DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, industri unggulan daerah, RPIK, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
15.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9);
17.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
7.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Kota Pekalongan.
9.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
10.Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Pekalongan Tahun 2020- 2040.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

a.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong industri daerah menjadi industri unggulan; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK;
d.Pelaksanaan dan Pembiayaan;
e.Pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri daerah.
(2)Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. b.Penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.Pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.Penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:

a.Infrastruktur industri; dan
b.Infrastruktur penunjang.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu:
1. a.industri makanan;
2. b.industri tekstil;
3. c.industri pakaian jadi;
4. d.industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; dan
5. e.industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
(3)Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan :
1. a.Tahap I periode 2020 – 2024;
2. b.Tahap II periode 2025 – 2029; dan
3. c.Tahap III periode 2030 – 2040.

BAB V

RPIK

Pasal 9

(1)RPIK 2020 – 2040 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
3. c.BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
4. d.BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah Tahun 2020-2040 yang berisi strategi dan program pembangunan industri unggulan; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)RPIK 2020 – 2040 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK 2020 – 2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri dalam RPIK.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; dan
4. d.Pihak Ketiga.
(4)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…