DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 3. Pengawasan Koperasi 4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 6. Pendanaan 7. Peran Serta Masyarakat 8. Pembinaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.

20.Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat LHPKK adalah dokumen laporan tertulis berisi hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi. 2 1. Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang selanjutnya disingkat KKPKK adalah pedoman pemeriksaan yang memuat data tercatat dan dokumen yang dikumpulkan dan diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan.
22.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oieh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

Pasal 2

(1)Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam.
(2)lzin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.izin Usaha; dan
2. b.izrn Operasional.

Pasal 3

(1)Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l2l huruf a yaitu Izin usaha simpan pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas:
1. a.lzin KSP/USP; dan
2. b.lzin KSPPS /USPPS. (21 lzin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
3. a.izin pembukaan kantor cabang;
4. b.izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
5. c.izin pembukaan kantor kas.

Pasal 4

KSP/USP dan KSPPS/USPPS dalam memperoleh izin usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.bukti setoran modai sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
b.bukti setoran modal yang ditempatkan Koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama Koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
c.rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
d.administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
e.nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengeiola;
f.memiliki kantor dan sarana kerja; dan
g.memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Daerah atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSNMUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.

Pasal 5

(1)Modal sendiri KSP/KSPPS sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dalam bentuk tabungan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.modai KSP/KSPPS Primer ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
2. b.modal KSP/KSPPS Sekunder ditetapkan paling sedikit Rp50.000.000,00 (1ima puluh juta rupiah);
(2)Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap sebagaimana dalam Pasal 4 huruf b yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk tabungan, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
2. b.modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

(ll lzin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota.

(2)Permohonan perizinan meliputi:
1. a.pendaftaran;
2. b.penerbitan izin usaha berdasarkan Komitmen; dan
3. c.pemenuhan komitmen izin usaha.
(3)Pelaksanaan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(l) lzin Usaha berlaku efektif setelah Koperasi menyelesaikan Komitmen.

(2)Koperasi yang belum memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilarang melakukan aktifitas usaha simpan pinjam.

Pasal 9

Segala bentuk pelayanan perizinan usaha simpan pinjam Koperasi tidak dikenakan biaya.

Pasal 10

Izin usaha berlaku selama badan hukum Koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Persyaratan lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku sebagai komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha diterbitkan.
(2)Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 11

Pembukaan kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi memenuhi persyaratan meliputi:

a.memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
b.bagi KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
c.mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;
d.mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
e.memiliki modal ke{a untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
f.memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g.memiliki persetu.juan pembukaan Kantor Cabang dari Wali Kota;
h.memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
i.memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
j.calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 12

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dilaksanakan dengan peryaratan:

a.memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
b.Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
c.mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka;
d.memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e.memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Wali Kota jika tidak memiliki Kantor Cabang di Daerah;
f.memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
g.memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
h.calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…