DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sifat, fungsi dan tujuan, pendirian dan perizinan, organisasi, kepegawaian, penyelenggaraan penyiaran, kerjasama, peran serta masyarakat, kekayaan dan pembiayaan, rencana kerja dan anggaran, pertanggungjawaban, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai kemampuan mengonstruksi realitas sosial memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial maka penyelenggaraan penyiaran harus berorientasi pada kepentingan publik dan diselaraskan dengan nilai agama, kemanusiaan, moral, keadilan, budaya,dan kesatuan bangsa, serta mampu mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dan konvergensi media;
c.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terbaru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BATIK TV.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut dengan LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
8.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV yang selanjutnya disebut dengan LPPL Batik TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
9.Dewan Pengawas LPPL Batik TV yang selanjutnya disebut dengan Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10.Dewan Direksi LPPL Batik TV yang selanjutnya disebut dengan Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
11.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di Provinsi, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
13.Siaran lokal adalan siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah jangkauan layanan siaran.
14.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
15.Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan
16.Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17.Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
18.Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi televisi.
19.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II

SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

LPPL Batik TV, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 3

(1)LPPL Batik TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
(2)Dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat, LPPL Batik TV melibatkan partisipasi publik berupa:
1. a.keikutsertaan di dalam siaran;
2. b.evaluasi;
3. c.iuran penyiaran; dan
4. d.sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tata cara partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

LPPL Batik TV bertujuan:

a.memperkokoh keutuhan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menampilkan kebanggaan daerah dan nasional, mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan perekonomian daerah, dan memelihara dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan.
b.menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
c.Meningkatkan jangkauan siaran yang lebih luas dalam rangka perkembangan Ilmu Pengetahuhan, seni dan budaya, serta, perkembangan pembangunan sosial ekonomi Kota Pekalongan.

BAB III

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 5

(1)LPPL Batik TV merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
(2)LPPL Batik TV didirikan di Daerah dengan kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)LPPL Batik TV berkedudukan di Daerah.

Pasal 6

(1)LPPL Batik TV didirikan untuk menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.
(2)Dalam rangka penyelenggaraan jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Batik TV harus memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan penyelenggaraan penyiaran LPPL Batik TV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LPPL Batik TV harus membayar biaya Perizinan Berusaha melalui kas negara.
(3)Pembayaran biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

(1)Organisasi LPPL Batik TV, terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Susunan organisasi LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.Ketua Dewan Pengawas; dan
2. b.Anggota Dewan Pengawas.
(3)Susunan organisasi LPPL Batik TV sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.masyarakat; dan
3. c.praktisi/komunitas penyiaran.
(2)Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Wali Kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, dan persyaratan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…