DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghapusan Pasal 1 angka 8 dan angka 14, perubahan angka 12, angka 17 dan angka 18 pada Pasal 1, penambahan angka 23a dan angka 23b pada Pasal 1, perubahan pada Pasal 3, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), penghapusan ayat (3), penambahan ayat (4a), serta perubahan pada Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan izin trayek tidak sesuai dengan kondisi terkini di Kota Pekalongan sehingga Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahan 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek harus diubah;
c.bahwa pengaturan mengenai Subyek izin trayek perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dimana Subyek yang dapat memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang atau izin trayek adalah Badan Hukum Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
7.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26);
8.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 14 dihapus, angka 12, angka 17 dan angka 18 diubah, serta diantara angka 23 dan angka 24 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu angka 23a dan angka 23b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5.Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6.Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Dihapus.
9.Badan Hukum Indonesia adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perseroan terbatas (PT), atau koperasi yang memiliki unit usaha di bidang angkutan jalan.
10.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang umum dan/atau mobil bus umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
12.Izin Trayek atau pemberian orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
13.Kartu Pengawasan adalah Kartu yang diberikan kepada pemegang izin trayek untuk dibawa pada kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang umum pada lintasan trayek tertentu dan berfungsi sebagai alat kontrol yang harus diperlihatkan kepada petugas apabila dilakukan pemeriksaan sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah memiliki izin trayek.
14.Dihapus.
15.Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil penumpang umum dan atau mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
16.Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih di daerah yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17.Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18.Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
19.Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
21.Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
23.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum Indonesia. 23a. Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada badan hukum Indonesia untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum. 23b. Subjek Retribusi Izin Trayek adalah badan hukum Indonesia yang memperoleh Izin Trayek dari Walikota.
24.Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum Indonesia untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
25.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum Indonesia yang menurut PeraturanPerundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlahpokok retribusi yang terutang.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
29.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan izin trayek.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota, dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.foto copy STNK;
2. b.foto copy Buku Uji atau Kartu Uji;
3. c.foto copy Izin Usaha;
4. d.foto copy KTP.
(2)Pada saat mengajukan permohonan, pemohon wajib membawa kendaraan yang dimohonkan Izin Trayeknya serta menunjukkan STNK, Buku Uji atau Kartu Uji, Izin Usaha dan KTP asli.
(3)Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku selama Perusahaan Angkutan umum masih menjalankan usahanya dan belum ada perubahan.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.
(2)Objek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
(3)Dihapus.
(4)Retribusi Izin Trayek, dikenakan terhadap pemberian izin baru, hilang atau rusak.
(4)a. Dalam hal izin trayek hilang atau rusak, dan/atau pengalihan kepemilikan dapat dibuatkan salinan izin trayek dengan melampirkan bukti surat kehilangan dari kepolisian.
(5)Subjek Retribusi Izin Trayek adalah setiap badan hukum Indonesia yang memperoleh Izin Trayek dari Walikota.

4.Ketentuan Lampiran diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 5 Februari 2021 WALIKOTA PEKALONGAN, Cap. Ttd. M. SAELANY MACHFUDZ Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 5 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH, SRI RUMININGSIH NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-10/2021) LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK No. Jenis Pelayanan Klasifikasi Tarif (Rp.) Keterangan 1 2 3 4 5
1.Retribusi Izin Trayek Mobil Penumpang Umum/Mobil Bus Kecil (kapasitas tempat duduk 8 s/d 20) JBB 1.000 kg s/d 5.200 kg 400.000 Per kendaraan
2.Dihapus - 0 - WALIKOTA PEKALONGAN, Cap. Ttd. M. SAELANY MACHFUDZ SEKRETARIS DAERAH, SRI RUMININGSIH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK I. UMUM Dalam rangka menjamin kepastian hukum penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam Kota, dan agar dapat mengikuti perkembangan angkutan penumpang umum yang semakin pesat perlu penataan dan pengaturan perizinan trayek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek. Dengan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan adanya perubahan status Perusahaan Angkutan penumpang Umum yang semula berdasarkan Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 dapat diberikan kepada orang perseorangan namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan hanya dapat diberikan kepada badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, bahwasanya masa berlaku izin trayek selama Perusahaan angkutan umum masih menjalankan usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 dimaksud sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2014