DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, bagian dari LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, CaLK, lampiran dari pertanggungjawaban APBD dan bagian dari LHP BPK.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, Menimbang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2019 WALIKOTA PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); BesarKotaDaerah-daerahPembentukan ten tang dalam 1950Tahun
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dima.ksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwa.kilan ra.kyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah yang menggambarkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018. Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA PEKALONGAN DAN WALIKOTA PEKALONGAN Dengan Persetujuan Bersama perbanclingan antara anggaran clan realisasinya clalam satu periocle pelaporan.
8.Laporan Perubahan Salclo Anggaran Lebih yang selanjutnya clisingkat LPSAL aclalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan clan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi clan SAL akhir.
9.Neraca aclalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, clan ekuitas pacla tanggal tertentu.
10.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO aclalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin clalam penclapatan-LO, beban clan surplus/clefisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disaridingkan dengan periocle sebelumnya.
11.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disirigkat LAK aclalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas clan setara kas selama satu periocle akuntansi, serta salclo kas clan setara kas pacla tanggal pelaporan.
12.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE aclalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ clefisit-LO, koreksi clan ekuitas akhir.
13.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK aclalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca clan LAKdalam rangka pengurigkapan yang memadai.
14.Aset aclalah sumber daya ekonomi yang dikuasai clan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ a tau sosial di masa clepan cliharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah clan budaya.
15.Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
16.Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

a.LRA;
b.LPSAL;
c.LO; cl. LPE;
e.Neraca;
f.LAK;
g.CaLK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:

17.Penerimaan Daerah aclalah uang yang masuk ke kas claerah.
18.Pengeluaran Daerah aclalah uang yang keluar dari kas claerah.
19.Penclapatan Daerah aclalah semua hak claerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalarn periocle tahun anggaran yang bersangku tan.
20.Belanja Daerah aclalah semua kewajiban Daerah yang cliakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih clalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21.Surplus aclalah selisih lebih antara penclapatan claerah clan belanja claerah.
22.Defisit aclalah selisih kurang antara penclapatan claerah clan belanja claerah.
23.Pembiayaan aclalah semua penenmaan yang perlu dibayar kembali clan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.
24.Penerimaan pembiayaan aclalah semua penenmaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25.Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterirna kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Rp. 64.790.769.000,00) Rp. 22.046.677.861,00 Rp. 86.837.446.861,00 setelah perubahan
2.Realisasi surplus Selisih
2.Realisasi belanja Rp. 883.184.894.707.00 Selisih (Rp. 96.817.564.293,00)

c.Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.86.837.446.861,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran defisit Rp. 980.002.459.000,00setelah perubahan
b.Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.96.817.564.293,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja Rp. 915.211.690.000,00 Rp. 905.231.572.568,00 (Rp. 9.980.117.432,00) setelah perubahan
2. 2.Realisasi pendapatan Selisih

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.9.980.117.432,00 dengan rincian sebagai berikut:
l.Anggaran pendapatan Rp. 65.881.529.315.00 Rp. 87.928.207.176,00 Pembiayaan Netto
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 78.606.608.989,00 Rp. 12.725.079.674,00 Rp. 905.231.572.568,00 Rp. 883.184.894.707,00 Rp. 22.046.677.861,00
a.Pendapatan
b.Belanja Surplus/ (Defisit)
c.Pembiayaan Penerimaan Pengeluaran

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp. 925.656.555.983,63
b.Beban Rp. 808.068. 702.593,30
c.Surplus dari kegiatan operasional Rp. l 17.587.853.390,33
d.Defisit dari kegiatan non operasional (Rp. 12.805.361.604,23)
e.Surplus / defisit sebelum pos luar biasa Rp. 104.782.491. 786,10
f.Surplus / defisit pos luar biasa (Rp. 1. 921.815.800,00)
g.Surplus laporan operasional Rp. 102.860.675. 986, 10

Pasal 6

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut: Rp. 78.568.368.646,00 {Rp. 78.568.368.646,00J Rp. 0,00 Rp. 87.928.207.176,00 Rp. 87.928.207.176,00

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a.Saldo anggaran lebih awal
b.Penggunaan SAL
c.Jumlah
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
e.Saldo anggaran lebih akhir l.090.760.315,00Rp. 64.790.769.000,00 65.881.529.315,00 Rp. Rp. setelah perubahan
1. 2.Realisasi pembiayaan netto Selisih
f.Selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. l.090.760.315,00 dengan rincian sebagai berikut:
l.Anggaran pembiayaan netto Rp. 13.777.600.000,00 Rp. 12.725.079.674,00 (Rp. l .052.520.326,00) setelah perubahan
1. 2.Realisasi pengeluaran pembiayaan Selisih
e.Selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.l.052.520.326,00 dengan rincian sebagai berikut:
l.Anggaran pengeluaran pembiayaan 38.239.989,00Rp. 78.568.369.000,00 78.606.608.989,00 Rp. Rp. setelah perubahan
1. 2.Realisasi penerimaan pembiayaan Selisih
d.Selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.38.239.989,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan : Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2018;a. Larnpiran I

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari : CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

a.Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 165.800.493.091,00
b.Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 143.712.423.829,00)
c.Arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp. 12.686.839.331,00)
d.Arus kas dari aktivitas transitoris (Rp. 27.416.637,00)
e.Saldo awal kas (1 Januari 2018) Rp 78.554.508.650,00
f.Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 1.395.687,00
g.Kas di Bendahara Pengeluaran RQ. 0,00
h.Saldo akhir kas per 31 Desember 2018 Rp. 87.929.717.631,00

Pasal 9

LAKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut : Rp. 2.463.049.418.792,98 Rp. 15.542.034.640,67 Rp. 2.447.507.384.152,31

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut: Rp. 2.297.948.003.765,33 Rp. 102.860.675.986,10 Rp. 46.698.704.400.88 Rp 2.447.507.384.152,31

a.Ekuitas awal
b.Surplus/ defisit LO
c.Dampak komulatif perubahan kebijakan
d.Ekuitas akhir (per 31 Desember 2018)

Pasal 7

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

t.Lampiran XX
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX Lampiran I.4 Lampiran I.3 Lampiran I.2 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; LPSAL periode 31 Desember 2018 LO periode 31 Desember 2018 LPE periode 31 Desember 2018 Neraca periode 31 Desember 2018 LAKperiode 31 Desember 2018 Catatan atas Laporan Keuangan Daftar rekapitulasi piutang daerah Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih Daftar rekapitulasi dana bergulir clan penyisihan dana bergulir Daftar penyertaan modal (investasi daerah) Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Daftar rekapitulasi aset tetap Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan Daftar rekapitulasi aset lainya Daftar dana cadangan daerah Daftar kewajiban jangka pendek Daftar kewajiban jangka panjang Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun clan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Lampiran I. l WALIKOTAPEKALONGAN, Cap Ttd M. SAELANYMACHFUDZ Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 31 Juli 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…