DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 2, angka 11 dan angka 12 serta penghapusan angka 31, perubahan Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) dan penghapusan ayat (3), perubahan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (7).

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna terciptanya perdagangan yang sehat untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran sebagai upaya adanya ket.ertiban dan kepast.ian hukum, dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, met.ode pengukuran dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar senant.iasa layak pakai;
b.bahwa tera/tera ulang merupakan potensi 'untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
c.bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Ta.hun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu adanya penyesuaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kot.a Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kot.a Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Dja.wa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANANTERA/ TERA ULANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, WALIKOTA PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA PEKALONGAN dan WALIKOTAPEKALONGAN Dengan Persetujuan Bersam.a
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Pekalongan.

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pelayanan tera/tera ulang di Kota Pekalongan.
6.Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang pelayanan tera/ tera ulang di Kota Pekalongan.
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang kemetrologian baik bekerja dalam instansi pemerintah maupun swasta.
9.Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan / a tau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melaku kan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengannama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 I' Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 33), diubah menjadi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 11 dan angka 12 diubah, angka 31 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasall PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG. Menetapkan: MEMUTUSKAN:
21.Jasa adalah kegiatan. Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. ·.. massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
12.Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya yang telah ditera.
13.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
14.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuan titas a tau penakaran.
15.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 1 7. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya ·, harus merusak pembungkusnya atau segel pernbungkusnya.
18.Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapannya.
19.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
20.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa at.au pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 4

(1)Dinas melaksanakan Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal tidak tersedianya tenaga ahli dan/ a tau peralatan pengujian.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
22..Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapannya, serta Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus.
24.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera dan tera ulang.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnyajumlah pokok retribusi yang terutang.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/ a tau sanksi administrasi berupa bunga dan/ a tau denda.
28.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31.Dihapus. danhargaindeks dimaksud pada ayat (1),Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dilakukan dengan mernperhatikan perkembangan perekonomian.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Pera tu ran Walikota.
(2)( l) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali. Pasa19

5.Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan jenis dan satuan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: ( 1), melipu ti biaya ulang, pemasangan surat keterangan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat pemeriksaan, pembubuhan tanda tera/tera stiker Tera/Tera Ulang dan penerbitan pengujian.

(3)Dihapus.
(2)( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 7

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai beriku t:

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
(1)Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atas kelebihan pembayaran retribusi.
(2)Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan.
(4)Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

7.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t:

(1)Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SK.RD.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

(4)Walikota melaporkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

6.Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 11 NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINS! JAWA TENGAH: ( 11-220 / 2019) Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 16 Agustus 2019 M. SAELANY MACHFUDZ Ttd WALIKOTA PEKALONGAN, Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 16 Agustus 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mendurong kemandirian daerah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif retribusi. Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten.tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya DPRD beri.nisiatif mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah ten.tang Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai dasar hukurn pengenaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Peraturan Daerah ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Alasan untuk perubahan tersebut adalah beralihnya kewenangan pemungutan retribusi dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang mengakibatkan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang juga untuk menciptakan perdagangan yang sehat dan adil serta sebagai upaya perlindungan konsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan ketepatan pengukuran atas penggunaan alat timbang dan perlengkapannya sehingga masyarakat produsen dan konsumen dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Oleh karena terdapat beberapa pengaturan yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan tera/Tera Ulang. UMUMI. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KOTA PEKALONGAN NO MOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Pasal II Cukup Jelas. PasalI Angka 1 Cukup Jela.s. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. II. PASAL DEMI PASAL TARIF TERA TERA ULANG NO ,JloNlS SATllAN KANTOR/ KANTOR TEMPAT LUAR TEMPAT PAJCAI (Rp)(Rp) PAKAI (Hp) KANTOR (Rp) A, ALAT urn-
1.lll<URAN PANJANG Met.el' denzan 1)CQ:u12an Meter Kavu, Meter Meia dari Logaru Tonr.kat. Duna Meter Saku Baia Han lJkur Deptl) Tape)

a.Kapasttas sampai dcngan 1 m buah 3.000 13.000 4.000 14.000
h.Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m buab 15.000 25.000 ?.0.000 25.000
c.Lebih dari 2 m sarnpai dengan 10 m huah 20.000 ;J0.000 25.000 30.000
d.Lebih darl 10 m sam pai dengan 20 m huah 30.000 40.000 30.000 40.000
e.Lebih dan 20 111 sampai dengan :io m bnah 35.000 45.000 35.000 45.000 J: Lcbih dari 30 rn sarupai dengan 40 m buah 40.000 50.000 40.000 50.000
e.Lebih dad 40 ru sampai dengan 50 m hHAh '15.000 55.000 45.000 55.000
h.Lebih clari 50 m buah 50.000 60.000 50.000 60.000
i.Uknran paniang, jenis : I. Alat ukur tineai crane buah 10.000 30.000 10.000 30.000
1. 2.Count.er meter buah 15.000 35.000 .15.000 35.000
2. 2.ALAT UKUR PERMUI\AAN CAIRAN ILEVEt GAUGE\
a.Mekariik buah 150.000 400.000 150.000 400.000 h, Elektronik buah 200.000 500.000 200.000 500.000
1. 3.TAl<ARAN ( 13ASAJ{ / KER[NG)
a.Samnai denaan 2 L buah 5.000 J.0.000 5.000 10.000
b.Lebih dari 2 L samnat 25 L I buah 6.000 12.000 I 6.000 12.000 C, Lcbih dari 25 L buab 7.000 ]'1.000 7.000 14.000 ,1, TANGKI UI<UR fl, Bentuk Silinder Teuak
t.Kanasiras samnat <lenaan 500 kL buah 200.000 225.000
1. 2.Lebih dari 500 kL samoai dengan 1.000 kL buah . 300.000 375.000
2. 3.Lebih dari l.000 kL snmpai dcngan 2.000 kL buah 450.000 575.000
3. 4.Lebih dari 2.000 kl. sampai dengan 5.000 kL buuil 600.000 675.000
4. 5.Lebih dnri !5.000 kl, snmpai denean 10,000 kl. buah 750.000 825.000
5. 6.Lebih dad 10.000 kL sampal dengan 50.000 kL bunh l.500.000 1.500.000
6. 7.Lebih dari 50.000 kl, sampai denzan J00.000 kl, buah :1.000.000 . 3.000.000
7. 8.Lebih drui 100.000 kL buah 5.000.000 5.000.000
b.Bentuk Bola clan Se,eroidal
l.Kapasitas sampai clengan 500 kl, buah 500.000 500.000
1. 2.Lebih dAri 500 kl, sampai dcngan 1.000 kl, buah 750.000 750.000
2. 3.Lebih dari I .ODO kL sampai dengan 5.000 kl. buah . '.!.000.000 2.000.000
3. 4.Lebib dari 5.000 kL sampai dengan W.000 kL bllah '.l.!i00.000 3.500.000
4. 5.Lebih dari LO.ODO kl, b11ah li.500.000 6.500.000 C, Bentuk Sllinde.r Dutar
5. 1.Kapasitas sampei dcugan 10 kl, buah 325.000 :325.000
6. 2.Lebih dari 10 kL sampai rlenaan 15 kL bURh 400.000 400.000
7. 3.Lcbih dari J 5 kl, sampai dengan 20 kL buah 500.000 500.000
8. 4.Lebih dar] 20 kL sampai dengan zs kL buah r,00.000 600.000
9. 5.Le bib dari 25 kl, smnpai deugan :io kl, buah 700.000 700.000
10. 6.Lebih cla.ri :lo kl, sampai dengan 40 kL hunh 800.000 800.000
11. 7.Lebih dari •1-0 kl, buah 1.100.000 J.100.000 ct. Tnbel Tangki Ukur bttktt 350.000 350.000
s.TMGKl 1JI<UI~ GI',RAK
n.Tangki Ukur Mobil
l.I<npasitns sampai dengan 5 kl, buah 110.000 l'l0.000 110.000 120,000 'l. Lebih c.ltu15 kl, ,mmpai dengun ll.l kL bunh 170,000 180.000 170.000 180.00() :J. Lebi.h duri 10 kL saiuoai denuun 15 kL buah 250,000 '260.000 250,000 '.260,000
1. 4.l.~blhdnrl lSkL buah 300.000 :110.000 300.000 310.000
b.Tnngki Ukur Wlll\OU J .. Kanasitas samnai denuan 5 kl, buah 120.000 1'20.000 2 . Lebib dari 5 kL SA m pai denean l O kl, buah 180.000 180.000
1. 3.Lchih dari JO kL samoai denean 15 kl. huah 260.000 260.000
2. 4.Lebih dari 15 kL buah 310.000 310.000 c:. 'l'angk.i Ukur Ton11:kang, Tangkl Uku.r Pindall, Tangki Uku,· Apung dan Kapa! I. l{apasitas sam pal denoru1 50 kL buah 220.000 250.000
3. 2.Lebib dari 50 kL sampai dengan 75 kL buah 270.000 ,300.000
4. 3.Lebih dari 75 kL sampai dcngru1 100 kL buah 3l0.000 ·:i5o.ooo
5. 4.Lebih <lari !00 k.L sampai dengan 250 kL buah 500.000 525.000
6. 5.Lebih dari 250 kl, sarupai dengan 500 kL bw.1.h 675.000 700.000
7. 6.Lehih dari 500 kl, snmpai dengan l.000 kL buah 950.000 975.000
8. 7.Lchih dati 1.000 kL samp,ii ilengan 5.000 kL buah 2.:250.000 2.100.000
d.Tabel '!'angki Uklu· Gerak buku :l50.000 350.000 Tanoki Ukur Gernk yu.ne: mem1,unyai dua komvrutemen al:I.lu lcbih, setiae kompartemen dihitU11& satu alat ukur STRlJT<TUR flA1~ HESAl~NYA TA.RlF RETRlB\lSl PELAYANAN TERA/TERA UL.ANG l,AMPJRAN PERATlffiAN DAERAH l<OTA PE!,ALONGAN NOMOR ll TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKAJ,QNGAN NOMOR :J 1 TAHUN 2011 TllNTANG RETRIBUS! PELAY ANAN TRRA/TERA \JJ,ANG TAR IF TERA TERA ULANG NO JEN!S SATUAN KANTOR/ KANTOR TEMPAT LUAR TEMPAT PAKAI (Rp) (Rp) PAl<AI (Rp) KANTOR fRnl
1. 6.A.LAT UKUR DARI GELAS
a.La bu Ukur Pinet. clan Mikronipet, skala tunaaal buah 35.000 35.000 b, c.,1as Ukur Burct Pioet, dan Mikroninet. skala tnaiemuk bunh 40,000 - I 40,000
1. 7.BEJANA UKUH !I, Ktma&itas s11011J11i denuan 50 I, buah 75.000 150,000 75,000 150,000
b.LebU1 dart SO L sam1)0i denaan 200 L buah 125.000 250.000 125.000 250.000 c.. Lebih dari 200 L Sllllllla.i dennan 500 L buah 150.000 ;~00.000 150.000 300.000 cl. Lebll1 dart 500 L aamnni denzan 1.000 L huah 200.000 •100.000 200.000 400.000 C, Lebih dari l.000 L sumpai denaun 2,000 L I JU ah 300,000 500,000 300,000 500,000
f.Lebih dart 2.000 L SA!lll)BJ dernmn 5.000 L buah •150.00() 750.000 450.000 750.000 8, MBTBR'l'AKS! buah 60.000 70,000 60,000 70,000
1. 9.ALAT UKUR CA!RAN M[NYAK
a.Meter Bahan Bakar Minvak
a.I.. Meter Induk untuk setiap media uii J. Kapasitas sampai clengan '25 rn3 / h huah 175.000 175.000
1. 2.Lebih dari 25 m3 I h samnai denaan l.00 m ' i.h buah 575.000 575.000
2. 3.Lebih dari 100 m3 I h samnai dcnaan 500 m3 I h. buah 1.950.000 1.950.000
3. 4.Lebih dnri 500 m3/J:1 buah 2.600.000 - 2.600.000 a.'2. Meter Kerjo untuk setiap lenis media uii
l.Kapasiras sampai dengan 1.5 m3 /h buah 100.000 125.000 100.000 125.000
1. 2.Lebih clari 15 m3 /11 samuai denzan JOO m31!1 buah 350.000 400.000 350.000 400.000 -:i I .1-..:1.,. rla ,· 1()11 ru3/I-. ---.,,,.u' ·•-·"1,;,n r::nr. m'J/h buoh J..250.000 1.350.000 1.250.000 1.350.000
2. 4.Lcbih d.ari 500 m3/11 buah 1.750.000 1.850.000 1.750.000 ] .850.000 a.3. Pompa Ukur BBM untuk setmp nesawat buah 150.000 150.000
3. 10.ALAT UKUR GAS
a.Mr.ter lniluk J. Kapasiras sampai denzan 100 1113/h buah - 250.000 '250.00(1
1. 2.1..ebili dari 100 m3 /11 sam oai dcnmrn 500 ni3 i h huah 450.000 450.000
2. 3.Lebih dari 500 rn3/11 samnai denoan I .OOO m3/h buah 600.000 600.000
3. 4.Lcbih dari l .000 m3 / h samoai denean 2.000 m311'1 buah 750.000 750.000
4. 5.Lebih dari 2.000 m''Jh IJL1ah 1.000.000 1.000.000
b.Meter Keria ]. Kanasitas sampai denuan 50 m" /h buah 150.000 - ]50.000
1. 2.Lebih dari 50 m3/h samnai clcnzan 500 m3/h buah 250.000 250.000 :·l. Lebil.1 dari 500 m3/h samnai denean J.000 m3ih buah 350.000 350.000
2. 4.Lebih dari 1.000 m3/h samnai denaan 2.000 m3/h buah 450.000 450.000
3. 5.Lebih dari 2.000 rn'ih buah 750.000 750.000
c.Meter ga:,:, orifice clan sejenisnya [ruerupakan saru system I buah 300.000 300.000 unit a int ukur) d , Perlengkapan meter gas orifice (jika d iuji tersendiril sctiap buah 75.000 aJat perlengkapan 75.000 e, Pompa ukur Bahan bakar Gas (BBG) dan Elpiji unrnk setiap huuh 150.000 150.000 badan nkur) II. Mi,,'TERAIR
a.Meter lnduk J. Kanasiras sarnnal clernnu11S m·3/h buah 100,000 120.000 150.000 175,000
1. 2.Lebih dari 15 m'1l.!) sampai denaan .lOO m3 I h buah !SO.DOD 170.000 250.000 . 275.000 :l. Lebih dori 100 m3 I h buah 200.000 220.000 300.000 325.000 b, Meter Ke1ill
2. 1.Kaef!sit11s s.r.impai dtu1gA.n 10 m3 Lh buah 2.50() 4.000 5.000 7.500
3. 2.Lebih dari 10 mJlh snm;eai dcn!m.!1.100 m3[h bnah JO.ODO 12.000 15.000 ]7.500
4. 3.1..ehih dari 100 m3 /h buah '25.000 27.500 50.000 55.000
5. 12.METER CAlRAN MTNUM SELAIN AJR
a.Meter Jnduk
1. 1.Kaoasitas sauroai denzan 15 m'lb buah .125.000 1'25.000
2. 2.Lebih dari 15 m3ih samnai denean 100 m'll1 buah 175.000 175.000
3. 3.Lebih dari 100 m3/h buah 225.000 2'25.000
b.Meter Koria I. KanoRitns sarupai de1w1-u1 10 1n.31 h bn~h 27.500 27.500
1. 2.Lebih dari .lO nt'1 /11 samnai dcnean JOO m3 /h buah 37.500 37.500
2. 3.Lebih dari 100 ro3/h buah 75.000 75.000 1:i. ALAT KOMPENSJ\Sl SUHU IATCl TEKANAN I KOMPENSAS! LMNNYA bu1.1h 100.000 - l.00.000 TARIF TERA TERA ULANG NO JEN!S SATUAN KANTOR/ KANTOR TEMPAT LUAR TEMPAT PAKAJ. (Rp) (Rp) Pt\KAJ (Rp) KANfOR IRnl l4. ME1'8R PROVER
a.Kapasitas sampai deugan 2.000 L bnah 300.000 I 300.000
b.Lebih dari '2.000 L samoai denuan 10.000 L hunh 500.000 500.000
c.Lebih dari l0.000 L buah 750.000 750.000 Meter orouer vana meumunvai 2 Id ual seksi at:au lebih, maka setia12 seksi dihitung sebagai satu alat ukur
1. 15.MEn~R ARUS !'v!ASSA Untuk setian ienis media uii
a.Ka pasitas sA.IU nai denaau JO ke./ min buah J.50.000 150.000
b.Lebih dari 10 kg/min sampai denaan 100 kg/min buah 350.000 350.000
c.Lebih dar: JOO ke/min samnai denean 500 ka/ min buRh 950.000 950.000
d.Lehih dari 500 kelmin samnai dencan 1.000 k~/min huuh l.500.000 L.500.000
a.Le\)lll Mt1'l 1..000 l<l!l min nuan 2.250.000 2.250.00U
1. 16.ALt\T VKUR PENGTSJ (fl!LL/NO MACHINE) Untuk senao lerus media nil bl!fJ.h 90.000 I 90.000 t7. ME'flm USTRlli. (Meter kWh)
a.Kalas O. 2 arau l<Ut'fiJll! 1, 3 ((ma) nhasu bush 60.000 70.000 60.000 70.000
1. 2.1 ISAtul nhaaa buah I 20.000 30.000 I 20.000 I 30.000 I,. KelM 0,5 UIUU kolas l l . 3 (tlu.Al uhnsn I buan I 7.500 8.500 7.500 8.500 I~ -·2. I (satu) nhasa buah 2.500 ,l.500 I 2.500 3.500
c.Kelas 2
l.3 (tiga) phasa buah 4.500 5.500 I 4.500 5.500
1. 2.1 Isatu) nhasa buah 1.500 2.500 1.500 2.500 L8. PEMBATAS ARUS 1.,1:=.,'TRIK buah 2.000 3.000 2.000 3.000 .19. ANt\K TlMBANGAN
a.Ketelitian hiasa (kelas M2 clan M31 I. Sarnpai denaan J ka buah 300 soo 500 1.500
1. 2.Lebih dari 1 ku samnai denaan 5 kg I buah 500 I 500 1.000 2.000
2. 3.Lebih dari 5 kt! samoai denzan 50 ke buah 1.500 1.500 2.500 3.500
b.Ketelitian khusus (kelas F2 <Ian M n J. Saurnai denuan l k• buah J..000 1.000 2.000 3.000
1. 2.Lebih dari l kl! samoai denuan 5 kg buah 1.500 1.500 2.500 3.500
2. 3.Lebih dari 5 kg sarnoai denzan 50 ke buah 7.50:J 7.500 10.000 11.000 c, Kctelirian khusus [kelas E2 dan Fll I . Sam nai denean l ke buab 25.000 35.000 30.000 40.000
3. 2.Lebih dari 1 kg samnai deneau 5 kl! buah :!0.000 45.000 35.000 45.ooo I
4. 3.Lebih dari 5 ka samoai denean 50 ku buah 35.000 55.000 50.000 60.000
5. 20.TIM BAN GAN
a.Neraca buah 20.000 30.000 30.000 40.000
b.Dacin
1. 1.Kapasitas sampai dengan 25 kg buah 5.000 20.000 15.000 25.000
2. 2.Lebih besar dari 25 kg buah 10.000 25.000 20.000 I 35.000 I
c.Sentisemal
l.Kapasltas sampai dengan 150 ki, buah 7.500 27.500 30.000 40.000
1. 2.Lebih besar clari 150 ke sarnnai dcnaan 500 ka huab 8.000 28.000 35.000 45.000
2. 3.Lebih besar dari 500 k11 buah 15.000 40.000 45.000 75.000 ct. Desimal/ Milisimal buah 8.000 28.000 25.000 40.000
e.Bobol lngsu; I. Kanasitas 8'11.1\Pai denzan 25 kR buah 6.500 25.000 25.000 35.000
1. 2.Lebih besar dari 25 kg sampui denzan L50 kg buah 7.500 30.000 30.000 40.000
2. 3.Lebin besar dari .150 kg huuh 11.500 35.000 :)5.000 60.000
f.Meitt Beranaer bunh 1..500 2l.500 12.500 25.000 c, Peeas
i.KaEo.sitas BampHi dc:ngan '..25 kg I bunh (j,500 25.000 15.000 30.01)0
1. 2.Lcbih besar dari 25 k11 buah 10.000 30.000 25.000 35.ooo I I,. Cepnt I. Kanasitas samuai clcnoan 500 kl! buah 20.000 40.000 40.000 60.000 I
2. 2.Lcbih besar duri 500 kl! huah 25.000 4·5.000 I 50.000 70.000
i.Elektronik n<eu:,s 111 clan lllll
1. 1.Kaousitas sanroat clen.121111 '25 kz buo.h 25.000 45.000 30.000 50.000
2. 2.Lebih besar clad 25 ko samnai dencan 150 ko buah 30.000 50.000 10.000 50.000 a, Lebih besar dnri 150 kt! ,mmooi dcnaan 500 ka bunh 35.000 55.000 45.000 55.000
3. 1.Lebtn hes111· darl 500 k" samnal dencan l .000 ko buah 50.000 7(1.000 50.000 70.000
4. 5.Lebih besar dari l.000 ko buah 130.000 150.000 130.000 150.000 M. SA8LANY MACHFUDZ Ttd WAL!KOTA PEKALONOAN, TARIF TERA TERA ULANG NO ,JENTS SATUAN KANTOR/ KANTOR TEMPAT LUAR (Rp) PAKAJ (Rp) KANTOR TEMPAT PAKAJ (Rp) , IRPI
i.Elcktronik (Kolas rn
1. 1.Kaoasitas samnai dennan l kc buah 50.000 60.000 50.000 60.000
2. 2.Lebih besar dari J k<• buah 60.000 70.000 60.000 70.000 I
k.Elektronik ll<elns n L. Kapasitas sampai rlengan l kg buah 125.000 135.000 125.000 135.000 '2. Lebih besar dari .l kc b111,h 150.000 160.000 150.000 160.000 I. Tlmbanaan .Jembaran J. Kaoasitas sarnpai denean 50 ton buah .l.500.000 J.500.000 '2. Lebih besar dari 50 ton buah 1.750.000 1.750.000
m.Timbancan Ban Bertalan I.. Kanaaitas samnai denean 100 ton/ h buah 400.000 400.000
1. 2.Lcbih besar dari 100 1011/b sanmai ilenean 500 to.r.lh b\J3]1 I 550.000 I ~:l0.000
2. 3.Lebih bcsar dari 500 ton/ h buah 650.000 650.000
3. 21.ALAT Ul<UR TEKANAN
a.Dead Weight Testing Machine
1. 1.Kaoasitas sa.ruoai denaan 100 ke/c:m2 buah 20.()00 20.000
2. 2.Lebih dari 100 ke:/cm' samnai dencaa .l.000 ke:/cm'' buah 25.000 25.000
3. 3.Lebih dari l.000 kolcm• buah 50.000 50.000
b.Alnt. Ukur Tekanan Darah buah 25.000 35.000 25.000 35.000
c.Manometer Minvak
l.Kanasitas sam nai dcnaan 100 kc> I cm2 buah 25.000 35.000 25.000 35.000
1. 2.Lebih dan 100 kl"/cm• samnai denga.n 1.000 kgLcm2 buah 30.000 40.000 30.000 40.000
2. 3.Lebih da.ri 1000 kl!/cm' buah 35.000 ss.ooo 35.000 '15.000 cl. Pressure Calibrator bnah 50.000 75.000 75.000 100.000
e.Pressure Recorder I. Kanasitas saumai denaan 100 ke:/cm" buah 20.000 30.000 30.000 40.000
1. 2.Lebih dari 100 kg/cm· sampai clengan 1.000 kg/can·' bnah ao.ooo ~{l.000 q.l),000 50.000
s.Lebih dari 1.000 kl(/cm: buah 40.000 50.000 70.000 80.000
1. 22.METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijinn tidak mengandung minyak. seriap komoditi buah 25.000 35.000 45.00035.000
b.Untuk kavu dan komoditi lain setiao komoditi buah 50.000 60.000 70.000 80.000 c, Untuk biji-bijian menganduog minyak, kapas dan tekstil, buah 4(1.000 50.000 60.000 70.000 setiap komod iti '23. Sertifiknsi/Burar Keteramzun HasiJ Pennuiiau Icmbar 10.000 NO JENlS S/\'11J/\N TARIF KANTOR (R,,l TEMPAT PAhAI (Re) H. BIAVA PENGU,TIAN
t.Sela.in UTrP tersebut pada huruf A angka 1 sa..111μA.i clengan '2'2, arau benda/bc,ntng bukan rrrrP, dlh.itung berdasarkan lamanya buah io.ooo 20.000 pengujian dengan minimum 2 jam, snUap jam bagian dnrl jam dihitung l Jam ·2. BDKT Pengujian dilakukan per jcuis BDKT per isi nominal untuk tinp jam '25.000 '25.000 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam
c.Bioyn penelitlan dalam rangka IJln tanda pabrlk amu pengukuran atau penlmbangan lulnnya vang jerusnya tercautum pada hu.ruf I\ Jam 20.000 20.000

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…