DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
10.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka4, angka 5, angka 11 dan angka 28 diubah, angka 22, angka 24, angka 25, angka 26 dan angka 36 dihapus, dan setelah angka 12 disisipi 1 (satu) angka yaitu angka 12a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagi unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
6.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain.
1. 8.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 9.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. 10.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. 11.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. 12.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 12a. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepda pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
5. 13.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar Kota Kab/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
6. 14.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah
7. 15.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
8. 16.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. 17.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain.
10. 18.Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
11. 19.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
12. 20.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bursa kerja di satuan pendidikan menengah, di satuan pendidikan tinggi dan di lembaga pelatihan yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan pencari kerja.
13. 21.Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
14. 22.Dihapus.
15. 23.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kota Pekalongan atau dari daerah lain yang lahir di Kota Pekalongan secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sekurang-kurangnya 2 tahun.
16. 24.dihapus.
17. 25.dihapus.
18. 26.dihapus.
19. 27.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun di sektor Informal.
20. 28.Praktek Kerja adalah merupakan kegiatan dalam sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
21. 29.Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
22. 30.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. 31.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenal hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
24. 32.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat burjruh, dan pemerintah.
25. 33.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah danperintah.
26. 34.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
27. 35.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
28. 36.Dihapus.
29. 37.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
30. 38.Upah Minimum Kota adalah upah minimum yang berlaku di Kota Pekalongan.
31. 39.Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
32. 40.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
33. 41.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
34. 42.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
35. 43.Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan di laksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
36. 44.Penutupan Perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya, atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
37. 45.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
38. 46.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukann oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang ketenagakerjaan serta menemukan tersangkanya.
39. 47.Penyidik adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
40. 48.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat negeri sipil tertentu lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang- undangan.
41. 2.Ketentuan Pasal 2 dihapus.
42. 3.Ketentuan Pasal 3 dihapus.
43. 4.Ketentuan Pasal 4 dihapus.
44. 5.Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, setelah ayat

(2)disisipi 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah bertugas:
1. a.menyelenggarakan Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja;
2. b.melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja; dan
3. c.melaksanaan pembinaan Hubungan Industrial.
(2a)Dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
1. a.pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
2. b.pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
3. c.perizinanan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
4. d.konsultasi produktivitas tingkat Daerah; dan
5. e.pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
(2b)Dalam melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
1. a.pelayanan antar kerja di Daerah;
2. b.penerbitan izin LPTKS di Daerah;
3. c.pengelolaan informasi pasar kerja di Daerah;
4. d.perlindungan TKI di luar negeri yang berasal dari Daerah; dan
5. e.penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah di Daerah.
(2c)Dalam melaksanakan pembinaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:
1. a.pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi di Daerah; dan
2. b.pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6.Judul BAB VI diubah menjadi PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS KERJA.
7.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
(2)Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
(3)Dalam menunjang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta dan/atau perusahaan.
(4)Perangkat Daerah memfasilitasi peserta pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah untuk melaksanakan praktek kerja di perusahaan.
(5)Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki izin dari Perangkat Daerah.
(2)Prosedur dan persyaratan memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

9.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Lembaga penyelenggara pelatihan kerja wajib :

a.menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan;
b.memberikan surat tanda kelulusan atau sertifikat kepada peserta pelatihan;
c.memiliki sarana dan prasarananya di daerah;
d.memiliki instruktur yang kompeten, modul latihan dan kurikulum pelatihan sesuai dengan standar kebutuhan industri dan pasar kerja;
e.khusus lembaga pelatihan kerja swasta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah.
1. 10.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Perusahaan yang menanamkan modalnya di Daerah melatih tenaga kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
(2)Pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), dibiayai oleh perusahaan.
(3)Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga pelatihan kerja swasta.

11.Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, ayat (4) dihapus, setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja kepada Perangkat Daerah.
(2)Perangkat Daerah berkewajiban memberikan informasi lowongan kerja kepada pemerintah Kelurahan setempat dan sekitarnya sesuai dengan domisili perusahaan.
(3)Persyaratan dan tatacara pelaporan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Perangkat Daerah.
(4)Dihapus.
(5)Setiap orang, instansi/lembaga dan/atau perusahaan dilarang memungut biaya baik langsung maupun tidak langsung sebagian atau keseluruhan kepada calon tenaga kerja.
(6)Teknis pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

12.Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari :
1. a.Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL);
2. b.Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
3. c.Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
(2)Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat
(1), adalah :
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Lembaga Swasta berbadan hukum; dan
3. c.BKK.
(3)Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), terdiri dari Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
(4)Lembaga Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), harus berbentuk perseroan.
(5)Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat
(2), dalam melaksanakan penempatan tenaga kerja wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat
(2)huruf b, wajib memperoleh izin dan/atau rekomendasi tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(7)Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan izin, rekomendasi dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(6), diatur dengan Peraturan Walikota.

13.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
(2)Setiap perusahaan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kualifikasi perusahaan.
(3)Setiap pengusaha yang memiliki tenaga kerja seratus orang atau lebih wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melaksanakan dan melaporkan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Prosedur dan tatacara pelaksanaan penempatan serta pelaporan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

14.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 20

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012