DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp828.661.781.131,00 bertambah sebesar Rp22.347.329.959,00 sehingga menjadi Rp851.009.111.090,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l 14 Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69), 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 1Y Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALI KOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp828.661.781.131,00 (delapan ratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp22.347.329.959,00 (enam belas milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi Rp851.009.111.090,00 (delapan ratus lima puluh satu milyar sembilan juta seratus sebelas ribu sembilan puluh rupiah) terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.semula sebesar Rp755.878.488.772,00 (tujuh ratus lima puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), 3 7
2. 2.bertambah sebesar Rp6.916.564.743,00 (enam milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), dan
3. 3.jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp762.795.053.515,00 (tujuh ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).
b.Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.semula sebesar Rp828.661.781.131,00 (delapan ratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah):
2. 2.bertambah sebesar Rp22.347.329.959,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), dan
3. 3.jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp851.009.111.090,00 (delapan ratus lima puluh satu milyar sembilan juta seratus sebelas ribu sembilan puluh rupiah). Cc. pembiayaan Daerah terdiri atas:
4. 1.penerimaan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a) semula sebesar Rp72.783.292.359,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), b) bertambah sebesar Rp15.430.765.216,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah), dan c) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp88.214.057.575,00 (delapan puluh delapan milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
5. 2.pengeluaran pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), b) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan c) jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 14 4
6. 3.pembiayaan netto Daerah dengan rincian sebagai berikut: a) semula sebesar Rp72.783.292.359,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), b) bertambah sebesar Rp15.430.765.216,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah), dan c) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp88.214.057.575,00 (delapan puluh delapan milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.pendapatan asli Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.semula sebesar Rp147.847.509.292,00 (seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah),
2. 2.bertambah sebesar Rp10.143.442.754,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), dan 3.jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp157.990.952.046,00 (seratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat puluh enam rupiah).
b.pendapatan transfer dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.semula sebesar Rp608.030.979.480,00 (enam ratus delapan milyar tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah),
2. 2.berkurang sebesar Rp3.226.878.011,00 (tiga milyar delapan belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah), dan 3.jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar sebesar Rp604.804.101.469,00 (enam ratus empat milyar delapan ratus empat juta seratus satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah). 5 Lu
c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah):
2. 2.bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah): dan
3. 3.jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp41.673.402.980,00 (empat puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah): . berkurang sebesar Rp592.751.766,00 (lima ratus sembilan2. puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), dan .jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar3. Rp41.080.651.214,00 (empat puluh satu milyar delapan puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah).
2. b.retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp87.572.567.148,00 (delapan puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), . bertambah sebesar Rp4.962.069.140,00 (empat milyar2. sembilan ratus enam puluh dua juta enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah), dan
  2. 3.jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp92.534.636.288,00 (sembilan puluh dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). 6 1
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp12.381.453.735,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah),
  2. 2.bertambah sebesar Rp894.071.971 00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), dan
  3. 3.jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar sebesar Rp13.275.525.706,00 (tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp6.220.085.429,00 (enam milyar dua ratus dua puluh juta delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah),
  2. 2.bertambah sebesar Rp4.880.053.409,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh juta lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah), dan
  3. 3.jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar sebesar Rp11.100.138.838,00 (sebelas milyar seratus juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp583.551.636.133,00 (lima ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah),
  2. 2.berkurang sebesar Rp8.593.042.444,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), dan 3.jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar sebesar Rp574.958.593.689,00 (lima ratus tujuh 4 puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
2. b.pendapatan transfer antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp24.479.343.347,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah),
  2. 2.bertambah sebesar Rp5.366.164.433,,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), dan 3.jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan sebesar sebesar Rp29.845.507.780,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah),
  2. 2.bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah), dan 3.jumlah pendapatan hibah setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.belanja operasi dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.semula sebesar Rp749.026.189.911,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan milyar dua puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah):
2. 2.berkurang sebesar Rp10.944.874.355,00 (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), dan 3.jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp738.081.315.556,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan milyar 8 11 delapan puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
b.belanja modal dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.semula sebesar Rp78.847.034.707,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah),
2. 2.bertambah sebesar Rp27.354.749.343,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dan 3.jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar sebesar Rp106.201.784.050,00 (seratus enam milyar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah).
c.belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.semula sebesar Rp788.556.513,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah):
2. 2.bertambah sebesar Rp5.937.454.971,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), dan 3.jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp6.726.011.484,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sebelas ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp427.164.999.371,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah),
  2. 2.bertambah sebesar Rp618.040.448,00 (enam ratus delapan belas juta empat puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), dan
  3. 3.jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar sebesar Rp427.783.039.819,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar 14 tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
2. b.belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp298.453.977.377,00 (dua ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah):
  2. 2.berkurang sebesar Rp11.451.164.803,00 (sebelas milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah), dan
  3. 3.jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp287.002.812.574,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. c.belanja hibah dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp22.270.713.163,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah),
  2. 2.bertambah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 3.jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar sebesar Rp22.270.963.163,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
4. d.belanja bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp1.136.500.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah),
  2. 2.berkurang sebesar Rp112.000.00000 (seratus dua belas juta rupiah), dan 3.jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar sebesar Rp1.024.500.000,00 (satu milyar dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 10 24
1. a.belanja modal tanah dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp1.786.010.650,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah),
  2. 2.berkurang sebesar Rp138.820.250,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan 3.jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar sebesar Rp1.647.190.400,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
2. b.belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp26.545.795.232,00 (dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah),
  2. 2.bertambah sebesar Rp20.154.566.660,00 (dua puluh milyar seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), dan
  3. 3.jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar sebesar Rp46.700.361.892,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
3. c.belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp26.587.381.533,00 (dua puluh enam milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah),
  2. 2.bertambah sebesar Rp2.841.971.023,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah), dan 3.jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar sebesar Rp29.429.352.556,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah). 11 14
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp22.352.034.002,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu dua rupiah),
  2. 2.bertambah sebesar Rp3.815.163.160,00 (tiga milyar delapan ratus lima belas juta seratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah), dan 3.jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp26.167.197.162,00 (dua puluh enam milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah).
5. e.belanja modal aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp1.519.013.290,00 (satu milyar lima ratus sembilan belas juta tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah),
  2. 2.bertambah sebesar Rp715.668.750,00 (tujuh ratus lima belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan
  3. 3.jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar sebesar Rp2.234.682.040,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat puluh rupiah).
6. f.belanja modal aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.semula sebesar Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah),
  2. 2.berkurang sebesar Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan
  3. 3.jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 12 1

a.penerimaan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.semula sebesar Rp72.783.292.359,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah):
2. 2.bertambah sebesar Rp15.430.765.216,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah), dan
3. 3.jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp88.214.057.575,00 (delapan puluh delapan milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
b.pengeluaran pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah),
2. 2.bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah): dan
3. 3.jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). C. pembiayaan netto Daerah dengan rincian sebagai berikut:
4. 1.semula sebesar Rp72.783.292.359,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah),
5. 2.bertambah sebesar Rp15.430.765.216,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah), dan
6. 3.jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp88.214.057.575,00 (delapan puluh delapan milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1.semula sebesar Rp72.783.292.359,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), 13 ntr

(1)
(2)
(3)
(4)(S)

2.bertambah sebesar Rp15.430.765.216,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah): dan
3.jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp88.214.057.575,00 (delapan puluh delapan milyar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam laporan realisasi anggaran Daerah tahun anggaran 2025. Ketentuan mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
4. a.kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
5. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,
6. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau 14 If
7. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.lampiran I mencantumkan ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
b.lampiran II mencantumkan ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi.
c.lampiran III mencantumkan rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
d.lampiran IV mencantumkan rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
e.lampiran V mencantumkan rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
f.lampiran VI mencantumkan rekapitulasi perubahan Belanja untuk pemenuhan SPM.
g.lampiran VII mencantumkan sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan perubahan APBD.
h.lampiran VIII mencantumkan sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD. ii lampiran IX mencantumkan sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten/Kota
j.lampiran X mencantumkan daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan. 21
k.lampiran XI mencantumkan daftar piutang daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…