DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Tehadap PErumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh.
2. 3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
3. 4.Perangkat Daerah adalah satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
4. 5.Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perumalean dan Kawasan Permukiman, Pekeq'aan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup.
5. 6.Bangunan Gedung adalah wujud lisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. 7.Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. 8.Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaal.
8. 9.Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 1O. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. 11.Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangr-rnan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasaralra yang tidak memenuhi syarat. MEMUTUSI(AN:
10. 12.Pencegahan adalah tindakan yarrg dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
11. 13.Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
12. 14.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
13. 15.Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
14. 16.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
15. 17.Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum agar tetap laik fungsi.
16. 18.Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan Perbaikan dan pembalgunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
17. 19.Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni. 2O. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
18. 21.Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana.
19. 22.Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman.
20. 23.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
21. 24.Keanfan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
22. 25.Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela da,lam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang s€una, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Pasal 2

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh diselenggarakan berdasarkan asas:

a.asas kesejahteraan;
b.asas keadilan dan pemerataan;
c.asas keefisienan dan kemanfaatan;
d.asas kemandirian dan kebersamaal;
e.asas Kearifan Lokal;
f.asas kemitraan;
g.asas keserasian dan keseimbangan,
h.asas keterpaduan;
i.asas keterbukaan;
j.asas kelestarian dan keberlanjutan;
k.asas keselamatal, keama_nal, ketertiban dan keteraturan; dan
1. 1.asas kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh baru;
b.meningkatkan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sehingga menjadi Perumahan dan kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
c.mempertahankan Perumal'ran dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
d.meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh; dan
e.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh meliputi:

a.Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b.kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
c.Peningkatan Kua,litas terhadap Perumahal Kumuh dan Permukiman Kumuh;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan.

Pasal 4

(1)Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap masyarakat untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

BAB II

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Pasal 6

(1)Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru meliputi Pencegahan terhadap:
1. a.ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggr;
2. b.ketidaklengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
3. c.penumnan kualitas Rumah, Perumahan, dan Permukiman, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
4. d.pembangunan Rumah, Perumahan, dan Permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
(2)Dalam rangka pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimalsud pada ayat (l), Pemerintah Daerah membuat rencana Pencegahan terhadap tumbuhnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
(3)Rencana Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 disusun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang penataan rrang dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.
(4)Rencana Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan untuk pen5rusunan perencanaan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan.

Pasal 7

(1)Pencegahan terhadap tumbuh dal berkembangrrya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:
1. a.pengawasan dan pengendalian; dan
2. b.pemberdayaan masyarakat.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

Pasal 8

(1)Pengawasan dan pengendalian dalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilakukan atas kesesuaian terhadap:
1. a.perizitan;
2. b.standar teknis; dan
3. c.kelaikan fungsi.
(2)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
(3)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kesesuaian kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.
(4)Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Terkait.
(5)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Perangkat Daerah kepada Walikota dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizir:ar. sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan perizkta.n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukal terhadap pemenuhan standar teknis:
1. a.Bangunan Gedung;
2. b.jalan lingkungan;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.drainase lingkungan;
5. e.pengelolaan air limbah;
6. f.pengelolaan persampahan; dan
7. g.proteksi kebakaran.
(3)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan:
1. a.persyaratan administratif; dan
2. b.persyaratan teknis.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdapat ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah melakukan upaya penanganan melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan dengan cara:

a.pemantauan;
b.evaluasi; dan
c.pelaporan.

Pasal 11

(1)Pemantaual dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembang:nya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait dengan melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pemantauan langsung; dan/ atau
2. b.pemantauan secara tidak langsung.
(3)Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh.
(4)Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
1. a.data dan informasi mengenai kondisi yang ada pada perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.pengaduan masyarakat; dan
3. c.pemberitaan media massa.
(5)Pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

(1)Evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait dengan melibatkan peran masyarakat.
(2)Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah Terkait dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai secara terukur dan obyektif hasil pemantauan kesesuaial Perumahan dan Permukiman yang meliputi:
1. a.perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
2. b.kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dal Permukiman Kumuh.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…