DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik secara konvensional dan tradisional, sehingga diperlukan pedoman dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang benar untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup serta menciptakan kebersihan dan keindahan di lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan kota;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Payakumbuh maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengingat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratural Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang- Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 terrtang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O19 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentane Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 teotang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentarg Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor O lPKllMl2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Payakumbuh.
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelengga-raan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerl'a satu atau beberapa Distrik.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Nr Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
9.Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub- sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. 1 I . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengalgkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14.Operator Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
15.Mandi, Cuci, Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
16.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
17.Efluen adalah air hasil olahan dari sistem pengolahan air limbah.
18.Badan Usaha adalah suatu kesatuan y,uridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
19.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan or€rng yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di Daerah dengan yurisdiksi yang sama.
20.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas :

a.kesejahteraaan;
b.tanggung jawab;
c.manfaat;
d.keadilan dan pemerataan;
e.partisipatif;
f.kehati-hatian;
g.kelestarian dan keberlanjutan; dan
h.pencemar membayar.

Pasal 3

Peratrrran Daerah ini dimaksudkan :

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan Badan Usaha dalam penyelenggaraan SPALD; dan
b.sebagai landasan hukum untuk memberikan pelayanan dalam kegiatan SPALD.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
b.tercapainya kualitas Air Limbah Domestik yang memenuhi baku mutu;
c.menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
d.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
e.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.SPALD;
b.penyelenggaraan SPALD;
c.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
d.hak dan kewajiban;
e.kelembagaan;
f.peran serta masyarakat;
g.pendanaan;
h.pengawasan;
i.kerjasama; dan
j.insentif;

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

(1)Setiap Orang dan Badan Usaha dalam melakukan kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib menyelenggarakan SPALD;
(2)Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.air limbah kakus (block watefl; dan
2. b.air limbah non kakus (grey watefl.
(3)Penyelenggaraaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu antara sistem fisik dan sistem non fisik;
(4)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek teknis dan operasional;
(5)Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek kelembagaan, aspek keuangan dan aspek peran serta masyarakat.
(1)SPALD terdiri dari :
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.cakupan pelayanan;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.permeabilitas tanah;
6. f.kemampuan pendanaan Daerah;
7. g.kemiringan tanah; dan
8. h.kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 8

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari :

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimalsud dalam Pasal 8 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
1. a.cubluk kembar; dan/ atau
2. b.tangki septik sesuai staldar nasional indonesia.
(3)Sub-sistem pengolahan setempat berupa cubluk kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dibangun pada kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar.

Pasal 10

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(2)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(3)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan l0 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.MCK.
(4)Pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sitem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 11

Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik pada sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala danl atau te{adwal.

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan Air Limbah Domestik secara konvensional dan tradisional, sehingga diperlukan pedoman dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang benar untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup serta menciptakan kebersihan dan keindahan di lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan kota;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Payakumbuh maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Air Limbah Domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengingat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratural Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang- Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 terrtang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O19 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentane Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 teotang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentarg Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor O lPKllMl2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Payakumbuh.
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menyelengga-raan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerl'a satu atau beberapa Distrik.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Nr Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
9.Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub- sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. 1 I . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengalgkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14.Operator Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Operator adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik, baik Pemerintah maupun swasta yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
15.Mandi, Cuci, Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
16.Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
17.Efluen adalah air hasil olahan dari sistem pengolahan air limbah.
18.Badan Usaha adalah suatu kesatuan y,uridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
19.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan or€rng yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di Daerah dengan yurisdiksi yang sama.
20.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas :

a.kesejahteraaan;
b.tanggung jawab;
c.manfaat;
d.keadilan dan pemerataan;
e.partisipatif;
f.kehati-hatian;
g.kelestarian dan keberlanjutan; dan
h.pencemar membayar.

Pasal 3

Peratrrran Daerah ini dimaksudkan :

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan Badan Usaha dalam penyelenggaraan SPALD; dan
b.sebagai landasan hukum untuk memberikan pelayanan dalam kegiatan SPALD.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
b.tercapainya kualitas Air Limbah Domestik yang memenuhi baku mutu;
c.menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
d.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
e.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.SPALD;
b.penyelenggaraan SPALD;
c.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
d.hak dan kewajiban;
e.kelembagaan;
f.peran serta masyarakat;
g.pendanaan;
h.pengawasan;
i.kerjasama; dan
j.insentif;

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

(1)Setiap Orang dan Badan Usaha dalam melakukan kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib menyelenggarakan SPALD;
(2)Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.air limbah kakus (block watefl; dan
2. b.air limbah non kakus (grey watefl.
(3)Penyelenggaraaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu antara sistem fisik dan sistem non fisik;
(4)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek teknis dan operasional;
(5)Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek kelembagaan, aspek keuangan dan aspek peran serta masyarakat.
(1)SPALD terdiri dari :
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.cakupan pelayanan;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.permeabilitas tanah;
6. f.kemampuan pendanaan Daerah;
7. g.kemiringan tanah; dan
8. h.kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 8

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari :

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimalsud dalam Pasal 8 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik dari rumah tinggal dan/atau MCK.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
1. a.cubluk kembar; dan/ atau
2. b.tangki septik sesuai staldar nasional indonesia.
(3)Sub-sistem pengolahan setempat berupa cubluk kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dibangun pada kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar.

Pasal 10

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(2)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(3)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan l0 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.MCK.
(4)Pengolahan Air Limbah Domestik pada sub-sitem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.