DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam adalah membentuk peserta didik yang mampu membaca, menulis, menterjemahkan dan memahami isi kandungan Al Qur’an serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
c.bahwa dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Al Qur’an merupakan sub sistem pendidikan untuk mendukung cita-cita mewujudkan insan kamil atau muslim paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
d.bahwa penguasaan kemampuan membaca dan menulis Al Qur’an bagi peserta didik merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang memiliki makna strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
e.bahwa sesuai visi dan misi Kota Pekalongan adalah mewujudkan kota religius sehingga kemampuan membaca dan menulis Al Qur’an merupakan pencerminan kota yang religius;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Al Qur’an Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Yang Beragama Islam; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BACA TULIS AL- QURAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH / SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YANG BERAGAMA ISLAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah adalah Kota Pekalongan.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kemenag, adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
7.Baca tulis adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis huruf atau lambang, baik huruf arab, latin atau huruf lainnya.
8.Al Qur’an adalah kitab suci agama Islam yang berisi wahyu Allah SWT.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegitan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12.Standar kompetensi adalah kemapuan yang diharapkan dapat di capai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
13.Jam ke-0 adalah waktu pembelajaran BTQ sebelum pelaksanaan jam pembelajaran mata pelajaran reguler yaitu jam 06.30 s/d 07.15 WIB.
14.Layanan bermutu adalah layanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.
15.Baca Tulis Al Qur’an yang selanjutnya disingkat BTQ, adalah serangkaian proses pembelajaran untuk membentuk peserta didik mampu membaca dan menulis Al Qur’an dengan baik dan benar.
16.Membaca Al Qur’an dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang membaca Al Qur’an dengan fasih dan lancar sesuai dengan ilmu tajwid.
17.Sekolah Dasar selanjutnya disingkat dengan SD, Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat dengan MI, Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat dengan SMP, Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat dengan MTs, merupakan satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta di Kota Pekalongan.
18.Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan SMA, Madrasah Aliyah selanjutnya disingkat dengan MA, Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat dengan SMK, merupakan satuan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta di Kota Pekalongan.

BAB II

DASAR, MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Dasar penyelenggaraan BTQ adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Maksud BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam adalah membentuk peserta didik yang mampu membaca, menulis, menterjemahkan dan memahami isi kandungan Al Qur’an serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 4

Fungsi BTQ dengan baik dan benar adalah untuk mengembangkan kemampuan sesuai standar kompetensi dan membentuk kepribadian dan keterampilan serta peradaban peserta didik yang religius dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penanaman nilai-nilai Al-Quran bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam.

Pasal 5

Tujuan BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam adalah :

a.mampu membaca dan menulis Al Qur’an dengan baik dan benar;
b.membiasakan diri membaca dan mencintai Al Qur’an serta mengaplikasikan nilai-nilai Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari;
c.mampu menghafal surat-surat pendek dalam Al Qur’an dan memahami isi kandungan Al Qur’an sebagai bekal dalam kehidupan.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam.
(2)Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan yang bermutu dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam.
(3)Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana, fasilitas dan sumber daya lainnya guna terselenggaranya kegiatan BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam.
(4)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia dengan menyeleksi dan menempatkan guru BTQ.
(5)Pemerintah Daerah wajib melakukan penggantian tenaga guru pada satuan pendidikan apabila terjadi kekosongan guru.
(6)Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Kemenag menjadi penanggung jawab secara teknis kegiatan BTQ bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang beragama Islam.

Pasal 7

(1)Setiap satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar BTQ bagi para peserta didiknya yang beragama Islam dengan mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait.
(2)Setiap satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Daerah wajib menambah jam pelajaran agama yang dipergunakan khusus untuk kegiatan BTQ bagi peserta didik yang beragama Islam melalui jam ke-0.
(3)Setiap satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Daerah mewajibkan kepada setiap peserta didik yang beragama Islam untuk mengikuti kegiatan BTQ.
(4)Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan BTQ.
(5)Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kegiatan evaluasi/ penilaian akhir bagi seluruh peserta didik yang beragama Islam pada jenjang akhir setelah mengikuti kegiatan BTQ untuk memperoleh Surat Tanda Lulus BTQ.
(6)Surat Tanda Lulus BTQ sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
(7)Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu selain Islam yang tidak dapat menyelenggarakan BTQ untuk bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat.

Pasal 8

(1)Setiap peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Daerah yang beragama Islam wajib mengikuti proses kegiatan belajar mengajar BTQ.
(2)Setiap peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Daerah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib memiliki kemampuan BTQ dengan baik dan benar.
(3)Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan menunjukkan:
1. a.Surat Tanda Lulus BTQ; atau
2. b.Sertifikat/Syahadah Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ).
(4)Peserta didik yang tidak dapat menunjukkan kemampuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima dengan menyatakan kesanggupan untuk mengikuti program khusus BTQ, baik yang diadakan di satuan pendidikan tersebut atau pada tempat lain.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 9

(1)Standar kompetensi BTQ pada jenjang SD/MI adalah penentuan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan dasar yaitu mulai dari mengenal dan menulis huruf hijaiyah sampai dengan kemampuan membaca ayat Al-Quran.
(2)Standar kompetensi BTQ pada jenjang pada SMP/MTs adalah penentuan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan menengah yaitu membaca Al Qur’an dengan fasih dan tartil sesuai ilmu tajwid.
(3)Standar kompetensi BTQ pada jenjang SMA/MA/SMK adalah penentuan kompetensi yang didasarkan pada materi sebagai basis pengetahuan lanjutan yaitu dari mulai membaca, menulis sampai dengan terjemah untuk memahami ayat-ayat suci Al Quran sesuai dengan kompetensinya.
(4)Selain standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), standar kompetensi BTQ pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK ditambah dengan hafalan surat-surat pendek Al-Qur’an.
(5)Standar kompetensi hafalan surat-surat pendek Al-Qur’an sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan Kemenag.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan BTQ harus memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Materi Pendidikan BTQ diselenggarakan melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang beragama Islam.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan BTQ diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…