DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2017

Nomor: 15
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang termuat di dalam peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pengawasan, Larangan, Pendanaan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketidak berdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum perlu mendapat bantuan hukum untuk memberikan pengakuan jaminan, dan kepastian hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah;
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
(4)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
(2)Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau kelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(3)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang hukum.
(2)Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terverifikasi dan terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(3)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Walikota menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Walikota bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
4. d.menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang mengawasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait.

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon Penerima Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
2. b.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah di tempat tinggal calon Pemohon Bantuan Hukum dan dokumen yang berkaitan dengan perkara.
(2)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, calon Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Sosial, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(3)Dalam hal calon Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
(2), Pemberi Bantuan Hukum membantu calon Penerima Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekruitmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1)Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.melaporkan kepada Walikota tentang program Bantuan Hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.pembatalan pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…