial;
3. c.anak jalanan;
4. d.anak balita;
5. e.Anak Terlantar;
6. f.penyandangdisabilitasterlantar;
7. g.penyandang disabilitas non terlantar;
8. h.tuna susila;
9. i.korban perdagangan orang;
10. j.korban tindak kekerasan;
11. k.Lanjut Usia Terlantar
12. l.Lanjut Usia Non Terlantar; dan
13. m.korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adlktif Lainnya. Pasal 1l (l) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan StandarRehabilitasi Sosialdengan pendekatan profesi pekerjaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial dilaksanakan diluar Panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pasa-l l2
(1)Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
1. a.rehabilitasi sosial dasar; dan
2. b.rehabilitasi sosial lanjutan.
(2)Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.pendekatan awal;
2. b.asesmen;
3. c.pen5rusunan rencana intervensi;
4. d.intervensi;
5. e.resosialisasi;
6. f.terminasi; dan
7. g.bimbingan lanjut.
(3)Pendekatan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan terdiri atas:
1. a.sosialisasi dan konsultasi;
2. b.identifikasi;
3. c.motivasi;
4. d.seleksi; dan
5. e.penerimaan.
(4)Tahapan berupa penyusunan rencana intervensi dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial

Pasal 13

(1)Wafikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti.
(2)Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial diluar Panti dilakukan pada:
1. a.rumah singgah atau nama lain; dan/atau
2. b.pusat kesejahteraan sosial.
(3)Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.penyandangdisabilitas terlantar;
2. b.anak terlantar;
3. c.lanjut usia terlantar; dan
4. d.gelandangan dan pengemis.

Pasal 14

Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti dilakukan terhadap penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria:

a.tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
b.masih ada perseorangan Keluarga, dan fatau masyarakat yang mengurus.

Pasal 15

(1)Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti dilakukan terhadap Gelandangan dan Pengemis dengan kriteria:
1. a.perseorangan atau kepala Keluarga berusia 19 (Sembilarr belas) tahun sampai dengan 6O (enam puluh) tahun;
2. b.tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
3. c.tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
4. d.masih ada perseorangan, Keluarga, dan /atau masyarakat yang peduli.
(2)Rehabilitasi Sosial dasar diluar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap kepala Keluarga, istri/ suami, dan anaknya.