DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Ringkasan

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 1956 Nomor 1e); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenlang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); I 2 2 4 WALIKOTA PAYAKUMBUH PROPINSI SUMATERA BARAT Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
4.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang - undangan.
5.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
7.Hak Keuangan dan Administratif adalah hak yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD berupa Penghasilan, T\rnjangan Kesejahteraan, Uang Jasa Pengabdian dan belanja penunjang kegiatan DPRD termasuk pengelolaannya. 5 6 7 tu

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESRIAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan meliputi :
1. 1.Tunjangan komunikasi intensif; dan
2. 2.Tunjangan reses.

(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (l) huruf huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 807o (delapan puluh persen) dari Uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi anggota DPRD sebesar 757o (tujuh puluh lima persen) dari Uang representasi ketua DPRD.
(5)Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal I bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(6)Tanegal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur, maka uang representasi diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.Uang representasi;
  2. 2.Tunjangan keluarga;
  3. 3.T[njangan beras;
  4. 4.Tunjangan paket;
  5. 5.Tunjanganjabatan;
  6. 6.Tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 3

(3)Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti. (a) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga dan tunjangan beras diterima pada hari ke{a berikutnya.

Pasal 5

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar lO%o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(3)Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang paket diterima pada hari keq'a berikutnya.

Pasal 6

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145%o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal I bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(3)Tanggal I bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan diterima pada hari ke{a berikutnya.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.ketua, sebesar 7,5olo (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4o/o {empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3o/o (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan a-lat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat {21 diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. tl {r,
(4)Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
1. a.masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan sampai dengan % (setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;
2. b.masa bakti lebih dan | % (satu setengah) bulan sampai dengan dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;
3. c.masa bakti lebih dari 2 % (dua setengah) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan diberikan tunjangan sebesar 3 (tiga) bulan tunjangan alat kelengkapan;
4. d.masa bakti lebih dari 3 % (tiga setengah) bulan sampai dengan dengan 4 (empat) bulan diberikan tunjangan sebesar 4 (empat) bulan tunjangan alat kelengkapan.

Pasal 8

(llTunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kineq'a kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan kemampuan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Walikota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraanPimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan keg'a;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut. {v
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesej ahteraan berupa:
1. b.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. c.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(l)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
(5)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan ke{a dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan ker;'a dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…