DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Padangtongah Balainanduo.

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Nomor 5234); { @L Memperhatikan
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan (l,embaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan Iembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentan;g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahvn 2OOZ Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Perahrran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Ke{a Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O5); 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 07). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Padang Tangah dan Kelurahan Balai Nan Duo tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Padang Tangah dan Kelurahan Balai Nan Duo menjadi Kelurahan Padangtongah Balainanduo tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ompek. @/ L Dengan Persehrjuan Bersama DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN PADANGTONGAH BALAINANDUO.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Padangtongah Baiainanciuo. @ [-

Pasal 3

Tirjuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Padangtongah Balainanduo;
(2)Kelurahan Padangtongah Balainanduo sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Padang Tangah dan Kelurahan Balai Nan Duo dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Padangtongah Balainanduo secara administrasi pemerintahan adalah O,79 krn2.

Pasal 6

Kelurahan Padangtongah Balainanduo mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Parik Rantang, Kelurahan Parak Bah.rang dan Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat;
c.sebelah selatan berbat-as dengan Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago Kecamatan Payakumbuh Barat; eL
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat.

Pasal 7

Peta Kelurahan Padangtongah Balainanduo tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Padangtongah Balainanduo dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi. Pasal lO Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1)Sebelum Kelurahan Padangtongah Balainanduo diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan;
(2)Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Padangtongah Balainanduo dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan. 0 \,

Pasal 12

Pusat pelayanan pemerintahan untuk sementara berada di kantor lurah yang berada di Padang Ta-ngah sampai ditetapkan kantor lurah dehnitif.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan merupakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Padangtongah Balainanduo.

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara Nomor 5234); { @L Memperhatikan
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO5 tentang Kelurahan (l,embaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan Iembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentan;g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahvn 2OOZ Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Perahrran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Ke{a Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor O5); 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 07). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Padang Tangah dan Kelurahan Balai Nan Duo tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Padang Tangah dan Kelurahan Balai Nan Duo menjadi Kelurahan Padangtongah Balainanduo tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ompek. @/ L Dengan Persehrjuan Bersama DEWAN PERWAKII-AN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN PADANGTONGAH BALAINANDUO.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Padangtongah Baiainanciuo. @ [-

Pasal 3

Tirjuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Padangtongah Balainanduo;
(2)Kelurahan Padangtongah Balainanduo sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penggabungan dari Kelurahan Padang Tangah dan Kelurahan Balai Nan Duo dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Padangtongah Balainanduo secara administrasi pemerintahan adalah O,79 krn2.

Pasal 6

Kelurahan Padangtongah Balainanduo mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Parik Rantang, Kelurahan Parak Bah.rang dan Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Ibuh Kecamatan Payakumbuh Barat;
c.sebelah selatan berbat-as dengan Kelurahan Tanjuanggodang Sungaipinago Kecamatan Payakumbuh Barat; eL
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat.

Pasal 7

Peta Kelurahan Padangtongah Balainanduo tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pasal 11

(1)Sebelum Kelurahan Padangtongah Balainanduo diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi kelurahan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan;
(2)Sebelum lembaga kemasyarakatan Kelurahan Padangtongah Balainanduo dibentuk, maka pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan tetap berada pada kelurahan sebelum digabungkan. 0 \,

Pasal 12

Pusat pelayanan pemerintahan untuk sementara berada di kantor lurah yang berada di Padang Ta-ngah sampai ditetapkan kantor lurah dehnitif.