DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Dana cadangan, Penganggaran Dana Cadangan, Besaran, Rincian Tahunan dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan Dana Cadangan, Pencairan Dana Cadangan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020, diperlukan penyediaan dana yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran, dengan pertimbangan perlu dipersiapkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kotakota Besar dan KotaKota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pekalongan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekalongan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Pekalongan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 yang dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran yaitu untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana anggaran tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan membiayai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi pada 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Dana Cadangan hanya dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
(2)Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai.

BAB IV

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Penganggaran dana cadangan dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Belanja Pembentukan Dana Cadangan.

BAB V

BESARAN, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Jumlah Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang disisihkan dari APBD, ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
2. b.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
3. c.APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
4. d.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
5. e.APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);
6. f.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
(2)Apabila biaya Pemilihan melebihi besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

Sumber Dana Cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan dicatat dalam akun pendapatan, kelompok PAD, jenis LainLain PAD Yang Sah, obyek Bunga Deposito Dana Cadangan, rincian obyek Bunga Deposito Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
(4)Penerimaan hasil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)selanjutnya dicatat menambah jumlah Dana Cadangan.
(5)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VII

PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 8

(1)Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 atau pada tahun pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pencairan Dana Cadangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
(3)Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, objek pencairan Dana Cadangan.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…