(1)Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.
(2)Objek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
(3)Dihapus.
(4)Retribusi Izin Trayek, dikenakan terhadap pemberian izin baru, hilang atau rusak.
(4)a. Dalam hal izin trayek hilang atau rusak, dan/atau pengalihan kepemilikan dapat dibuatkan salinan izin trayek dengan melampirkan bukti surat kehilangan dari kepolisian.
(5)Subjek Retribusi Izin Trayek adalah setiap badan hukum Indonesia yang memperoleh Izin Trayek dari Walikota.
4.Ketentuan Lampiran diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 5 Februari 2021 WALIKOTA PEKALONGAN, Cap. Ttd. M. SAELANY MACHFUDZ Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 5 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH, SRI RUMININGSIH NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-10/2021) LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK No. Jenis Pelayanan Klasifikasi Tarif (Rp.) Keterangan 1 2 3 4 5
1.Retribusi Izin Trayek Mobil Penumpang Umum/Mobil Bus Kecil (kapasitas tempat duduk 8 s/d 20) JBB 1.000 kg s/d 5.200 kg 400.000 Per kendaraan
2.Dihapus - 0 - WALIKOTA PEKALONGAN, Cap.
Ttd. M. SAELANY MACHFUDZ SEKRETARIS DAERAH, SRI RUMININGSIH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK I. UMUM Dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam Kota, dan agar dapat mengikuti perkembangan angkutan penumpang umum yang semakin pesat perlu penataan dan pengaturan perizinan trayek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek. Dengan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan adanya perubahan status Perusahaan Angkutan penumpang Umum yang semula berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 dapat diberikan kepada orang perseorangan namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan hanya dapat diberikan kepada badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, bahwasanya masa berlaku izin trayek selama Perusahaan angkutan umum masih menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 dimaksud sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.