DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Peratran Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2016 dan uraiannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Tahun 2017 yang dijabarkan dalam kebijakan um um APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal empat bulan November tahun dua ribu enam belas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017; WALIKOTA PEKALONGAN PROVINS! JA WA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGANTAHUNANGGARAN2017 DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, Mengingat Menimbang

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 182.249.034.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejurnlah Rp. 596.294.757.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 162.283.851.000,00 Pasal 2 0,00Rp. 28.729.283.000,00Rp. Rp. 38.529.283.000,00 Rp. 9.800.000.000,00 ( Rp. 28.729.283.000,00) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
4. a.Pendapatan Daerah Rp. 940.827.642.000,00
5. b.Belanja Daerah Rp. 969.556.925.000,00 Surplus/ (Defisit)
6. c.Pembiayaan Daerah:
  1. 1.Penerimaan
  2. 2.Pengeluaran Pernbiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 1

WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHON ANGGARAN 2017. Menetapkan dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA PEKALONGAN Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, . dan Ka bu paten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ,-

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 21.677.982.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 348.457.454.000,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 223.329.620.000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 341.360.065.000,00
2. b.Belanja Subsidi Rp. 550.000.000,00
3. c.Belanja Hiba:h sejumlah Rp. 20.530.304.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 8.951.500.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 700.000.000,00
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 376.091.869.000,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 593.465.056.000,00 Pasal 3
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 60.418.411.000,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 50.613.219.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejurnlah Rp. 48.252.221.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi Basil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 34.382.909.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 457.085.256.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 104.826.592.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 52.113.800.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 16.532.380.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 4.962.754.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah · Rp. 108.640.100.000,00 Walikota rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja rnenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tah un anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 5

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pernbiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 2.000.000.000,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pernerintah Daerah sejumlah Rp. 7.800.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 38.529.283.000,00
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 38.529.283.000,00
2. b.Pengeluaransejumlah Rp. 9.800.000.000,00

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAKdan Bantuan Keuangan yang bersifat

Pasal 8

(1)Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. c.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. d.keadaan darurat; dan
5. e.keadaan luar biasa.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah APBD perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
(3)Keadaan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terjadi apabila:
1. a.keadaan darurat;
2. b.keperluan mendesak.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(5)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Apabila tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(6)Keperluan mendesak sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Termasuk di dalam keperluan mendesak adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun belum tersedia anggarannya dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum perubahan APBDmaupun setelah perubahan APBDditetapkan.

Pasal 7

NOREG PERATURANDAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINS! JAWA TENGAH : ( 13 /2016) ,....--..,. WALIKOTA PEKALONGAN, Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 28 Deae ...ber 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

khusus mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

(2)Mekanisme mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana disebut ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.SKPD teknis pengelola program dan kegiatan menyampaikan permohonan sekaligus melaporkan tentang adanya program dan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri RKA- SKPD atas program dan kegiatan dimaksud kepada Walikota;
2. b.berdasarkan permohonan tersebut Walikota memberitahukan kepada DPRD Kota Pekalongan tentang adanya kegiatan dimaksud;
3. c.selanjutnya Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
4. d.berdasarkan Peraturan Walikota tersebut diatas maka RKA SKPD disahkan menjadi DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
5. e.selanjutnya Peraturan Walikota ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Tahun 2017 yang dijabarkan dalam kebijakan um um APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal empat bulan November tahun dua ribu enam belas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 182.249.034.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejurnlah Rp. 596.294.757.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 162.283.851.000,00 Pasal 2 0,00Rp. 28.729.283.000,00Rp. Rp. 38.529.283.000,00 Rp. 9.800.000.000,00 ( Rp. 28.729.283.000,00) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:
4. a.Pendapatan Daerah Rp. 940.827.642.000,00
5. b.Belanja Daerah Rp. 969.556.925.000,00 Surplus/ (Defisit)
6. c.Pembiayaan Daerah:
  1. 1.Penerimaan
  2. 2.Pengeluaran Pernbiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 1

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, . dan Ka bu paten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ,-

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 21.677.982.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 348.457.454.000,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 223.329.620.000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 341.360.065.000,00
2. b.Belanja Subsidi Rp. 550.000.000,00
3. c.Belanja Hiba:h sejumlah Rp. 20.530.304.000,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 8.951.500.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 700.000.000,00
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 376.091.869.000,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 593.465.056.000,00 Pasal 3
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 60.418.411.000,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 50.613.219.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejurnlah Rp. 48.252.221.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi Basil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 34.382.909.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 457.085.256.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 104.826.592.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 52.113.800.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 16.532.380.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 4.962.754.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah · Rp. 108.640.100.000,00 Walikota rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja rnenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tah un anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 5

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pernbiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 2.000.000.000,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pernerintah Daerah sejumlah Rp. 7.800.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 38.529.283.000,00
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 38.529.283.000,00
2. b.Pengeluaransejumlah Rp. 9.800.000.000,00

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAKdan Bantuan Keuangan yang bersifat

Pasal 8

(1)Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. c.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. d.keadaan darurat; dan
5. e.keadaan luar biasa.
(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah APBD perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
(3)Keadaan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terjadi apabila:
1. a.keadaan darurat;
2. b.keperluan mendesak.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(5)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Apabila tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(6)Keperluan mendesak sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Termasuk di dalam keperluan mendesak adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun belum tersedia anggarannya dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum perubahan APBDmaupun setelah perubahan APBDditetapkan.

Pasal 7

Pasal 9

khusus mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

(2)Mekanisme mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana disebut ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.SKPD teknis pengelola program dan kegiatan menyampaikan permohonan sekaligus melaporkan tentang adanya program dan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri RKA- SKPD atas program dan kegiatan dimaksud kepada Walikota;
2. b.berdasarkan permohonan tersebut Walikota memberitahukan kepada DPRD Kota Pekalongan tentang adanya kegiatan dimaksud;
3. c.selanjutnya Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
4. d.berdasarkan Peraturan Walikota tersebut diatas maka RKA SKPD disahkan menjadi DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
5. e.selanjutnya Peraturan Walikota ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.