DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pekalongan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD dan uraiannya.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; PERATURAN DAERAHKOTA PEKALONGAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN2018 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA WALIKOTAPEKALONGAN, WALIKOTAPEKALONGAN PROVINS! JAWATENGAH Mengingat r- Menimbang 0,00Rp Rp 32.600.000.000,00 43.000.000.000,00 10.400.000.000,00 Rp Rp (Rp 32.600.000.000,00) Rp 927.157.125.000,00 Rp 959. 757 .125.000,00
a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surpus / (defisit)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018. Menetapkan MEMUTUSKAN: WALIKOTA PEKALONGAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Rp 24.517.129.000,00 Rp 383.406.588.000,00 Rp 177.208.712.000,00 dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari(3) Belanja Langsung sebagaimana Jenis Belanja:

a.Belanja Pegawai sejumlah
b.Belanja Barang Jasa sejumlah
c.Belanja Modal sejumlah 700.000.000,00 2.000.000.000,00 Rp Rp Rp 340.750.526.000,00 Rp 22.780.170.000,00 Rp 8.394.000.000,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Hibah sejumlah
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
4. d.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 374.624.696.000,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 585.132.429.000,00

Pasal 3

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp 25.378.640.000,00
2. b.Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 58.547.534.000,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah Rp 33.250.000.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp 28.374.000.000,00 -r-, (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
5. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 27.292.272.000,00
6. b.Dana A1okasi Umum sejumlah Rp 449.055.738.000,00
7. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 115.135.973.000,00 Rp 108.905.340.000,00 5.211.000.000,00Rp Rp 58.500.000.000,00 Rp 17.506.628.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejum1ah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 145.550.174.000,00 Rp 190.122.968.000,00 Rp 591.483.983.000,00
5. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
6. b.Dana Perimbangan sejumlah
7. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sejumlah
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

Pasal 2

U A I U 1\1V IOI D f L-l O I I I \

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak. Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran irn; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

1.Lampiran XII

m.Lampiran XIII J. Lampiran X
k.Lampiran XI
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX
e.Lampiran V
d.Lampiran IV
c.Lampiran III
a.Lampiran I
b.Lampiran II Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, tediri dari:

Pasal 5

(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sejumlah Rp 43.000.000.000,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 2.000.000.000,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 8.400.000.000,00
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 43.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 10.400.000.000,00

Pasal 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN,PROVINS! JAWA TENGAH: ( 18 / 2017)

4.KASUBAG M. SAELANYMACHFUDZ Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 27 Desember 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
c.adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

(2)Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; PERATURAN DAERAHKOTA PEKALONGAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN2018 DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHA ESA WALIKOTAPEKALONGAN, WALIKOTAPEKALONGAN PROVINS! JAWATENGAH Mengingat r- Menimbang 0,00Rp Rp 32.600.000.000,00 43.000.000.000,00 10.400.000.000,00 Rp Rp (Rp 32.600.000.000,00) Rp 927.157.125.000,00 Rp 959. 757 .125.000,00
a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surpus / (defisit)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Rp 24.517.129.000,00 Rp 383.406.588.000,00 Rp 177.208.712.000,00 dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari(3) Belanja Langsung sebagaimana Jenis Belanja:

a.Belanja Pegawai sejumlah
b.Belanja Barang Jasa sejumlah
c.Belanja Modal sejumlah 700.000.000,00 2.000.000.000,00 Rp Rp Rp 340.750.526.000,00 Rp 22.780.170.000,00 Rp 8.394.000.000,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Hibah sejumlah
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah
4. d.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah
5. e.Belanja Tidak Terduga sejumlah
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 374.624.696.000,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 585.132.429.000,00

Pasal 3

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp 25.378.640.000,00
2. b.Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp 58.547.534.000,00
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah Rp 33.250.000.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp 28.374.000.000,00 -r-, (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
5. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 27.292.272.000,00
6. b.Dana A1okasi Umum sejumlah Rp 449.055.738.000,00
7. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 115.135.973.000,00 Rp 108.905.340.000,00 5.211.000.000,00Rp Rp 58.500.000.000,00 Rp 17.506.628.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah
2. b.Retribusi Daerah sejum1ah
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 145.550.174.000,00 Rp 190.122.968.000,00 Rp 591.483.983.000,00
5. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
6. b.Dana Perimbangan sejumlah
7. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sejumlah
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

Pasal 2

U A I U 1\1V IOI D f L-l O I I I \

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak. Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran irn; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

1.Lampiran XII

m.Lampiran XIII J. Lampiran X
k.Lampiran XI
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX
e.Lampiran V
d.Lampiran IV
c.Lampiran III
a.Lampiran I
b.Lampiran II Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, tediri dari:

Pasal 5

(2)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sejumlah Rp 43.000.000.000,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 2.000.000.000,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 8.400.000.000,00
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 43.000.000.000,00
2. b.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 10.400.000.000,00

Pasal 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN,PROVINS! JAWA TENGAH: ( 18 / 2017)

4.KASUBAG M. SAELANYMACHFUDZ Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 27 Desember 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
c.adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

(2)Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;