DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan, Muatan Materi, Forum, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengamalan nilai-nilai ideologi dan cara pandang kebangsaan menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dan wawasan kebangsaan, sehingga memerlukan dasar hukum dalam suatu peraturan daerah.
c.bahwa Pemerintah Kota Pekalongan sampai saat ini belum memiliki dasar hukum pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota SALINAN \ Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551).
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Pekalongan.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. 6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat nilai-nilai ideologis yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7. 8. 9. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selanjutnya disebut PIP dan WK adalah usaha sadar, terencana dan sistematis untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran tentang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten serta cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selanjutnya disebut Forum PIP dan WK adalah forum yang mendorong, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan penyelenggaraan PIP dan WK.
10.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan PIP dan WK berdasarkan asas:

a.ketuhanan;
b.kemanusiaan;
c.persatuan;
d.demokrasi; dan
e.keadilan sosial.

Pasal 3

Penyelenggaraan PIP dan WK dengan maksud membentuk karakter bangsa yang berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dan cara pandang kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Penyelenggaraan PIP dan WK bertujuan untuk :

a.mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b.mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi di Daerah;
c.mewujudkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air;
d.mengembangkan dan melaksanakan model PIP dan WK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
e.memfasilitasi proses pembentukan simpul PIP dan WK;
f.memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
g.membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PIP dan WK tingkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan PIP dan WK dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.muatan materi;
c.forum;
d.peran serta masyarakat;
e.kerja sama;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan PIP dan WK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia di Daerah;
(2)Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan PIP dan WK.
(2)Penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.Kesatuan bangsa dan politik;
2. b.Pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga.;
3. c.Pendidikan; dan
4. d.Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
(3)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PIP dan WK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat melibatkan:
1. a.DPRD;
2. b.instansi/lembaga vertikal;
3. c.pemerintah daerah lain;
4. d.kecamatan/Kelurahan;
5. e.institusi pendidikan;
6. f.organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya; dan
7. g.dunia usaha.
(2)Keterlibatan dalam pelaksanaan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan PIP dan WK meliputi:

a.peserta didik dan mahasiswa;
b.pendidik atau tenaga kependidikan;
c.aparatur sipil negara;
d.tenaga kerja;
e.organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya;
f.dunia usaha;
g.organisasi politik; dan
h.masyarakat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan PIP dan WK dapat melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.kebudayaan dan kesenian;
3. c.sosialisasi/seminar/lokakarya/ bimbingan teknis;
4. d.kemah kebangsaan/outbond;
5. e.lomba/kompetisi tentang PIP dan WK;
6. f.upacara bendera di tingkat pendidikan dasar dan menengah;
7. g.pembentukan kampung Pancasila;
8. h.peringatan hari lahir Pancasila;
9. i.peringatan bulan Pancasila;
10. j.peringatan hari besar nasional;
11. k.mendengarkan dan/atau menyanyikan lagu Indonesia Raya pada instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan swasta;
12. l.mengucapkan salam Pancasila dan/atau;
13. m.kegiatan lain yang mendukung PIP dan WK.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan kelompok sasaran PIP dan WK.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…