DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Landasan, Asas dan Tujuan, Objek Pemajuan Kebudayaan, Ruang Lingkup, Tugas dan Wewenang, Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa budaya masyarakat Kota Pekalongan merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kota Pekalongan, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan kebudayaan di Kota Pekalongan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Kota Pekalongan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Budaya adalah satuan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
5.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6.Warisan Budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
7.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8.Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13.Masyarakat adalah seseorang atau kelompok, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan Kebudayaan Kota Pekalongan berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

a.kenusantaraan;
b.toleransi
c.keadilan;
d.ketertiban;
e.kearifan lokal;
f.kemanfaatan;
g.keberlanjutan;
h.partisipasi;
i.gotong royong;
j.inovatif; dan
k.kreatif.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan:

a.melestarikan kebudayaan daerah dan warisan Budaya bangsa;
b.mempertahankan kearifan lokal;
c.meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui kebudayaan;
d.memperkuat kepribadian bangsa;
e.meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari kebudayaan;
f.meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
g.mempromosikan kebudayaan daerah kepada masyarakat.

BAB III

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

a.batik;
b.tradisi lisan;
c.manuskrip;
d.adat istiadat;
e.ritus;
f.seni;
g.bahasa;
h.permainan rakyat;
i.olahraga tradisional; dan
j.kuliner.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan meliputi Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Kebudayaan, dan Pembinaan yang meliputi seluruh Daerah.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a.menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
b.menjamin kebebasan berekspresi;
c.menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
d.melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
e.memelihara kebhinekaan;
f.mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
g.menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
h.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
i.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
j.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
k.menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
b.menyelenggarakan kerja sama Pemajuan Kebudayaan;
c.mengembangkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di bidang Pemajuan Kebudayaan; dan
d.memberikan penghormatan dan anugrah kepada masyarakat dan/atau lembaga yang berjasa dalam pelestarian Kebudayaan Daerah.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan etika masyarakat dan/atau badan.
(2)Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
1. a.inventarisasi;
2. b.pengamanan;
3. c.pemeliharaan;
4. d.penyelamatan; dan
5. e.publikasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengembangan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
(3)Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
1. a.penyebarluasan;
2. b.pengkajian; dan
3. c.pengayaan keberagaman.
(4)Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…