DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, wewenang pengelolaan limbah B3, sumber, jenis dan karakteristik limbah B3, pengelolaan limbah B3, pemantauan, perizinan pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengendalikan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kota Pekalongan.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Daerah.
7.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
8.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lainyang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
9.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10.Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
11.Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
12.Orang adalah perseorangan/orang pribadi.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Badan usaha Pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
15.Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
16.Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, dan/atau pengumpul, dan/atau pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
17.Tempat penyimpanan sementara limbah B3, disingkat TPS limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaatan dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
18.Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
19.Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3
20.Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
21.Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3.
22.Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3
23.Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan juga harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
24.Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
25.Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
26.Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
27.Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
28.Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkatan yang normal atau kondisi awal.
29.Sistem Tanggap Darurat adalah upaya mengatur kesiapan dan kesiagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi keadaan darurat yang meliputi tindakan sebelum kejadian (pencegahan), pada saat kejadian (penanggulangan), dan setelah kejadian (pemulihan).
30.Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
31.Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada SKPD yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pencemaran limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
(2)Pengaturan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III

WEWENANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 3

(1)Walikota memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberian izin pengumpulan limbah B3 skala kota kecuali minyak pelumas / oli bekas;
2. b.pemberian izin lokasi pengelolaan limbah B3;
3. c.pemberian izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha dan/atau kegiatan skala kota;
4. d.pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kota;
5. e.pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota;
6. f.pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota;
7. g.pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kota; dan
8. h.pembinaan.

Pasal 4

(1)Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
(2)Wewenang dan tanggungjawab pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari SKPD.

BAB IV

SUMBER, JENIS DAN KARAKTERISTIK LIMBAH B3

Pasal 5

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber, uji karakteristik dan/atau uji toksikologi.

Pasal 6

Limbah B3 yang diidentifikasi menurut sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari:

a.usaha dan/atau kegiatan; atau
b.rumah tangga.

Pasal 7

(1)Jenis Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi limbah B3 dari sumber spesifik, sumber tidak spesifik, dan dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan bahan kimia, bekas kemasan bahan kimia, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis limbah dari rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi semua limbah rumah tangga yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya termasuk kategori limbah B3.
(3)Jenis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Limbah B3 yang diidentifikasi melalui uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah limbah yang setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut:

a.mudah meledak;
b.mudah terbakar;
c.bersifat reaktif;
d.beracun;
e.menyebabkan infeksi; dan
f.bersifat korosif dan/atau bersifat radioaktif.

Pasal 9

(1)Limbah B3 yang diidentifikasi melalui uji toksikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah limbah yang setelah diuji dengan metode toksikologi memiliki Lethal Dossage 50 (LD50) dan/atau uji TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) telah melampaui nilai ambang batas baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang belaku.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945