DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi dan Klasifikasi Pasar Rakyat, Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pasar, Perizinan Berusaha, Tata Penempatan di Pasar, Tata Tertib dan Larangan di dalam Pasar, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi, Kewajiban dan Hak Pedagang, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang menggerakan percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, sehingga diperlukan pengelolaan Pasar Rakyat secara optimal;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Dinas adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekalongan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar Rakyat di Kota Pekalongan.
6.Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
7.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar- menawar.
8.Surat Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang berjualan di lingkungan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
9.Pihak lain adalah perorangan, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
12.Lapak adalah tempat berjualan di dalam pasar, bisa dalam bentuk Toko, Kios, Los atau pelataran/beceran.
13.Toko adalah ruang dagang yang mempunyai dinding pemisah, berlokasi menghadap jalan dan mengelilingi pasar
14.Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
15.Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
16.Pelataran/Beceran adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.
17.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan muka bumi wilayah Kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian pembangunan Kota.
18.Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi di pasar.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

a.menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik dan profesional guna mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, bersih, aman, nyaman, sehat dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai ketentuan SNI Pasar Rakyat;
b.menciptakan, memperluas dan pemerataan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
c.meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
d.memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
e.mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
f.memberi perlindungan, penataan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya; dan
g.mendukung Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi dan klasifikasi pasar rakyat;
b.sarana dan prasarana pasar;
c.tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
d.pengelolaan pasar;
e.Perizinan Berusaha;
f.tata penempatan di pasar;
g.tata tertib dan larangan di dalam pasar;
h.kerjasama;
i.pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
j.kewajiban dan hak pedagang;

Pasal 5

Pengelolaan Pasar Rakyat, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.pemerataan hak;
b.kepastian hukum;
c.kemudahan berusaha;
d.kebersamaan; dan
e.kemandirian;

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Pasal 6

(1)Pasar Rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.
(2)Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasar Rakyat dapat berfungsi untuk pelestarian nilai-nilai budaya dan kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, serta mendukung promosi Pasar Rakyat.

Pasal 7

(1)Klasifikasi Pasar Rakyat terdiri atas:
1. a.Pasar Rakyat Tipe I;
2. b.Pasar Rakyat Tipe II;
3. c.Pasar Rakyat Tipe III; dan
4. d.Pasar Rakyat Tipe IV.
(2)Pasar Rakyat tipe I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 pedagang.
(3)Pasar Rakyat tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 500 sampai 750 pedagang.
(4)Pasar Rakyat tipe III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 pedagang.
(5)Pasar Rakyat tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan jumlah pedagang sampai dengan 250 pedagang.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 8

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat meliputi:

a.sarana dan prasarana pokok; dan
b.sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 9

(1)Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
1. a.bangunan Kios, Los dan Pelataran/Beceran;
2. b.blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
3. c.pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
4. d.penataan Kios, Los dan Pelataran/Beceran berdasarkan jenis barang dagangan; dan
5. e.bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
(2)Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
1. a.kantor pengelola;
2. b.toilet;
3. c.pos ukur ulang;
4. d.pos keamanan;
5. e.ruang laktasi;
6. f.ruang peribadatan;
7. g.sarana pemadam kebakaran;
8. h.sarana air bersih;
9. i.instalasi listrik;
10. j.tempat parkir; dan
11. k.tempat penampungan sampah sementara.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…