DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 1, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 50, Pasal 62, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 79, Pasal 93, Pasal 97, Pasal 98,Pasal 99 dan Pasal 101.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor551);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 disisipkan 2 angka baru, diantara angka 11 dan angka 12 ditambah angka 11a, dan diantara angka 27 dan angka 28 ditambah angka 27a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
5.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
7.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
8.Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9.Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait denganpertanian.
10.Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
11.Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio. 11a. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
12.Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
13.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
14.Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaaatkan manusia.
15.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan KesehatanHewan.
16.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayananannya dalam rangka penyelenggaran KesehatanHewan.
17.Medik Veteriner adalah Dokter Hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang KesehatanHewan.
18.Otoritas Veteriner Daerah yang selanjutnya disebut Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
19.Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan MasyarakatVeteriner.
20.Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
21.Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
22.Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme pathogen.
24.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
25.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian hewan yang tinggi.
26.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
27.Obat keras adalah obat hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut. 27a. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
28.Obat bebas adalah obat hewan yang dapat dipakai dengan bebas pada hewan tanpa resep Dokter Hewan.
29.Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan Produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
30.Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
31.Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
32.Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
33.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
34.Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
35.Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan nonkomersial.
36.Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk hewan terhadap unsur bahaya (hazards) dan cemaran.
37.Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah unit pelayanan kesehatan hewan.
38.Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.
2.Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) huruf menjadi huruf b baru dan urutan menyesuaikan, serta huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Jenis usaha peternakan terdiri atas:

a.pakan;
b.obat hewan
c.alat dan mesin peternakan;
d.budi daya peternakan; dan
e.unit usaha pengolahan pangan asal hewan.
1. 3.Ketentuan Pasal 10 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
(2)Pemerintah Daerah melindungi usaha pembenihan dan/atau pembibitan ternak untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.
(3)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
(4)Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
(5)Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.
(6)Setiap benih atau bibit yang beredar harus memiliki Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
(7)Surat Keterangan Layak Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan standar kriteria yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.

4.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
(2)Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
(3)Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1)harus memiliki izin usaha peternakan dan Nomor Induk Berusaha.
(4)Bagi masyarakat yang berada di pemukiman yang memelihara ternak perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
1. a.mempergunakan lahan pemeliharaan yang letaknya terpisah dari pemukiman dan kotoran serta limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
2. b.tidak membiarkan ternaknya berkeliaran bebas;
3. c.menempatkan kandang/sangkar secara terpisah dari rumah/tempat tinggal, dengan sirkulasi/ventilasi udara yang cukup;
4. d.memisahkan ternak yang berlainan jenis (spesies) seperti ayam, burung, itik, angsa, maupun dengan jenis unggas dan atau lainnya; dan
5. e.membersihkan kandang dan peralatan kandang setiap hari dan semprot dengan desinfektan secara berkala.
(5)Perusahaan peternakan dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong agar warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik dan benar.
(2)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
(3)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

6.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
(2)Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, estetika, dan Standar Nasional Indonesia.

7.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah.
(2)Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
(3)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

8.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 26A, dan Pasal 26B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

(1)Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan:
1. a.pemberdayaan dan perlindungan produk pangan asal hewan;
2. b.pendampingan atas pangan asal hewan yang halal;
3. c.perencanaan Penyelenggaraan pangan asal hewan yang halal sesuai kewenangannya.
(2)Perencanaan penyelenggaraan jaminan Produk pangan asal hewan yang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem jaminan Produk Makanan Halal.
(3)Pemangku kepentingan yang dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.pelaku usaha;
3. c.lembaga swadaya masyarakat;
4. d.masyarakat;
5. e.perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
6. f.Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
7. g.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Pasal 26B

(1)Pelaku Usaha Pangan asal Hewan berhak memperoleh:
1. a.informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal;
2. b.pembinaan dalam proses Produk Halal; dan
3. c.pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.
(2)Penyelenggaraan dan pengawasan produk pangan asal hewan yang halal, meliputi:
1. a.pengadaan bahan Baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong;
2. b.proses produksi;
3. c.barang hasil produksi;
4. d.pendistribusian; dan
5. e.hak dan kewajiban pelaku usaha.
(3)Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
(4)Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama islam.
(5)Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman, serta adanya kandungan gizi.
(6)Penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk halal.
(7)Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi.

9.Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.surveilans dan pemetaan;
2. b.penyidikan dan peringatan dini;
3. c.pemeriksaan dan pengujian; dan
4. d.laporan.
(2)Pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium veteriner Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang telah terakreditasi.

10.Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…