DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Infrastruktur Sumber Daya Air berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas daerah dan strategis nasional.

Pasal 10

(1)Infrastruktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.masjid agung;
2. b.stadion olahraga;
3. c.gedung olahraga;
4. d.sarana olahraga terbuka;
5. e.bangunan kebudayaan daerah; dan
6. f.Infrastruktur bangunan perkantoran dan bangunan pendukung lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat'
(2)Selain Infrastruktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur Bangunan Gedung berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Pasal 11

(1)Infrastruktur Jalan dal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi :
1. a.Jalan inspeksi sungai batang agam;
2. b.Jembatan yang melintasi sungai batang agam;
3. c.Jalan yang menghubungkan mesjid agung dengan sungai batang agam;
4. d.Jalan yang menghubungkan sarana olahraga, sarana pariwisata dan kebudayaan dan sarana publik lainnya dengan sungai batang agam; dan
5. e.bangunan pelengkap jalan.
(2)Selain Infrastruktur Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur Jalan dan jembatan berkelanjutan lainnya sesuai dengan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Pasal 12

(1)Infrastruktur air bersih dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi :
1. a.Infrastruktur sistem penyediaan air minum;
2. b.Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah;
3. c.Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; dan
4. d.Infrastruktur sistem drainase.
(2)Selain Infrastruktur air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur air bersih dan Sanitasi berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Pasal 13

(1)Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e meliputi :
1. a.Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau publik; dart
2. b.Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau privat yang dimanfaatkan publik-
(2)Infrastruktur Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e meliPuti :
1. a.Infrastruktur perparkiran;
2. b.Infrastruktur perdagangan sektor informal; dan
3. c.Infrastruktur Ruang Terbuka Non Hijau lainnya.
(3)Selain Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Pasal 14

(1)Dalam hal terdapat permasalahan atau hambatan dalam penyelenggaran Pembangunan Insfrastruktur Berkelanjutan, Perangkat Daerah Terkait wajib melakukan upaya penyelesaian permasalahan atau hambatan dengan cepat, tepat, efektif dan efisen.
(2)Dalam hal permasalahan atau hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat, maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
(3)Pimpinan Perangkat Daerah Terkait wajib melaporkan secara berkala kepada Walikota, upaya penyelesaian permasalahan atau hambatan dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
(4)Pimpinan perangkat daerah terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permasalahan atau hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Dalam rangka meminimalisir permasalahan atau hambatan dalam penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, pemegang hak atas tanah yang akan melepaskan hak atas tanah yang berada dalam Kawasan sungai batang agam, memberikan prioritas utama kepada Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 16

(1)Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta dengan menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
(2)Walikota memprakarsai penyediaan Pembangunan Infrastn-rktur Berkelanjutan yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha melalui skema KPBU.
(3)Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Badan Usaha dapat mengajukan pralarsa KPBU kepada Walikota.
(4)Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
2. b.layak secara ekonomi dan finansial; dan
3. c.Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan Infrastruktur.
(5)Badan Usaha pemrakarsa wajib men5rusun studi kelayalan atas KPBU yang diusulkan.
(6)Pelaksanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Pasal 17

(1)Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan yang dilakukan pada Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait.
(2)Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pemeliharaan Infrastruktur Berkelanjutan yarrg menjadi kewenangan Perangkat Daerah Terkait;
2. b.menata dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasar€rna Infrastruktur Berkelanjutan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Terkait;
3. c.menyediakan fasilitas pendukung dalam rangka optimalisasi fungsi Infrastruktur Berkelanjutan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Terkait; dan
4. d.mengoptimalkan peran serta masyarakat serta badan usaha.
(3)Pimpinan Perangkat Daerah Terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/ atau
3. c.sanksi kepegawaian lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan berpedoman pada:

a.perencanaan tata ruang Daerah;
b.perencanaan pembangunan Daerah;
c.Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
d.rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
e.rencana teknis pembangunan dan pengembangal Kawasan sungai batang agam.

BAB V

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 19

Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Daerah. Pengendalian dan pengawasan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam rangka menjamin pelaksanaan Fembang,nan Infrastruktur Berkelanjutan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat waktu. (21

Pasal 20

Pengendalian terhadap Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Infrastruktur Sumber Daya Air berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas daerah dan strategis nasional.

Pasal 10

(1)Infrastruktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.masjid agung;
2. b.stadion olahraga;
3. c.gedung olahraga;
4. d.sarana olahraga terbuka;
5. e.bangunan kebudayaan daerah; dan
6. f.Infrastruktur bangunan perkantoran dan bangunan pendukung lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat'
(2)Selain Infrastruktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur Bangunan Gedung berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Pasal 11

(1)Infrastruktur Jalan dal jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi :
1. a.Jalan inspeksi sungai batang agam;
2. b.Jembatan yang melintasi sungai batang agam;
3. c.Jalan yang menghubungkan mesjid agung dengan sungai batang agam;
4. d.Jalan yang menghubungkan sarana olahraga, sarana pariwisata dan kebudayaan dan sarana publik lainnya dengan sungai batang agam; dan
5. e.bangunan pelengkap jalan.
(2)Selain Infrastruktur Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur Jalan dan jembatan berkelanjutan lainnya sesuai dengan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Pasal 12

(1)Infrastruktur air bersih dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi :
1. a.Infrastruktur sistem penyediaan air minum;
2. b.Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah;
3. c.Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; dan
4. d.Infrastruktur sistem drainase.
(2)Selain Infrastruktur air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur air bersih dan Sanitasi berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Pasal 13

(1)Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e meliputi :
1. a.Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau publik; dart
2. b.Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau privat yang dimanfaatkan publik-
(2)Infrastruktur Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e meliPuti :
1. a.Infrastruktur perparkiran;
2. b.Infrastruktur perdagangan sektor informal; dan
3. c.Infrastruktur Ruang Terbuka Non Hijau lainnya.
(3)Selain Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Pasal 14

(1)Dalam hal terdapat permasalahan atau hambatan dalam penyelenggaran Pembangunan Insfrastruktur Berkelanjutan, Perangkat Daerah Terkait wajib melakukan upaya penyelesaian permasalahan atau hambatan dengan cepat, tepat, efektif dan efisen.
(2)Dalam hal permasalahan atau hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat, maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
(3)Pimpinan Perangkat Daerah Terkait wajib melaporkan secara berkala kepada Walikota, upaya penyelesaian permasalahan atau hambatan dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
(4)Pimpinan perangkat daerah terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan; dan/atau
2. b.teguran tertulis.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permasalahan atau hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Pasal 16

(1)Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta dengan menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
(2)Walikota memprakarsai penyediaan Pembangunan Infrastn-rktur Berkelanjutan yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha melalui skema KPBU.
(3)Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Badan Usaha dapat mengajukan pralarsa KPBU kepada Walikota.
(4)Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
2. b.layak secara ekonomi dan finansial; dan
3. c.Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan Infrastruktur.
(5)Badan Usaha pemrakarsa wajib men5rusun studi kelayalan atas KPBU yang diusulkan.
(6)Pelaksanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Pasal 17

(1)Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan yang dilakukan pada Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait.
(2)Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pemeliharaan Infrastruktur Berkelanjutan yarrg menjadi kewenangan Perangkat Daerah Terkait;
2. b.menata dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasar€rna Infrastruktur Berkelanjutan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Terkait;
3. c.menyediakan fasilitas pendukung dalam rangka optimalisasi fungsi Infrastruktur Berkelanjutan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Terkait; dan
4. d.mengoptimalkan peran serta masyarakat serta badan usaha.
(3)Pimpinan Perangkat Daerah Terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/ atau
3. c.sanksi kepegawaian lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan berpedoman pada:

a.perencanaan tata ruang Daerah;
b.perencanaan pembangunan Daerah;
c.Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
d.rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
e.rencana teknis pembangunan dan pengembangal Kawasan sungai batang agam.

BAB V

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pasal 20

Pengendalian terhadap Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan.