DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan APBD beserta uraiannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan penyesuaian kebijakan pemerintah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 201 7, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017; Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGANTAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAPEKALONGAN, WALIKOTA PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH -·-

9.800. 000. 000 86.788.900.000 0 Rp Rp Rp
2.Pengeluaran (tetap) Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 96.588.900.000Rp 38.529.283.000 58.059.617.000 969.556.925.000 47.433.529.000 Rp l.016.990.454.000 Rp 86.788.900.000 940.827 .642.000 10.626.088.000 Rp 930.201.554.000

c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp b) Bertambah Rp Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan ,.........._ a. Pendapatan
2. 1.Semula Rp
3. 2.Berkurang Rp Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
b.Belanja
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah Rp Jumlah Belanja setelah Perubahan (Defisit) setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 1

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUNANGGARAN2017. MEMUTUSKAN: WALIKOTAPEKALONGAN dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAPEKALONGAN Dengan Persetujuan Bersama

5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 13); 122.379.100.000 4.910.630.000 16.282.904.000
54.025. 000. 000 Rp 108.640.100.000 13.739.000.000

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan
1. 1.Semula Rp 4.962.754.000
2. 2.Berkurang Rp 52.124.000 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan Rp
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah Rp Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan 16.532.380.000 249.476.000 Rp 52.113.800.000 1.911.200.000 Rp
b.Retribusi Daerah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Berkurang Rp Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah Rp Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 135.218.157.000 597.385.763.000 Rp 162.283.851.000 27.065.694.000 Rp 596.294.757.000 1.091.006.000
2. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Berkurang Rp Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Peru bah an
3. b.Dana Perimbangan
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah Rp Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp 182.249.034.000
  2. 2.Bertambah Rp 15.348.600.000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 197.597.634.000 9.800.000.000 86.788.900.000 0 Rp Rp Rp

Pasal 2

2.Pengeluaran (tetap) Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan -

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja: 660.582. 799.000
1. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula Rp 593.465.056.000
  2. 2.Bertambah Rp 67.117.743.000 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.Semula Rp 376.091.869.000
  2. 2.Berkurang Rp 19.684.214.000 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 356.407 .655.000

Pasal 3

27.374.000.000

e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. 1.Semula Rp 48.252.221.000
2. 2.Berkurang Rp 20.878.221.000 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 57.230.938.000 50.613.219.000Rpd. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (tetap)
b.Dana Darurat tidak ditargetkan
c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1. 1.Semula Rp 60.418.411.000
2. 2.Berkurang Rp 3.187.473.000 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 0

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah
  1. 1.Semula Rp 3.000.000.000
  2. 2.Berkurang Rp 3.000.000.000 Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 113.947.116.000
2. c.Dana Alokasi Khusus
  1. 1.Semula Rp 104.826.592.000
  2. 2.Bertambah Rp 9.120.524.000 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 449.055. 738.000
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (tetap) Rp 34.382.909.000
2. b.Dana Alokasi Umum
  1. 1.Semula Rp 457.085.256.000
  2. 2.Berkurang Rp 8.029.518.000 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 96.588. 900.000 9.800.000.000 Rp Rp.b. Pengeluaran Pembiayaan (tetap) 38.529.283.000 58.059.617.000 Rp Rp
3. a.Penerimaan Pembiayaan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:

Pasal 4

242.710.481.000 223.329.620.000 19.380.861.000 Rp

c.Belanja Modal
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah Rp Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
b.Belanja Barang Jasa
1. 1.Semula Rp 348.457.454.000
2. 2.Bertambah Rp 47.004.026.000 Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan Rp 395.461.480.000 22.410.838.000 21.677.982.000 732.856.000 Rp

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Bertambah Rp Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
  3. 2.250. 000. 000
2. h.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp 4.000.000.000
  2. 2.Berkurang Rp 1.750.000.000 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 700.000.000Rp
3. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (tetap) 8.939.000.000
4. e.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp 8.951.500.000
  2. 2.Berkurang Rp 12.500.000 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp
5. f.Belanja Bagi Hasil tidak dialokasikan 19.564.144.000 20.530.304.000 966.160.000 Rp
6. d.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp
  2. 2.Berkurang Rp Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
  3. 550.000. 000Rp.c. Belanja Subsidi (tetap)
7. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp 341.360.065.000
  2. 2.Berkurang Rp 16.955.554.000 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 324.404.511.000
8. b.Belanja Bunga tidak dialokasikan Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangakat Daerah; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. f.Lampiran VI
10. g.Lampiran VII
11. e.Lampiran V
12. d.Lampiran IV
13. c.Lampiran III
14. a.Lampiran I
15. b.Lampiran II ......... Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, tediri dari:

Pasal 5

c.Pembayaran Pokok Utang tidak dialokasikan 5.800.000.000

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan
  1. 1.Semula Rp 2.000.000.000
  2. 2.Bertambah Rp 2.000.000.000 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000
2. b.Penyertaan.Modal (Investasi) Pernerintah Daerah
  1. 1.Semula Rp 7.800.000.000
  2. 2.Berkurang Rp 2.000.000.000 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Peru bahan Rp
3. b.Penerimaan kembali investasi pemerintah
  1. 1.Semula Rp O
  2. 2.Bertambah Rp 43.181.000 Jumlah Penerimaan kembali investasi pemerintah setelah Perubahan Rp 43.181.000
(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
  1. 1.Semula Rp 38.529.283.000
  2. 2.Bertambah Rp 58.016.436.000 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp 96.545.719.000 .. M. SAELANY MACHFUDZ Ditetapkan di Pekalongan pad tanggal 25 September 2017 .-.. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

h.Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
1. 1.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

( 1) Dalam keadaan darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(2)Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
3. c.adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…