DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang ketentuan sempadan, pemanfaatan sempadan, penguasaan, peran masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terkait garis sempadan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dan ancaman bahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur ketentuan mengenai garis sempadan agar keberadaan dan fungsi jalan, jembatan, jalan kereta api, sungai, saluran, kolam retensi, dan pantai dapat terselenggara secara aman, tertib, serasi, optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALI KOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi kolam retensi, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalan kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
5.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
6.Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
7.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
8.Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, diantara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
9.Kolam Retensi adalah kolam/waduk penampungan air dalam jangka waktu tertentu.
10.Garis Sempadan Kolam Retensi adalah garis batas luar pengamanan Kolam Retensi.
11.Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah.
12.Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (serratus) meter dari titik pasang tertinggi kea rah darat.
13.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14.Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
15.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalan lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
16.Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya Kereta Api.
17.Garis Sempadan Jalan Kereta Api adalah batas sisi kanan dan kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik dan Ruang Pengawasan Jalan Kereta Api.
18.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
19.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
20.Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub).
21.Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, atau SUTTAS di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.
22.Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
23.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
24.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
25.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan garis sempadan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terhadap garis sempadan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan garis sempadan di Daerah;
b.mendukung perwujudan ruang yang bekualitas, nyaman, aman, produktif dan bekelanjutan; dan
c.mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

a.ketentuan sempadan;
b.pemanfaatan sempadan;
c.penguasaan;
d.peran masyarakat;
e.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
f.sanksi administratif.

BAB II

KETENTUAN SEMPADAN

Pasal 5

Ketentuan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Garis Sempadan Sungai;
b.Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
c.Garis Sempadan Kolam Retensi;
d.Garis Sempadan Pantai;
e.Garis Sempadan Jalan;
f.Garis Sempadan Jalan Kereta Api;
g.Ruang bebas dan jarak bebas minimum pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS; dan
h.Garis Sempadan Bangunan.

Pasal 6

(1)Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
(2)Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
1. a.sungai tidak bertanggul; dan
2. b.sungai bertanggul.

Pasal 7

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditentukan:

a.paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
b.paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter.

Pasal 8

(1)Garis sempadan sungai yang bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang alur sungai.
(2)Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

Pasal 9

Garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;
b.Garis sempadan saluran irigasi bertanggul; dan
c.Garis sempadan saluran pembuang irigasi/drainase.

Pasal 10

(1)Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diukur dari tepi luar parit di kanan dan kiri saluran irigasi.
(2)Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
(3)Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…