DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi IUI, Kewenangan Pemberian IUI, Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan, Pelaporan, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Ketentuan PEralihan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Izin Usaha Industri perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
8.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
10.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
11.Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.
12.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
13.Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
14.Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan perluasan.
15.Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
16.Nilai Investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk, modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.
17.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
18.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II

KLASIFIKASI IUI

Pasal 2

(1)Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
(2)Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:
1. a.menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
2. b.menyediakan jasa industri.
(3)Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
1. a.industri kecil;
2. b.industri menengah; dan
3. c.industri besar.
(4)Industri kecil, industri menengah dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 3

(1)IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.IUI kecil untuk industri kecil;
2. b.IUI menengah untuk industri menengah; dan
3. c.IUI besar untuk industri besar.
(2)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas perusahaan;
2. b.Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. c.jumlah tenaga kerja;
4. d.nilai investasi;
5. e.luas lahan lokasi Industri;
6. f.kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
7. g.kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.

Pasal 4

(1)Industri Kecil merupakan Industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik.

Pasal 5

Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
b.memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 6

Industri Besar merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja; dan
b.memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 7

(1)IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
(3)Dalam hal lokasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)belum tersedia, maka kegiatan usaha industri wajib dilakukan pada Kawasan Peruntukan Industri.
(4)Dikecualikan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) bagi:
1. a.industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
2. b.industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
(5)Industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Perusahaan industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri harus mengganti IUI yang dimilikinya sesuai ketentuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Perusahaan industri yang tidak melakukan penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 9

(1)Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) perusahaan industri yang:
1. a.memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri;
2. b.memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; atau
3. c.memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri.
(2)Dalam hal perusahaan industri memiliki usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan industri wajib memiliki IUI baru.

Pasal 10

(1)Perusahaan industri wajib:
1. a.melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai IUI yang dimiliki; dan
2. b.menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…