DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

1. ruang lingkup 2. penyelenggaraan pembudayaan gemar membaca 3. perpustakaan masyarakat 4. perpustakaan kecamatan 5. perpustakaan kelurahan 6. perpustakaan sekolah 7. pengelolaan perpustakaan 8. gerakan pemasyarakatan minat baca 9. evaluasi dan pelaporan 10. penghargaan 11. pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa budaya membaca mencakup aspek individual dalam keluarga, masyarakat, komunitas tertentu sampai dengan unsur pemerintah di Kota Pekalongan, untuk mencapai perbaikan kualitas hidup, memperoleh keterampilan atau kualifikasi tertentu sehingga membuka wacana baru dan menambah wawasan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca di setiap lapisan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan KotaKota Besar dan KotaKota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.UndangUndang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);
9.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 13); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Pekalongan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kota Pekalongan yang dipimpin oleh camat.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan.
8.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
9.Perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang dimiliki masyarakat, atas kehendak, keinginan dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan kehidupan seharihari dalam bidang informasi.
10.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
11.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan kepedulian dalam bidang membaca serta bidang perpustakaan.
12.Pembudayaan gemar membaca adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. 13 Prasarana dan Sarana Perpustakaan adalah terdiri atas ruang perpustakaan atau bagian tertentu dalam suatu gedung dan perabot sebagai sarana pendukung atau perlengkapan perpustakaan. 14 Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah gerakan yang bertujuan menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca dan membiasakan masyarakat untuk mendayagunakan bahan bacaan dalam berbagai aspek kehidupan serta menciptakan masyarakat membaca menuju masyarakat belajar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penyelenggaraan pembudayaan gemar membaca;
b.perpustakaan masyarakat;
c.perpustakaan Kecamatan;
d.perpustakaan Kelurahan;
e.perpustakaan sekolah;
f.pengelolaan perpustakaan;
g.gerakan pemasyarakatan minat baca;
h.evaluasi dan pelaporan;
i.penghargaan; dan
j.pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembudayaan gemar membaca.
(2)Walikota karena jabatannya merupakan Pembina dalam penyelenggaraan pembudayaan gemar membaca.

Pasal 4

(1)Pembina menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebagai penyelenggara pembudayaan gemar membaca.
(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca;
2. b.melakukan evaluasi penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca; dan
3. c.melaporkan penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca secara tertulis kepada pembina.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca dilaksanakan di lingkungan:
1. a.keluarga;
2. b.masyarakat;
3. c.satuan pendidikan; dan
4. d.Pemerintah Daerah.
(2)Pembudayaan Gemar Membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan fasilitas buku murah dan berkualitas.
(3)Pembudayaan Gemar Membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.
(4)Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan Sekolah sebagai proses pembelajaran.
(5)Pembudayaan Gemar Membaca pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERPUSTAKAAN MASYARAKAT

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Perpustakaan Masyarakat dengan memfasilitasi bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Masyarakat.
(2)Perpustakaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.Taman Bacaan Masyarakat; dan/atau
2. b.Rumah Baca dan sejenisnya.
(3)Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PERPUSTAKAAN KECAMATAN

Pasal 8

(1)Kecamatan wajib menyelenggarakan Perpustakaan Kecamatan.
(2)Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana.
(3)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
(4)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan gedung atau ruang dan perabotan yang berfungsi untuk perpustakaan di lingkungan kantor Kecamatan.
(5)Kecamatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenai sanksi teguran tertulis.
(6)Sanksi kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pembina berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

BAB VI

PERPUSTAKAAN KELURAHAN

Pasal 9

(1)Kelurahan wajib menyelenggarakan Perpustakaan Kelurahan.
(2)Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana.
(3)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
(4)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penyediaan gedung atau ruang dan perabotan yang berfungsi untuk Perpustakaan di lingkungan kantor Kelurahan; dan
2. b.penyediaan bangunan atau ruang tertentu yang berfungsi untuk Perpustakaan di setiap Rukun Warga di wilayah Kelurahan masing masing.
(5)Kelurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis.
(6)Sanksi kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pembina berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

BAB VII

PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Pasal 10

(1)Sekolah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah.
(2)Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana.
(3)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
(4)Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Penyediaan gedung atau ruang dan perabotan yang berfungsi untuk Perpustakaan di lingkungan sekolah.
(5)Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis.
(6)Sanksi kepada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pembina berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…