DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Payakumbuh

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan mempakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang.

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (kmbaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234); dv 'o Memperhatikan
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan lembaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahwt 2OO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2O08 tentang Organisasi Tata Keq'a Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 05); 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O7). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sawah Padang tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sawah Padang menjadi Kelurahan Aua Kuniang tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Aula Kantor Camat Payakumbuh Selatan dan Berita Acara Kesepakatan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Aua Kuniang Pada Tanggd Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas Bertempat di Aula Pertemuan Kerapatan Adat Nagari Aua Kuniang tentang Penamaan Kelurahan Hasil Penggabungan Antara Kelurahan Sawah Padang darr Kelurahan Aur Kuning Menjadi Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang. erV Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SAWAHPADANG AUA KUNIANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau baglan kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang. OU

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BAE} III PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
(2)Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud ayat (l) merupakan penggabungan dari Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sawah Padang dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang secara administrasi pemerintahan adalah 2,72 Kfif .

Pasal 6

Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Kapalo Kntn Arn narr qa n Kc.-q rne ta n Pawa kr rrnhr rh Selaten'
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan. &u

Pasal 7

Peta Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang tercantum pada lampiran sebagai satu kesatual yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebaeai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Pasal 10

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata ke{a, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk kelurahan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan mempakan pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b.bahwa agar kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang.

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (kmbaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234); dv 'o Memperhatikan
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 159 Tambahan lembaran Negara Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan lembaran Negara Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahwt 2OO7 Nomor 89);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2OO6 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2O08 tentang Organisasi Tata Keq'a Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2OO8 Nomor 05); 1O. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor O7). Berita Acara Masyarakat Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sawah Padang tentang Kesepakatan Penggabungan Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sawah Padang menjadi Kelurahan Aua Kuniang tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Aula Kantor Camat Payakumbuh Selatan dan Berita Acara Kesepakatan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Aua Kuniang Pada Tanggd Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas Bertempat di Aula Pertemuan Kerapatan Adat Nagari Aua Kuniang tentang Penamaan Kelurahan Hasil Penggabungan Antara Kelurahan Sawah Padang darr Kelurahan Aur Kuning Menjadi Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang. erV Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH dan WALIKOTA PAYAKUMBUH MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SAWAHPADANG AUA KUNIANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2.Kota adalah Kota Payakumbuh;
3.Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Payakumbuh;
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat;
8.Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau baglan kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada;
9.Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang. OU

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.melaksanakan fungsi pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.mengembangkan potensi wilayah kelurahan;
d.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BAE} III PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang;
(2)Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang sebagaimana dimaksud ayat (l) merupakan penggabungan dari Kelurahan Aur Kuning dan Kelurahan Sawah Padang dalam wilayah Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang secara administrasi pemerintahan adalah 2,72 Kfif .

Pasal 6

Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang mempunyai batas wilayah:

a.sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur;
b.sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur;
c.sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Kapalo Kntn Arn narr qa n Kc.-q rne ta n Pawa kr rrnhr rh Selaten'
d.sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan. &u

Pasal 7

Peta Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang tercantum pada lampiran sebagai satu kesatual yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebaeai akibat terjadinya pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan Pengawasan pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, sosialisasi, arahan dan supervisi.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013