DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

1. maksud dan tujuan 2. ruang lingkup 3. penyelenggaraan haju 3. pelaksanaan transportasi jemaah haji 4. pelaporan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kotakota Besar dan KotaKota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4.UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN Dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
7.Daerah Asal adalah Kota Pekalongan tempat Jemaah Haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke Embarkasi.
8.Embarkasi adalah tempat keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
9.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
10.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
11.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12.Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Daerah.
13.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah Panitia yang dibentuk oleh Walikota untuk mengatur, mempersiapkan dan melayani pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan/ atau dari debarkasi ke daerah.
14.Petugas Haji Daerah adalah petugas Haji yang ditetapkan oleh Walikota untuk membantu pelayanan Jemaah Haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIH selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
15.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
16.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
17.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan segala komponen pendukung lainnya.
18.Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari Daerah Asal ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan haji.
(2)Tujuan fasilitasi penyelenggaraan haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan haji di Daerah;
b.pelayanan transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi; dan
c.pelayanan transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah Asal.

BAB IV

PENYELENGGARAAN HAJI

Pasal 4

(1)Walikota membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
(2)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di Daerah.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.
(5)Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(6)Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan penyelenggaraan haji di Daerah.

Pasal 5

(1)Petugas Haji Daerah terdiri dari :
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Walikota dan ditetapkan oleh Gubernur.
(4)Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(5)Biaya operasional Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

(1)Walikota berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan haji di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Walikota dapat menugaskan Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

PELAKSANAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 7

(1)Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.
(3)Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

Pasal 8

(1)Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
(2)Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.

Pasal 9

(1)Penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi alat angkut;
3. c.kapasitas penumpang;
4. d.biaya angkutan; dan
5. e.jangka waktu.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksana transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

(1)Biaya transportasi Jemaah Haji dibebankan pada APBD setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Biaya transportasi jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.transportasi Jemaah Haji dari Daerah asal ke Embarkasi;
2. b.transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah asal;
3. c.pelayanan bagasi;
4. d.konsumsi Jemaah Haji; dan
5. e.biaya operasional lainnya.
(3)Biaya transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi urusan penyelenggaraan haji di Daerah.

Pasal 11

(1)Biaya Transportasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab Jemaah Haji.
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan oleh Jemaah Haji secara musyawarah mufakat.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…