DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Asas, Tujuan dan Ruang lingkup 2. Pengelolaan Rumah Kos 3. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos 4. Kewajiban dan Larangan 5. Peran serta Masyarakat 6. pembinaan dan Pengawasan 7. Sanksi Administratif 8. Ketentuan Penyidikan 9. ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya urbanisasi di kota Pekalongan dan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, usaha, pariwisata, perdagangan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu dengan menempati rumah kos;
c.bahwa sejalan dengan perkembangan usaha rumah kos, maka perlu adanya kepastian hukum dalam pengelolaan rumah kos dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat kota Pekalongan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 15);
9.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
7.Rumah Kos adalah rumah yang dimiliki oleh perorangan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu penyediaan jasa menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.
8.Penyelenggaraan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
9.Pemilik Rumah Kos adalah orang yang memiliki usaha rumah kos yang dalam pengelolaannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
10.Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni rumah kos dengan pembayaran bulanan atau tahunan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dan manfaat dengan berpedoman pada norma hukum, agama, kesusilaan, kesopanan, dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan:

a.memberikan kepastian hukum ;
b.mewujudkan rumah kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
c.menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya;
d.tertib administrasi kependudukan; dan
e.melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan rumah kos meliputi:

a.pengelolaan rumah kos;
b.izin penyelenggaraan rumah kos;
c.kewajiban dan larangan;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.sanksi administratif;
g.ketentuan penyidikan;
h.ketentuan pidana;
i.ketentuan peralihan;dan
j.ketentuan penutup.

BAB III

PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasal 5

(1)Pengelolaan rumah kos dilakukan oleh pemilik rumah kos.
(2)Pemilik rumah kos berkewajiban tinggal di kelurahan lokasi rumah kos.
(3)Pengelolaan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pemiliknya berdomisili di kelurahan lokasi rumah kos, dapat diselenggarakan sendiri atau dilimpahkan kepada pihak lain.
(4)Pengelolaan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pemiliknya berdomisili di luar kelurahan lokasi rumah kos, wajib dilimpahkan kepada pihak lain yang berdomisili di kelurahan lokasi rumah kos.

Pasal 6

Dalam hal pemilik rumah kos melakukan pelimpahan pengeloaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.pihak yang menerima pelimpahan pengelolaan berdomisili di kelurahan lokasi rumah kos dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
b.memberitahukan kepada lurah melalui ketua RT setempat.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 7

(1)Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin penyelenggaraan rumah kos.
(2)Izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan oleh Walikota.
(3)Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh izin penyelenggaraan rumah kos, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
(2)Izin penyelenggaraan rumah kos berlaku selama pemilik rumah kos menjalankan usahanya.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan ulang oleh pemilik rumah kos setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
(4)Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau perubahan jumlah kamar, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan izin baru.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pendaftaran ulang izin Penyelenggaraan rumah kos diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Setiap pemilik rumah kos berkewajiban untuk:

a.memiliki izin penyelenggaraan rumah kos;
b.mematuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan rumah kos;
c.menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK, tempat parkir;
d.memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos dengan mencantumkan izin Walikota;
e.menyediakan blanko isian/ format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatanganya;
f.melaporkan secara tertulis kepada lurah melalui ketua RT terkait dengan jumlah dan identitas penghuni rumah kos setiap 3 (tiga) bulan;
g.membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel dirumah kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud;
h.menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan ;
i.menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah;
j.mengawasi penghuni agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
k.memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kos dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan
l.membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus pandang apabila terdapat lingkungan hunian rumah kos yang berbeda jenis kelamin.

Pasal 10

Pemilik rumah kos dilarang :

a.melanggar ketentuan perizinan;
b.menggabungkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos kecuali suami istri yang sah;
c.bersikap diskriminatif terhadap penghuni kos;
d.membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar peraturan/tata tertib yang berlaku; dan
e.menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…