DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

1. objek dan subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor 2. struktur dan besaran tarif retribusi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan adanya penambahan objek retribusi baru dan adanya penghapusan objek retribusi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan KotaKota Besar dan KotaKota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
8.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (lembaran daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25);
9.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 9, angka 10, angka 12, angka 16 diubah, angka 20 dihapus, di antara angka 22 dan angka 23 disisipkan 2 (dua) angka, yaitu angka 22a dan angka 22b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
5.Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
7.Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagianbagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
10.Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga.
11.Tanda Uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu dari sebuah kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji berkala.
12.Kartu Tanda Uji Kendaraan adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan bermotor beroda sebagai tanda bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji.
13.Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
14.Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
15.Tempat pengujian adalah tempat dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor.
16.Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah Kendaraan Bermotor yang berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan kecuali kendaraan bermotor milik TNI dan Polri.
17.Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
18.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
19.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
20.Dihapus.
21.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 22a.Kendaraan bermotor beroda tiga adalah kendaraan bermotor beroda tiga yang memakai rumahrumah dan peruntukannya untuk mengangkut barang. 22b.Rumahrumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
23.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
24.Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
25.Penilaian Kondisi Teknis adalah penilaian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, komponen komponen serta bagianbagian kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam satuan prosentase dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelelangan kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan bermotor (scraping).
26.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
27.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
30.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
34.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan.
37.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
(2)Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan effektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pendaftaran, pemeriksaan, pembubuhan nomor uji, tanda uji dan pemasangan stiker tanda samping.
(3)Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk pelengkap tanda uji, penggantian buku uji dan stiker tanda samping.
(4)Kendaraan yang membutuhkan penilaian kondisi teknis dikenakan biaya penilaian kondisi teknis.

4.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pad ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Dihapus.
(2)Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

6.Pada Lampiran angka 1 huruf d dihapus, setelah huruf f ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf g kendaraan bermotor beroda tiga, pada angka 5 setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf c roda 3 (tiga), sehingga Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 2016 WALIKOTA PEKALONGAN, Cap Ttd ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 28 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN SRI RUMININGSIH LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 12 /2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor telah ditetapkan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Dengan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan adanya penambahan objek retribusi baru yaitu dengan menambahkan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagai objek retribusi baru dan adanya penghapusan objek retribusi, maka Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR No JENIS PELAYANAN JBB TARIF (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5
1.Retribusi Pengujian

a.mobil penumpang umum 40.000 sekali uji
b.mobil bus 6.000 kg ke bawah 40.000 sekali uji 6.001 kg keatas 45.000 sekali uji
c.mobil barang 6.000 kg ke bawah 40.000 sekali uji 6.001 kg keatas 45.000 sekali uji
d.dihapus dihapus dihapus dihapus
e.kereta gandeng minimal 12.000 kg 40.000 sekali uji
f.kereta tempelan minimal 18.000 kg 45.000 sekali uji g kendaraan bermotor beroda tiga 6.000 kg ke bawah 15.000 sekali uji
1. 2.biaya buku uji 10.000 per buku
2. 3.biaya tanda/plat uji 7.500 per set
3. 4.biaya stiker uji 12.500 per set
4. 5.biaya penilaian kondisi teknis
a.roda 2 (dua) 50.000 per kendaraan b. c. roda 4 (empat) atau lebih roda 3 (tiga) 6.000 kg kebawah 6.001 kg keatas 6.000 kg kebawah 100.000 150.000 75.000 per kendaraan per kendaraan per kendaraan
1. 6.biaya penggantian buku uji karena hilang atau rusak 50.000 per buku
2. 7.biaya penggantian tanda/plat uji 15.000 per set
3. 8.biaya penggantian stiker tanda samping 15.000 per set SEKRETARIS DAERAH, SRI RUMININGSIH WALIKOTA PEKALONGAN, Cap Ttd ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…