DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini megatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna pengembangan dan peningkatan kinerja PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) perlu dilakukan Penyertaan Modal melalui pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan;
c.bahwa Penyertaan Modal berupa Tanah dan Bangunan kepada PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) nilainya melebihi modal dasar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 6) diubah menjadi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rincian kepemilikan Modal Dasar Pemerintah Daerah di masing-masing BUMD sebagai berikut:

a.PT. BPD Jateng sebesar Rp. 47.882.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
b.PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 13.230.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
c.PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp 16.660.000.000,00 (enam belas milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);
d.PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 49.875.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
e.Perumda Tirtayasa sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Modal disetor Pemerintah Daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun Anggaran 2024, adalah sebesar Rp. 104.896.609.800 (seratus empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.PT. BPD Jateng sebesar Rp. 25.661.000.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus enam puluh satu juta rupiah);
b.PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 4.360.000.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
c.PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp. 7.950.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
d.PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah);
e.Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 56.325.609.800 (lima puluh enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah).
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Besaran Penyertaan Modal yang ditambahkan kepada BUMD mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, adalah sebesar Rp. 21.869.900.000,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2021
  1. 1.PT. BPD Jateng, tidak ada penyertaan modal;
  2. 2.PT. BPR BKK Kota Pekalongan, tidak ada penyertaan modal;
  3. 3.PT. BPR BKK Jateng, tidak ada penyertaan modal;
  4. 4.PT. BPR Bank Pekalongan, tidak ada penyertaan modal;
  5. 5.Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. b.Tahun 2022
  1. 1.PT. BPD Jateng sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  2. 2.PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  3. 3.PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  4. 4.PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  5. 5.Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. c.Tahun 2023
  1. 1.PT. BPD Jateng sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  2. 2.PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  3. 3.PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  4. 4.PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  5. 5.Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 2.788.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
4. d.Tahun 2024
  1. 1.PT. BPD Jateng, tidak ada penyertaan modal;
  2. 2.PT. BPR BKK Kota Pekalongan, tidak ada penyertaan modal;
  3. 3.PT. BPR BKK Jateng, tidak ada penyertaan modal;
  4. 4.PT. BPR Bank Pekalongan, tidak ada penyertaan modal;
  5. 5.Perumda Tirtayasa, tidak ada penyertaan modal.
5. e.Tahun 2025
  1. 1.PT. BPD Jateng sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  2. 2.PT. BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. 3.PT. BPR BKK Jateng sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  4. 4.PT. BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanah serta bangunan senilai Rp. 11.131.900.000,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  5. 5.Perumda Tirtayasa sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Dalam hal terdapat program, kegiatan atau kebijakan yang mempengaruhi jumlah penyertaan modal, maka nilai penyertaan modal dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 13 Desember 2024 WALI KOTA PEKALONGAN, TTD STEMPEL ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 13 Desember 2024 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN, TTD STEMPEL NUR PRIYANTOMO LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-359/2024) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN, ADAM MUHAMAD, SH Pembina NIP. 19790407 200902 1 004 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penguatan struktur permodalan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) akan dilakukan pemindahtanganan barang milik daerah untuk penyertaan modal kepada PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda) berupa tanah dan bangunan. Salah satu pertimbangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, berdasarkan Pasal 411 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 74 ayat (2) huruf b Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Bahwa dalam rangka penyesuaian jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2020, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan. Perubahan tersebut juga mengatur penambahan penyertaan modal berupa tanah dan bangunan kepada PT. BPR Bank Pekalongan (Perseroda). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Poin (4) Yang dimaksud frasa “tanah serta bangunan senilai Rp. 11.131.900.000,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)” merupakan total nilai pembulatan dari nilai tanah sebesar Rp. 10.500.000.000,00 dan nilai bangunan sebesar Rp. 631.929.600,00. sesuai dengan hasil Laporan Penilaian Aset Tanah dan Bangunan oleh Pihak Appraisal. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 35

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…